Oleh Sugeng Waras

Petir menggelegar di Cilacap, hujan besar di Sumatra Barat, banjir di Sintang Kalimantan Barat, air menggenang di Mandalika NTB, mayat bergelimpangan di Jakarta.

Inilah fenomena yang berangkai dan tak kunjung selesai di negeri kita yang serba ironis dan penuh paradok ini.

Bagaimana tidak, kebakaran kilang minyak di Cilacap beberapa waktu lalu, cukup diam dengan alasan tersambar petir oleh mulut Ahok meskipun faktanya tangki dalam keadaan berlubang yang sangat mungkin sebagai akibat sabotase. Di sini aparat kepolisian mengalami jalan buntu tak ada cuit bantahan.

Curah hujan tertinggi di dunia seperti yang dialami di Sumatra Barat tentu berakibat mengganggu aktivitas, banjir besar di Sintang Kalimantan Barat yang hampir sebulan tak kunjung surut membuat ribuan penduduk menderita, disusul menggenangnya air di area Sirkuit Mandalika hingga nyambung ke Muara Lombok Tengah NTB. Ini berdampak penilaian jorok terhadap sang promotor. Belum lagi kejadian tragis tewasnya enam laskar FPI pengawal HRS di KM 50 jalan tol Jakarta Cikampek yang hingga kini masih penuh teka teki dan menunjukkan sisi gelap, terkesan rapuh dan bobroknya penegakan hukum dinegeri ini.

Tersia-sianya nasib HRS sang tokoh ulama besar di ruang pesakitan dengan sangkaan kebohongan kondisi kesehatan yang sama sekali tidak mengakibatkan keonaran dan kegaduhan, yang tak layak dipenjara dan seharusnya bebas tanpa syarat. Begitu ironis dengan tarik ulurnya keputusan hakim yang memvonis hukuman penjara kisaran 4 menjadi 2 tahun penjara, apalagi jika menengok dengan mudahnya keputusan terhadap koruptor Jaksa Pingkan yang juga polisi dari 10 menjadi 4 tahun.

Dugaan perbuatan salah dari seorang anggota MUI berimbas akan dibubarkanya MUI sebagai badan kordinator urusan umat Islam, di sisi lain segubrak pelanggaran anggota polisi tak terkecuali anggota Brimob cukup kena sanksi mutasi.

Lagi-lagi si otak dungu seperti Ateria Dahlan bilang para penegak hukum seperti anggota kepolisian, hakim dan jaksa tidak bisa kena OTT.

Ini semua gambaran secuil peristiwa janggal, yang membuat citra penegak hukum semakin ndelosor, akankan terus berlanjut?

Apapun alasanya, era kabinet kerja dan maju yang dipimpin Presiden Jokowi seharusnya lempar handuk, karena negara hanya berisi keributan, kegaduhan dan kekacauan yang tak tampak maju bahkan stagnan.

Perselingkuhan demi perselingkuhan, kebohongan demi kebohongan dan pembodohan demi pembodohan terus dijadikan jurus jitu dalam memaksakan kehendaknya.

Negara bak tidak ada pimpinan, seolah tak ada arah, maksud dan tujuanya.

Pemanjaan terhadap TKA Cina dan penggebukan terhadap bangsa sendiri semakin fulgar dipertontonkan tanpa malu. Dari hari ke hari selalu disuguhi unjuk rasa, tuntutan dan desakan terkait hak rakyat, dengan kata lain Presiden tidak mampu menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan.

Akankah hal seperti ini terus menerus akan kita alami dan deritai ?

Tampaknya hanya ada dua jawaban, presiden harus mundur secara terhormat atau dilengserkan sebelum habis masa jabatannya, agar habis gelap, terbitlah terang.

Akankah rencana gelar Gerakan Moral reuni 212 pada tanggal 1 dan 2 Desember nanti juga akan mendapatkan hambatan bahkan larangan?

Wait and see...!

Yang jelas kita harus berani percaya kepada pihak lain apalagi jika menyangkut masalah agama, silaturahmi, kangen-kangenan sebagai ujud keakraban persaudaraan yang.memang sebagai prasarat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Tentunya akan menjadi geli, jika kegiatan ini didahului dengan mengedepankan pikiran negatif, suudzon, prasangka buruk yang dilatarbelakangi sentimen, antipati, dengan memanfaatkan kekuasaan, kewenangan dan kekuatan.

*) Purnawirawan TNI AD