PERNYATAAN Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar keliru. Pernyataan tersebut mencerminkan cara berpikir dangkal, ahistoris, dan berbahaya dalam merumuskan arah pembangunan nasional. Inilah contoh paling telanjang bagaimana kebijakan publik dipreteli menjadi slogan populis tanpa fondasi rasional.

Logika yang dibangun Rachmat seolah sederhana: rakyat lapar harus diberi makan sekarang, soal pekerjaan bisa menyusul nanti. Namun, justru di situlah letak kedunguannya. Negara modern tidak dibangun dengan mengenyangkan perut rakyat secara massal melalui dapur-dapur terpusat, melainkan dengan menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan lapangan kerja yang luas agar rakyat mampu mengenyangkan dirinya sendiri secara bermartabat.

Pendidikan dan penciptaan lapangan kerja bukanlah kemewahan yang bisa ditunda. Keduanya adalah prasyarat utama lahirnya sumber daya manusia unggul. Dengan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup, persoalan gizi akan selesai dengan sendirinya.

Negara-negara maju tidak menghapus stunting dengan bagi-bagi makanan gratis, melainkan dengan industrialisasi, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Rachmat boleh saja bersembunyi di balik dalih intervensi gizi dan kerawanan pangan. Namun dalih tersebut runtuh ketika MBG justru dijadikan proyek raksasa nasional yang menyedot anggaran secara brutal, tanpa desain pengawasan yang memadai. Keracunan massal yang menimpa puluhan ribu penerima MBG menjadi bukti konkret bahwa program ini cacat sejak perencanaan. Belum lagi dugaan korupsi yang melibatkan yayasan dan mitra pelaksana, yang menjadikan MBG tak ubahnya ladang bancakan berjubah kebajikan.

Lebih ironis lagi, muncul fakta anak muda berusia 23 tahun mengelola puluhan dapur SPPG di berbagai wilayah. Fenomena ini bukan kisah sukses kewirausahaan, melainkan alarm keras tentang ketimpangan akses, nepotisme terselubung, dan pengabaian terhadap keterlibatan masyarakat lokal. Di mana keadilan? Di mana pemerataan? Ataukah MBG memang dirancang sebagai mesin akumulasi rente bagi segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan?

Analogi Rachmat tentang “ikan dan kail” justru mempermalukan dirinya sendiri. Negara yang terus-menerus memberi ikan tanpa menciptakan kail—yakni pekerjaan—sedang membangun budaya ketergantungan struktural. Rakyat dibiasakan menunggu bantuan, bukan diberdayakan untuk mandiri. Ini bukan kebijakan pembangunan, melainkan politik belas kasihan yang murah dan berumur pendek.

Anggaran MBG yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026 adalah bentuk kegilaan fiskal yang sulit dibenarkan. Apalagi ketika hampir Rp223 triliun diambil dari anggaran pendidikan—hampir separuh anggaran pendidikan pemerintah pusat. Ironisnya, alokasi ini jauh melampaui anggaran tunjangan guru dan dosen, serta beasiswa pendidikan. Negara ini, secara sadar, memilih memberi makan hari ini sambil merusak masa depan.

Sementara itu, target penciptaan 19 juta lapangan kerja lima tahun ke depan terdengar seperti mantra kosong. Realisasinya tersendat, daya beli melemah, dan pemerintah justru sibuk memoles program populis berbiaya jumbo yang minim dampak jangka panjang.

MBG seharusnya dievaluasi secara total, bukan disakralkan. Fokuskan pada wilayah benar-benar rawan pangan, perbaiki tata kelola, dan hentikan pemborosan. Yang lebih mendesak dari MBG adalah keberanian pemerintah untuk mengakui kesalahan arah kebijakan. Tanpa itu, MBG hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai monumen kebodohan kebijakan: mahal, bermasalah, dan mengorbankan masa depan bangsa demi pencitraan sesaat.

Jika negara terus dikelola dengan logika seperti ini, jangan heran bila generasi mendatang kenyang hari ini, tetapi miskin kesempatan esok hari. (*)