Kabinet Joko Widodo terpecah dalam menyikapi kepulangan dan berbagai kegiatan HRS.

By Mangarahon Dongoran

Jakarta, FNN - Rabu (18/11). Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke tanah air telah membawa banyak perdebatan dan caci-maki dari pendukung Istana. Bahkan, ketika HRS mengumumkan sendiri jadwal kepulangannya dari Tanah Suci Mekah, banyak pejabat negara dan bahkan menteri yang sewot.

Sebut saja Menteri Koordinator Politik dan Hukum, Mahfud MD yang mengeluarkan dua pernyataan yang sangat menyakitkan pendukung dan simpatisan HRS. Pernyataan pertama ketika ia menyebut HRS bukan merupakan orang suci. Jumlah pengikut FPI sedikit jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan di Indonesia.

Kedua, Mahfud mengatakan, jika penjemput Habib Rizieq melakukan perusakan akan disikat. "Nah kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizieq, kita sikat, gitu. Kalau dia membuat kerusuhan," kata Mahfud seperti dikutip dari RRI.

Kedua pernyataan ini pun mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak. Sebab, pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan seorang pejabat publik.

Mestinya, Mahfud mengeluarkan pernyataan yang semakin menyejukkan dan mendinginkan suasana. Apalagi kata, sikat, yang menunjukkan ancaman kepada penjemput HRS kalau membuat onar.

Sikat menimbulkan konotasi ancamam yang sangat tidak pantas. Kata itu lebih pantas dikemukakan oleh pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan otoriter, bukan di negara demokrasi. Saya tidak mau mengatakan atau menilai negara sekarang menuju otoriter, dan mulai meninggalkan demokrasi. Akan tetapi, biarlah masyarakat yang menilai, melihat dan merasakannya.

Karena mendapat kritikan tajam dan malah diejek di berbagai media, akhirnya Mahfud melunak. Sehari sebelum HRS menginjakkan kaki di tanah air, Mahfud meminta agar aparat kepolisian tidak perlu represif. Ia meminta agar polisi mengamankan kepulangan HRS biasa saja.

"Aparat tidak usah terlalu berlebih-lebihan ini masalah biasa saja anggap hal yang reguler," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/11/2020).

Memancing Kemarahan

Ya, ucapan-ucapan Mahfud sebelumnya dianggap provokatif guna memancing kemarahan pendukung dan simpatisan HRS dan FPI. Sebab, pernyataannya itu semakin memanaskan situasi di tengah perseteruan antara HRS dan FPI dan juga Persaudaraan Alumni 212 dengan pemerintah.

Apa pun yang disampaikan Mahfud, pasti dianggap berusaha memojokkan HRS dan para pendukung serta simpatisannya. Ibarat api yang masih kecil, pernyataan itu bisa menjadi bensin penyulut kemarahan rakyat. Apalagi keadaan sekarang, ibarat api dalam sekam. Kalau ada yang menyulut kemarahan, rakyat akan marah di tengah ekonomi yang sangat sulit dan menyusahkan rakyat.

Banyak yang maklum mengapa Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bukan merupakan orang suci, pengikut FPI sedikit, dan main sikat. Sebab, suara pemerintah atas kepulangan HRS terpecah.

Ya, kabinet pemerintahan Joko Widodo pun ambyar dalam menyikapi kepulangan dan kegiatan HRS sejak tiba di tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, ambyar artinya bercerai-berai; berpisah. Tidak konsentrasi lagi. ** (bersambung).

Penulis adalah wartawan senior FNN.co.id