Mufida dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan percepatan itu bisa berupa penambahan daya dukung yang diperlukan dalam proses penelitian produksi vaksin Merah Putih yang saat ini memasuki tahap praklinis.

Dia melihat kebutuhan vaksinasi nasional yang tinggi belum diimbangi dengan jumlah stok vaksin yang tersedia.

"Setelah gelombang tinggi bulan Juli ini masyarakat menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan vaksin hingga antre, tapi jumlah vaksin tidak sebanding," kata dia.

Kemudian, laporan WHO juga menunjukkan ada ketimpangan vaksin antara Jawa dan luar Jawa. Laporan tersebut menyebut bahkan tenaga kesehatan di luar Jawa ada yang belum dapat vaksin.

Karenanya, percepatan penelitian vaksin Merah Putih lewat daya dukung yang memadai diharapkan bisa membantu tercapainya target vaksinasi nasional sehingga bisa segera terbentuk kekebalan kelompok.

"Masih ada tahap praklinis lalu uji klinis tahap satu, dua dan tiga termasuk nanti penilaian dari BPOM. Sejak awal kami di DPR mendukung penuh penelitian vaksin Merah Putih dan menegaskan dukungan apapun bisa kita dorong terpenuhi," kata Mufida.​​​​​​​

Mufida meminta pemerintah selain mengupayakan pengadaan vaksin dari luar negeri dengan beberapa skema, juga tetap serius mengembangkan vaksin Merah Putih.

"Dalam upaya mengejar vaksinasi nasional akhir-akhir ini tidak disebut soal vaksin Merah Putih. Di tengah keterbatasan stok vaksin harus terus kita dorong vaksin Merah Putih sebab tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tapi juga kedaulatan bahkan juga soal ekonomi, geopolitik dan sebagainya," ucapnya.

Terlebih, lanjut dia di tengah laporan perlunya suntikan booster setelah enam bulan dari suntikan pertama karena efikasi vaksin akan menurun untuk vaksin Sinovac.

Studi juga menyebut antibodi dari vaksin Pfizer dan Astra Zenecca akan menurun dalam 10 pekan. Artinya, menurut dia, ketersediaan stok dan proses vaksinasi berkejaran dengan waktu.

"Sebab itu keberadaan vaksin Merah Putih amat penting untuk menjaga pasokan vaksin tetap ada di tengah kebutuhan vaksin saat efikasi menurun. Selain itu guna mencegah masyarakat mencari alternatif di luar yang belum tentu ada dalam pengawasan BPOM," ujar Mufida. (sws)