Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden mendengarkan kendala yang dihadapi para petani pala di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dalam bertani, mulai dari sulitnya mendapat legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga terbatasnya alat produksi pertanian.

Berdasarkan keterangan tertulis KSP yang diterima di Jakarta, Kamis, dilaporkan bahwa para petani membutuhkan dukungan untuk produksi.

"Produksi kami masih manual. Kami butuh alat-alat yang memadai dan packaging yang lebih steril," kata Cahyani, petani pala yang memproduksi manisan pala kering dan basah, saat bertemu tim KSP di Desa Torea, Fakfak Papua Barat, Kamis.

Menanggapi keluhan tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengajak para petani pala di Fakfak untuk memanfaatkan program pemerintah.

"Kemenkop sebenarnya punya banyak program yang bisa mendukung kebutuhan para petani pala," ujar Wandy.

Dalam kesempatan itu, Wandy juga meminta agar peran Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan BLK bisa langsung terserap dan mendukung kebutuhan SDM.

"Ini sesuai dengan arah pendidikan yang dicanangkan Pemerintah, yakni link and match," lanjutnya.

Sementara terkait dengan persoalan perizinan dan pengurusan legalitas produksi, kata Wandy, KSP akan membicarakannya dengan kementerian/lembaga terkait.

Seperti diketahui, Kabupaten Fakfak merupakan salah satu penghasil pala terbesar di Indonesia. Produk-produk turunan Pala di antaranya, rempah-rempah, bumbu masak, pengharum kosmetik, minyak pala, manisan, dan bahan pengawet.

Meskipun menjadi sentra penghasil pala, namun sampai saat ini pemerintah daerah setempat baru bisa memikirkan produksi lokal saja, dan membutuhkan dukungan untuk pemasaran dan pengelolaan dari produk-produk jadi yang dihasilkan. (sws)