by Tjahja Gunawan

Jakarta, FNN - Dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Negara hari Jumat (26/3/2021), Jokowi meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. "Perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani," kata Jokowi.

Dalam video itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Pernyataan ini sama sekali tidak benar alias bohong. Untuk pejabat sekelas Presiden seharusnya hati-hati dalam membuat pernyataan, sebelum berbicara ke publik seharusnya bisa check and recheck data secara akurat. Sebelum membuat pernyataan resmi, konfirmasi dulu kepada para menteri dan atau pejabat terkait. Memang tidak sekali ini saja, Presiden Jokowi membuat kesalahan. Pernyataan lain yang blunder dari seorang presiden yang sampai sekarang tidak dilupakan masyarakat adalah: "...Di kantong saya ada uang Rp 11.000 triliun". Pernyataan ini sudah menjadi bahan olok-olok dan cibiran masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan utang Indonesia yang terus membengkak.

Demikian juga pernyataan Jokowi soal impor beras. Di jagat media sosial, netizen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyangkal pernyataan Jokowi. Kemudian kelompok kritis tersebut menyajikan sejumlah data dan grafik sebagai bukti bahwa dalam tiga tàhun terakhir ini kegiatan impor beras tetap jalan. “Hampir tiga tahun Indonesia tidak mengimpor beras? Tahun 2018 impor beras 2,25 juta ton, tahun 2019 impor 444,5 ribu ton,” tulis Institut Ecosoc Rights, Sabtu (27/3/2021).

Belajar dari sejumlah kejadian selama ini, masyarakat hendaknya tidak cepat terpukau atau percaya begitu saja dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar polemik soal Impor Beras dihentikan. Sepintas pernyataan Jokowi tersebut seolah tegas, meminta semua pihak untuk menghentikan semua perdebatan tentang impor beras. Padahal, pernyataan Jokowi ini sesungguhnya justru memunculkan kebohongan baru di seputar impor beras. Bagaimanapun semua aktivitas ekspor impor tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk data impor beras. Data BPS ini tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Rente Ekonomi

Lapisan masyarakat kritis sebenarnya sudah memahami bahwa dalam setiap kegiatan impor pangan termasuk beras, selalu ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan. Kegiatan rente ekonomi ini telah berjalan puluhan tàhun, rezim berganti namun rente ekonomi tetap berjalan sampai sekarang. Pelakunya adalah kalangan swasta yang memiliki modal besar kemudian berkelindan dengan oknum para pejabat pembuat kebijakan di sektor pangan. Keuntungan dari rente ekonomi impor pangan ini bukan hanya dinikmati oknum pejabat pemerintah tetapi juga uangnya mengalir ke para elite parpol. Parpol yang belakangan terlihat keras menentang rencana impor beras adalah PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

menyebut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengambil langkah yang tak sesuai dengan visi berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari Presiden Jokowi. Langkah yang dimaksud yakni rencana Lutfi mengimpor beras dan garam.

"Pak Jokowi punya kebijakan Berdikari. Tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," kata Hasto dalam webinar 'Impor Beras dan Garam' yang digelar oleh Repdem, Kamis (25/3) sebagaimana dikutip portal berita CNN Indonesia.

Pernyataan heroik Sekjen PDIP ini seolah ingin menutup fakta tentang kegiatan impor pangan selama Jokowi berkuasa. Masyarakat sekarang tidak bodoh dan tidak gampang dibohongi para elite parpol. Kerasnya penentangan PDIP terhadap rencana impor beras diduga karena ada yang belum beres soal pembagian keuntungan dari impor beras.

Sekali lagi saya tekankan bahwa ujung perdebatan soal beras impor beras ini lebih disebabkan soal pembagian hasil keuntungan impor beras yang belum jelas. Coba perhatikan kalimat bersayap dari pernyataan Jokowi soal Impor beras. Jokowi menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Artinya, setelah Juni tàhun ini ada kemungkinan impor beras tetap mengalir ke Tanah Air walaupun stok di Bulog mencukupi. Kalau pernyataan Presiden ini dibuat lugas, begini kira-kira: "Kalau pembagian keuntungan antara Partai Golkar dan PDIP sudah disepakati, silahkan keran impor beras dibuka lagi".

Seperti diketahui, ide awal untuk mengimpor beras datang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang nota bene Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian ide ini langsung disetujui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lalu Mendag memerintahkan Bulog untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, rupanya Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas, tidak mau membebek begitu saja sebab rencana tersebut bertolak belakang dengan kondisi riil perberasan saat ini.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR tanggal 15 Maret 2021, Buwas membeberkan kondisi perberasan. Saat ini Perum Bulog masih memiliki stok beras impor dari pengadaan tahun 2018. Dari total pengadaan beras sebanyak 1.785.450 ton, masih tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

"Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor, jadi sudah menahun kondisinya," kata Buwas. Di depan anggota DPR, Buwas juga merasa heran dengan rencana impor beras ini sebab dalam rapat terbatas yang diikuti sebelumnya tidak dibahas mengenai rencana tersebut.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menilai bahwa kebijakan impor satu juta ton beras sangan politis. Dia bahkan mencurigai ada pejabat yang ingin rente dengan memaksakan adanya impor beras di tengah produksi padi petani yang meningkat. Sementara itu Kementerian Pertanian mencatat, sebanyak 459 kecamatan yang tersebar di 85 kabupaten mengalami kondisi harga gabah yang anjlok. Sebagaimana diberitakan portal berita Kompas, harga gabah di daerah-daerah tersebut berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang sebesar Rp 4.200 per kilogram, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020. "Dikonfirmasi dengan data-data di lapangan, memang harga gabah sudah turun menjadi di bawah HPP. Harga jatuh terjadi di 85 kabupaten, itu gambaran singkat perberasan," ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi, Kamis (25/3/2021).

Perdebatan soal rencana impor 1 juta ton beras mungkin sekarang sudah reda tetapi harga gabah di tingkat petani sudah terlanjur anjlok akibat pernyataan pejabat yang asal bunyi. Pernyataan soal impor beras ditengah panen raya secara psikologis telah mempengaruhi harga gabah/beras di pasaran. Bagi para elite, impor pangan tujuannya menikmati keuntungan dari rente ekonomi, sebaliknya bagi rakyat kecil terutama petani impor pangan merupakan malapetaka. ***

Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.