Oleh Miftah H. Yusufpati

Wartawan Senior

SATU per satu janji Anies Rasyid Baswedan kepada pemilihnya mulai ditunaikan. Kini, Gubernur DKI Jakarta ini bermaksud menunaikan janji menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta, Tbk. Proses untuk kepentingan itu mulai dilakukan. Hanya saja, upaya ini naga-naganya tidak mudah. Soalnya, menjual saham yang dimiliki Pemprov mesti seizin DPRD. Di sinilah pintu masalah itu datang.

Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI, sudah membuat ancang-ancang untuk menolak rencana tersebut. Kader Banteng yang lahir di Kudus, Jawa Tengah, 13 Mei 1962 ini menganggap PT Delta Djakarta produsen minuman beralkohol itu rajin menyetor deviden. Jadi secara financial lumayan menguntungkan.

Jika menengok sisi bisnis, apa yang dipikirkan Prasetyo tentang gepokan uang miliaran itu tidak keliru. Laporan keuangan emiten dengan kode saham DLTA ini memang lumayan ciamik. Pada 2017 perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp279,7 miliar. Tren keuntungan yang bakal diraih ke depannya pun amat menjanjikan.

Pada tahun buku 2016, Delta membagikan dividen senilai Rp180 per saham. Artinya, dengan kepemilikan saham sebanyak 186,85 juta saham, Pemprov DKI Jakarta mengantongi setoran dividen sebesar Rp33,6 miliar pada 2017.

Produsen bir rata-rata mengail cuan karena pasar minuman beralkohol di sini terus tumbuh. Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2012 saja, konsumen minuman yang bikin teler ini tercatat 263 juta hectoliter. Supaya semua tahu, PT Delta Djakarta adalah produsen bir merek Anker Bir, San Miguel, Carslberg, Stout dan Kuda Putih.

Boleh jadi, lantaran melihat angka-angka menggiurkan itu, Prasetyo menyayangkan jika kepemilikan saham Pemprov dilepas. Kini Prasetyo menggalang kekuatan dari fraksi lainnya, semisal Nasdem untuk melawan Anies. Santer kabar terdengar, upaya Anies melego saham di perusahaan minuman keras ini bakal penuh rintangan. Boleh jadi, lantaran itu FPI merespon polemik tersebut dengan aksi.

FPI tampaknya menyadari bahwa memiliki saham di perusahaan bir, sama saja bermakna mendorong masyarakat untuk menenggak barang haram. Paling tidak ikut menyiapkan pesta para peminum. Padahal kondisi saat ini, generasi kita sudah mulai gemar mabuk. Hasil penelitian yang berjudul Studi Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2017 lalu menghasilkan fakta mencengangkan tentang kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia.

Meskipun kita berada di negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam yang melarang konsumsi alkohol, dalam realitanya masih banyak orang yang mengonsumsi minuman ini. Bahkan, konsumsi minuman beralkohol tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga oleh remaja yang masih di usia sekolah.

Dalam penelitian ini, 70% remaja berusia 15-19 tahun pernah atau aktif mengonsumsi alkohol. Di rentang usia yang sama, 58% wanita juga mengonsumsinya. Sementara itu, di usia 20-24 tahun, 18% pria mengonsumsi alkohol dan hanya 8% wanita yang mengonsumsinya.

Tin Afifah, yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Batlitbangkes) dari Kemenkes RI yang terlibat dalam penelitian ini menyebutkan bahwa data ini menunjukkan fakta yang tidak baik bagi dunia kesehatan Indonesia.

Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat minuman beralkohol membunuh lebih dari 3 juta orang pada tahun 2016. "Terlalu banyak orang, keluarga dan komunitas yang menderita konsekuensi dari penggunaan alkohol yang berbahaya melalui kekerasan, cedera, masalah kesehatan mental dan penyakit seperti kanker dan stroke," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal WHO.

Nah, apakah Pemrov DKI masih tetap bertahan untuk turut menghidangkan barang haram itu di meja warganya, bahkan seluruh Indonesia?

Pendidikan Politik

Sikap Prasetyo yang menolak upaya Anies melepas saham Pemrov DKI Jakarta di perusahaan bir, tentu saja bagus bagi pendidikan politik umat Islam. Umat menjadi sadar, betapa penting memilih anggota legislatif yang seiman dari partai yang mendukung perjuangan umat Islam. Publik muslim menjadi paham betapa urusan politik juga menjadi urusan ibadah kepada Tuhan. Memilih politisi dan partai politik menjadi penting agar aspirasi umat Islam sampai di ruang legislatif dan eksekutif untuk diperjuangkan.

"Sekarang kita pakai sistem demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Suara yang paling banyak, suara yang paling benar. Oleh sebab itu, tidak boleh ada anak bangsa yang golput, setuju?" seru Ustad Abdul Somad, dalam ceramahnya, suatu ketika. "Gunakan telingamu, dengarkan baik-baik, siapa dia, bagaimana track record-nya, bagaimana program-program kerjanya," lanjut sang ustad.

Langkah Prasetyo boleh jadi akan mengundang simpati bagi kaum penggemar miras. Tapi akan sulit menarik dukungan dari kaum muslim kebanyakan. Prasetyo telah menjadi cermin siapa sejatinya PDI Perjuangan. Boleh jadi itu juga yang membuat PPP buru-buru mengambil sikap mendukung Anies.

"Bagi saya tidak penting untuk mempertahankan dividen dari perusahaan bir atau tidak. Ya, kalau Gubernur maunya begitu, ya, silakan-silakan saja, tidak berpengaruh kepada pendapatan daerah yang selama ini ada di DKI Jakarta," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah menyampaikan sikapnya.

Anies mengambil momentum yang pas, mengundang polemik tentang penjualan saham pabrik bir menjelang pemilu. Jika kita cermat, Anies sejatinya tidak hanya sedang ingin menjual saham. Ia juga ingin membangun kesadaran umat Islam untuk kembali ke khitahnya sebagai muslim. ')}