Oleh Muhammad Sulhi Rawi*)

Di Pilkada 2012, suara saya ikut melambungkan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI, meskipun saat itu saya timses profesional saingan Pak Jokowi. Tahun 2014, suara saya juga ikut mendongkrak Pak Jokowi naik pangkat jadi Presiden RI. Kenapa? Karena saat itu saya percaya, Jakarta dan Indonesia kudu dipimpin oleh orang baik nan jujur serta tidak korupsi. Sebelumnya, sebagai Walikota Solo, Pak Jokowi menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang merakyat.

Namun seiring perjalanan waktu, banyak hal berubah. Baik, jujur, dan tidak korupsi saja ternyata tak cukup untuk kompetensi seorang presiden. Jadi, saya yang sejatinya terlalu naif. Ada kriteria lain, paling tidak menurut saya, yang amat penting dalam kedudukan sebagai pemimpin negara sebesar Indonesia, yakni leadership.

Leadership yang lemah memunculkan lembaga kepresidenan de facto dan de yure. Ada presiden di depan panggung dan di belakang layar. Jadi, siapa sesungguhnya yang berkuasa? Pertanyaan itu hingga detik ini masih sulit saya jawab. Siapa yang memutuskan sebuah kebijakan, karena ternyata kerap terjadi saling revisi antar pemangku kekuasaan. Idiom petugas partai, maaf, terbukti dalam perjalanan waktu.

Leadership yang lemah juga membuka peluang masuknya para pembonceng kekuasaan dengan agendanya masing-masing, sebagian agenda itu menjauh dari kebutuhan rakyat. Bersamaan dengan itu, kampanye Revolusi Mental tampaknya berhenti pada teori, karena dalam kedudukan sebagai penguasa daerah, justru kader-kader partai penguasa yang lebih dominan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Jika revolusi mental gagal melakukan "perbaikan" di dalam, bagaimana ia bisa memperbaiki orang luar?

Buat kalangan pragmatis yang lebih melihat visi-misi, perencanaan di atas kertas, dan keberhasilan pembangunan infrastuktur, alasan saya barangkali tak memuaskan. Ya enggak apa-apa juga. Di negara demokrasi, setiap orang bebas mengemukakan pendapat. Pak Prabowo belum tentu lebih baik dari Pak Jokowi, tapi belum tentu juga lebih buruk. Ketakutan akan perubahan atau sesuatu yang belum terjadi bisa diterima. Namun terkait ikhtiar membuat perubahan, ketakutan itu harus dilawan.

Saya meyakini, ijtima ulama bukan sesuatu yang diputuskan secara absurd. Ada istikharah di dalamnya. Karena banyak hal di dunia ini tak bisa diukur dengan akal. Seperti ketika Nabi Musa marah melihat Nabi Chaidir melubangi perahu seorang nelayan. Betapa jahatnya Chaidir di mata Musa saat itu. Namun ternyata, belakangan Musa tahu, keputusan Chaidir itu tepat, agar perahu tidak dirampas oleh penguasa yang dzalim. Kedua, saya pun meyakini, ulama yang baik adalah ulama yang lebih dekat kepada rakyat ketimbang penguasa.

Pak Prabowo belum tentu kalah, Pak Jokowi belum tentu menang di Pilpres kali ini. Bagi saya, memilih calon pemimpin tak selalu perkara menang atau kalah. Tapi bagaimana kita bersikap dan menjaga prinsip yang kita percaya, bukan takut akan ancaman, mata pencaharian yang hilang, pengaruh teman atau majikan, dan sebagainya. Karena sikap itu, secara sendiri-sendiri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anak-cucu, dunia-akhirat.

Itu saja yang ingin saya sampaikan di lapak sederhana ini. Karena bukan kusir Timses, saya tidak melayani debat kusir. "Pernyataan Sikap" ini diketik di tengah gerimis rintik-rintik. Dalam keadaan sadar 100 persen, sehat rohani dan jasmani. Wassalam. Salam dua jari.

Wartawan Senior*)

(Pernah di Kompas Gramedia)