by M Rizal Fadillah

Jakarta FNN – Sabtu (12/09). Ruhut Sitompul dengan "gagah" menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya adalah tertolaknya warga Indonesia untuk memasuki ke 59 negara di dunia. Sebagai akibat dari masih naiknya angka penularan Covid 19 di Indonesia.

Jakarta menjadi kambing hitam. Begilah model kelilipan nyata dari mantan anggota Partai Golkar dan Partai Demokrat yang sekarang sudah pindah lagi ke PDIP Ruhut Sitompul. Masa sih Gubernur yang harus disalahkan? Kalau itu urusan negara, ya Presiden dong. Kalau yang dilarang masuk ke 59 negara itu berasal dari warga Jakarta saja, bolehlah Gubernur Anies disalahkan.

Ruhut Situmpul ini selalu saja sinis kepada Gubernur Anies. Apa saja yang dilakukan Anies pasti salah di mata Ruhut. Padahal Anies adalah Gubernur yang super serius menangani pandemi Covid 19. Jika kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang jadi alasan, maka Gubernur Jawa Barat juga memperpanjang PSBB untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi tuh.

Tetapi kenapa Gubenur Jawa Barat tidak dikritisi oleh Ruhut Sitompul? Jawabnya mudah sekali, ya lagi kelilipan itu Ruhut Sitompul. Apalagi kepada bossnya, Jokowi tentu saja lebih tidak kelihatan lagi. Nah yang begini namanya "blind spot".

Pukulan telak atas karut-marutnya penanganan Covid 19 oleh Pemerintahan Jokowi adalah larangan masuk ke 59 Negara di dunia. Di medsos ada sindiran, “Indonesia ini negara hebat. Karena sekarang menjadi negara yang disegani eh ditakuti oleh dunia.

Ini memprihatinkan sekali. Padahal soal pendanaan sudah menggunakan Perppu, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU ini dapat dikategorikan "merampok" APBN. Karena aturan tentang kebebasan memakai dana APBN tanpa harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ditambah lag dengan kontroversi "percobaan" vaksin Cina yang ada kegagalan tersebut. Sudah mahal harga vaksinnya, sehingga kemungkinan susah untuk dijangkau oleh masyarakat lapisan bahwa. Vaksinya bermasalah pula.

Jika Ruhut bersikeras bahwa Anies adalah penyebab 59 negara di dunia menolak masuk warga negara Indonesia, maka baiknya dilakukan saja pengusutan secara terbuka. Siapa yang menjadi penyebab, maka dialah penanggungjawab yang sesungguhnya. Apakah Anies, Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 atau memang Presiden Jokowi sendiri?

Untuk itu Komisi "fact finding" harus segera dibentuk. Ini penting, supaya hasilnya juga akurat. Dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk mendesak mundur kepada pejabat yang dinilai gagal untuk bertanggungjawab. Sehingga tidak perlu saling tuduh sana-sini.

Ruhut Sitompul sepertinya sangat tendensius dalam mengemukakan tuduhannya kepada Gubernur Anies. Meskipun tidak berpengaruh kepada kedudukan Anies saat ini sebagai Gubernur DKI, namun “sikap pandangan kebencian" Ruhut Sitompul ini dinilai tidaklah patut.

Adalah hak Ruhut Sitompul untuk berpendapat tentang Gubernur Anies. Tetapi hak orang lain juga untuk menilai mengenai siapa Ruhut Sitompul? Politisi yang hanya bisa menyandar kepada kekuasaan. Tanpa sandar kepada partai yang sedang berkuasa, Ruhut Sitompul bukan siapa. Mudah-mudahan saja tidak ada yang melabel Ruhut Sitompul “politisi kutu loncat kepada yang sedang berkuasa”.

Jika Ruhut mendesak Mendagri untuk mem-Plt kan Gubernur Anies, maka boleh juga orang lain mendesak agar Presiden juga di "Plt" kan. Artinya dimundurkan. Toh, itu sah-sah saja. Namanya juga usulan. Bisa diterima, namun bisa juga tidak.

Mari kita kuat-kuatan argumen. Bukan kuat-kuatan kekuasaan atau kekayaan. Siapa yang lebih patut mundur, Gubernur DKI atau Presiden RI? Sebaiknya jawab sendiri saja.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.