Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu mengatakan pembangunan partisipatif yang dimaksud adalah pembangunan yang menyerap dan menampung seluruh aspirasi dari suara-suara warga.

"Jangan di-PHP (pemberi harapan palsu) terus usulan warga, jadi wajib direalisasi," kata Reni Astuti.

Reni menekankan, agar Musbangkel dari waktu ke waktu harus lebih baik dan mendorong Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dalam rangka mewujudkan pembangunan partisipatif.

Politikus perempuan PKS ini menyampaikan, saran dan pandangan mengenai usulan-usulan yang belum terlaksana dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Musbangkel tersebut.

"Ini juga saya sampaikan pada saat memantau Musbangkel di Kantor Kelurahan/Kecamatan Sukomanunggal, Kamis (9/12) kemarin," ujarnya.

Terkait usulan tahun lalu yang sudah disetujui, lanjut Reni, perlu disampaikan progresnya kapan direalisasi di tahun 2022 dan jika belum realisasi beri alasannya dengan jelas kenapa tidak realisasi.

"Kita ketahui juga bahwa Perwali 45 mengatur tentang usulan yang masuk ke dana kelurahan, namun poinnya adalah usulan warga itu sendiri tidak boleh sampai dibatasi. Jika tidak bisa masuk dana kelurahan bisa dimasukkan di program dinas terkait," katanya.

Ia berharap agar realisasi Musbangkel bisa sesuai dengan harapan dan dapat memberdayakan masyarakat sesuai potensi di wilayahnya guna meningkatkan aktivitas ekonomi warga.

"Prinsipnya Musbangkel menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan," katanya.

Selain itu, Reni juga menegaskan bahwa di tahun 2022 telah dianggarkan untuk direalisasi bagi setiap semua RW berbagai realisasi seperti komputer, printer, LCD. Untuk PAUD berupa laptop atau komputer serta pengadaan tenda bagi RW.

"Terima kasih partisipasi aktif ketua LPMK, pihak kecamatan dan kelurahan, serta para ketua RW, ibu-ibu PKK, karang taruna maupun BKM. Mari tingkatkan pelayanan terbaik untuk warga. Semoga pandemi segera usai dan pembangunan kota terus maju," kata Reni.

Adapun pada forum Musbangkel di Kelurahan Sukomanunggal ini usulan yang juga sangat diharapkan adalah persoalan terkait keberadaan sekolah SMA/SMK.

"SMA/SMK memang kewenangan provinsi, jangan lupa warga Surabaya juga warga Jatim karenanya saya berharap wali kota bisa perjuangkan ini ke Gubernur," ujarnya.

Ketua LPMK Tutik Hidajati pun berharap agar usulan yang sudah diajukan bisa terealisasi, khususnya terkait kebutuhan gedung sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah Sukomanunggal yang hingga kini belum ada.

Camat Sukomanunggal Lakoli mengatakan, siap memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan DPRD Surabaya terkait agenda Musbangkel di wilayahnya.

"Kehadiran Bu Reni di tengah-tengah kami menjadi bentuk perhatian dan penyemangat kepada para warga di sela kesibukan beliau menyempatkan berada di Musbangkel ini," ujarnya. (sws)