“Mendorong percepatan vaksinasi di provinsi, dimana syarat penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga terkait capaian vaksinasi,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa pagi.

Siti Nadia memastikan stok vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini cukup untuk mencapai target tersebut. “Karena pengiriman vaksin dari produsen yang sesuai jadwal,” katanya.

Nadia mengatakan TNI dan Polri masih dilibatkan dalam membantu pelaksanaan vaksinasi, terutama pada daerah berkategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Dukungan TNI-Polri merupakan upaya perluasan akses vaksinasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Siti Nadia, beberapa daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah bukan disebabkan oleh proses penyuntikan yang berjalan lambat.

"Tapi, mungkin harus ada penajaman strategi untuk memastikan pengelolaan vaksin jangan sampai kedaluwarsa dan ini juga kita berharap masyarakat tidak pilih-pilih vaksin,” katanya.

Secara terpisah ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan sebenarnya target vaksinasi secara nasional 60 persen dosis pertama sudah tercapai pada 7 November 2021. Tapi, cakupan vaksinasi belum merata di semua provinsi.

Iwan optimistis pelibatan personel TNI-Polri, kelompok masyarakat hingga komunitas pecinta alam dapat membantu penyelesaian target vaksinasi dosis pertama secara merata.

"Tetapi, pada provinsi yang cakupannya saat ini masih 40 persen atau kurang, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Aceh, dan Papua, sulit untuk mencapai target 60 persen di bulan November ini,” katanya.

Menurut dia, target yang diinginkan Presiden Jokowi itu ditetapkan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru serta mempertahankan Indonesia dalam status wabah terkendali. (sws)