Amuntai, FNN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, menjadi salah satu kabupaten yang mampu menekan angka stunting atau kurang gizi kronis pada anak dari sebelumnya 56 persen menjadi 20,51 persen.

Ketua PKK Kabupaten HSU Hj Anisah Rasyidah di Amuntai Kamis, mengatakan, pada 2013 daerahnya termasuk 100 daerah yang menjadi fokus penanganan stunting secara nasional.

"Pada 2013 angka stunting mencapai 56 persen, dan ini menjadi cambuk bagi kami untuk berbenah menanganinya," katanya.

Menindaklanjuti itu, tambah dia, maka dibuat peraturan bupati untuk mengatur cara kesehatan ibu dan anak bisa terlayani di tingkat layanan dasar, perilaku PHBS, serta membentuk tim penanganan stunting.

"Segala upaya yang dilakukan tersebut, angka stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun demi tahun terus menurun, hingga 2020 menjadi sekitar 20,51 persen," katanya.

Hal tersebut disampaikan Anisah saat mendampingi kunjungan Pj Ketua PKK Kalsel Safriati Safrizal, ke lokasi khusus (lLocus) stunting di Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haur Gading, HSU.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) pada 2013, prevalensi angka stunting HSU mencapai 56 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan HSU, hingga Desember 2020, angka tersebut turun menjadi 20,15 persen, dengan jumlah balita stunting (pendek+sangat pendek) sebanyak 3.639, dari total balita yang diukur antropometrinya sebanyak 15.885 balita.

Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Standar Antropometri anak adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak.

Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriati Safrizal ZA mengatakan, strategi dalam penanganan stunting di antaranya melalui makanan yang bergizi, kampanye cegah stunting serta pencegahan pernikahan usia anak.

Pentingnya memperhatikan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Menurut dia, masalah kekurangan gizi adalah masalah sangat kompleks di masyarakat, sehingga membutuhkan peran lintas sektor termasuk TP-PKK.

Safriati juga mengatakan, aspek promotif berupa sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mencegah stunting.

Sosialisasi mengenai hal ini dilakukan dengan melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW serta kader PKK sendiri.

"Sinergi dan kolaborasi tidak bisa ditinggalkan.Saya sangat mengapresiasi peran Pemkab HSU dalam menangani stunting," katanya. (sws)