Juru bicara junta yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar. Otoritas militer sebelumnya mengatakan, data AAPP, yang banyak dikutip oleh organisasi internasional, dibesar-besarkan.

Dikutip dari Antara, militer juga menyebutkan, sejumlah anggota pasukan keamanan tewas dan pihak AAPP tidak menyertakan mereka dalam hitungannya.

Negara di Asia Tenggara itu terjerumus dalam kekacauan sejak kudeta. Sejak kudeta 1 Februari 2021, aksi protes berlangsung setiap hari, pemberontakan marak di kawasan perbatasan. Selain itu, aksi mogok meluas sehingga menyebabkan ekonomi Myanmar rusak parah.

Militer melengserkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Militer menuding adanya kecurangan dalam pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya.

Komisi pemilu pada saat itu dan pengawas internasional menyebutkan bahwa tudingan militer tidak benar.

Otoritas militer mengklaim, perebutan kekuasaan mereka tidak bisa disebut sebagai kudeta karena hal itu sejalan dengan Undang-Undang. (MD).