“Sesuai prosedur karena kita melaksanakan isolasi mandiri berbasis desa. Puskesmas, atau bidan desa akan melakukan triase (identifikasi pasien berbasis risiko) apakah mereka OTG (tanpa gejala), ODG (dengan gejala) ringan, sedang atau berat sehingga data tersebut sudah dimiliki bidan desa atau puskesmas,” kata Hadi di Halaman Istana Merdeka seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, kata Hadi, pasien isoman yang mendapat paket obat dan vitamin tersebut adalah yang sudah terdata di puskesmas atau bidan desa.

"Untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik oleh puskesmas atau bidan-bidan desa sehingga mereka berhak untuk mendapatkan paket obat tersebut," kata Hadi.

Para petugas di puskesmas atau desa dan didampingi aparat Babinsa, yang akan membagikan obat atau vitamin tersebut kepada pasien isoman. Rujukan pasien yang mendapat paket obat dan vitamin itu adalah bersumber dari data puskesmas.

Pembagian paket obat dan vitamin bagi pasien isoman ini, kata Hadi, akan diawasi oleh aparat kesehatan Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan ada tiga jenis paket obat dan vitamin yang dibagikan untuk digunakan dalam masa waktu tujuh hari.

Paket pertama, berisi vitamin untuk warga dengan hasil tes usap PCR Positif, namun tanpa gejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG).

Paket kedua, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil tes usap PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Konsumsi paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter.

Sedangkan, paket ketiga berisi vitamin dan obat untuk warga yang mendapat tes usap PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Konsumsi paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter.

“Ketiga paket obat isoman ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi, dan kemudian distribusinya ini akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI dan nanti tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai pemerintah desa, maupun melibatkan Puskemas, dan pengurus RT/RW," kata Presiden Jokowi. (sws)