by Dr. Agung Sudjatmiko/Ketua Harian Dekopin RI dan Mantan Ketua Koperasi Pemuda Indonesia

MENARIK menyimak tulusan Bung Syahganda Nainggolan tentang "diplomasi sayur lodeh", maka bersama ini saya memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur. Mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan di atas nasionalisme dan kepentingan rakyat.

Ukurannya dibuat sederhana saja. Dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja. Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjangkau. Ketersediaan pangan. Adanya ketersediaan sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan kelas sosial ekonominya masing-masing.

Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik yang adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat, baik yang miskin maupun kaya tersenyum bahagia. Tersenyum karena adanya kebijakan dan akses pembangunan pemerintah di segala bidang. Empat bulan pemerintahan Probowo belum ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan.

Saat ini yang terjadi adalah antitesa terhadap janji presiden. Pajak naik, bahkan semua dipajaki. Sekolah masih bayar, dan kurs rupiah tidak terkendali. Kelas menengah turun, Pemutusasn Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Pertumbuhan ekonomi stagnan. Akses usaha hanya untuk golongan tertentu saja. Masih banyak pekerjaan rumah janji presiden yang tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat.

Kopdes, Alaah Mak

Menyoal Koperasi Pedesaan (Kopdes), oleh kaum gemoy disanjung. Namun bagi saya yg sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut?

Pertama, karena tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dari kepentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan. Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya. Bukan kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan. 

Kedua, banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yg dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten-kota. Fakta yang menghamburkan dana triliunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi Unit Desa (KUD), Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jawa Timur, Koperasi RT/RW di beberapa Kabupaten-Kota yang kurang berhasil.

Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yg sama. Bakal dicatat dalam sejarah seperti keledai yang terantuk batu berkali-kali.

Ketiga, pertanyaannya adalah kanapa yang dibangun kekuatan itu dari kelembagaan yang sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri? Bukan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok mso-ansi-language: IN;">yang dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusi dan budaya komunitas sudah terbentuk.

Presiden masih punya waktu untuk melakukan perubahan kebijakan mengurungkan Kopdes Merah Puti. Memperkuat saja kelembagaan di pedesaan yang sudah ada. Lakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendampingi rakyat agar bisa berdikari secara ekonomi, social dan budaya.

Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana. Perdebatan dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kalau pemerintah tiddk mau menerima masukan ini karena gengsi birokratik politik, maka bangsa ini masuk kategori bangsa yang tidak demokratis. Bangsa yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.