Rakyat menjadi korban akibat carut-marutnya pengelolaan keuangan negara. Ekonomi yang dikelola tanpa visi dan misi yang jelas akan menyebabkan terjadinya kegaduhan. Kita baru empat hari memasuki tahun 2021 yang penuh tantangan dan penuh dinamika. Yang pasti, tahun 2021 ini, kita dihadapkan pada ketidakpastian, baik ketidakpastian global maupun ketidakpastian nasional.

Ketidakpastian nasional yang pasti kita hadapi dengan berat adalah di bidang ekonomi dan juga ketidakpastian dalam penegakan hukum. Jika dirunut, semua ketidakpastian yang ada di dalam negeri, terjadi karena pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang semakin tidak dipercaya oleh sebagian besar rakyatnya.

Ketidakpastian dalam ekonomi semakin terasa akibat Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19). Virus yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat China itu telah memporak-porandakan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Padahal, perekonomian Indonesia sudah terasa berat, jauh sebelum virus corona mewabah. Dalam lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-M.Jusuf Kalla (2014-2019) pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai 7 (tujuh) persen seperti yang dijanjikan waktu kampanye. Jangankan tujuh persen, enam persen pun tidak pernah tercapai. Angkanya adalah 5,01 persen (2014), 4,88 persen (2015), 5,03 persen (2016), 5,07 persen (2017) dan 5,17 persen (2018).

Tahun 2019, ekonomi turun menjadi 5,02 persen.Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan minus atau negatif (- 1,7 persen) sampai 0,6 persen. Bisa jadi angka ini akan berubah lebih rendah mengingat Virus China belum mereda dan bahkan semakin ganas karena ditemukannya varian baru, serra gelagat pertumbuhan ekonomi global masih suram.

Angka pertumbuhan ekonomi yang hanya antara 4,88 persen sampai 5,17 persen dalam periode pertama Joko Widodo sengaja diangkat, agar semakin jelas dan terang-benderang bahwa pengelolaan ekonomi amburadul, dan sebagian mengatakan gagal. Ya, apapun istilahnya, yang jelas dan pasti adalah pertumbuhan ekonomi tidak pernah tujuh persen (periode 2014-2019).

Padahal, selama periode tersebut, pemantik turunnya ekonomi tidak jelas, jika melihat faktor eksternal. Berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008, semasa Presiden Susulo Bambang Yudhoyono (SBY), akibat bangkrutnya perusahaan properti Amerika Serikat, Lehman Brother, dan langsung berimbas ke kawasan Eropa. Badainya pun kemudian menghantam dunia, termasuk Indonesia.

Walau dihantam badai ekonomi, namun pertumbuhan Indonesia tahun 2008 masih mencapai 6,1 persen. Imbasnya baru terasa tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen. Perlahan tapi pasti, tahun 2010 pertumbuhannya sudah kembali ke angka 6,1 persen. Bahkan, di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak, ekonomi Indonesia bisa tumbuh menjadi 6,5 persen tahun 2011, 5,28 persen tahun 2012 dan naik sedikit menjadi 5,78 persen tahun 2013.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan SBY dan Jokowi sengaja diangkat, bukan bermaksud memuja-muji SBY dan juga bukan bermaksud menghakimi Joko Widodo. Biarlah rakyat yang melakukan penilaian. Sebab, rakyatlah yang merasakan berat atau tidaknya beban ekonomi.

Akan tetapi yang jelas dan pasti, pengelolaan ekonomi di masa pemerintahan SBY-Boediono jauh lebih baik ketimbang penataan ekonomi pada periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Stimulus ekonomi yang dikeluarkan SBY dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 2008 sangat tepat, sehingga tidak terjerumus pada jurang krisis yang lebih dalam. Stimus ekonomi yang dikeluarkan saat itu mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

Stimulus yang tepat itu bisa jadi karena Boediono yang menjadi pendamping SBY adalah ekonom tulen. Juga didukung oleh tim ekonomi yanh cukup bagus dan handal. Sangat berbeda dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan Jokowi, yang lebih menekankan pembangunan infrastruktur yang terlalu dipaksakan.

Arah kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak tepat, karena pendamping Jokowi di periode pertama (2014-2019) adalah Jusuf Kalla, seorang saudagar, seorang pengusaha yang lebih berorientasi pada bisns dan keuntungan. Ditambah lagi tim menteri ekonominya lemah dan lamban dalam menganalisa masalah dan kemudian diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi.

Periode kedua Jokowi akan menghadapi kendala dan tantangan yang lebih berat. Apalagi, seluruh visi dan misi hanya ada di tangan dan otak presiden. Seluruh menteri tidak memiliki visi dan misi.

Tahun ini diperkirakan memperburuk keadan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ditambah lagi pendamping Jokowi, seorang kiai, Ma'ruf Amin yang lebih piawi berceramah agama Islam ketimbang melakukan analisis tajam di bidang ekonomi. Para menterinya, terutama bidang ekonomi adalah orang yang syarat politik, ketimbang jiwa ekonomi.

Jajaran menteri ekonomi, hampir semua diisi politisi. Hanya Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berasal dari profesional (ekonom), meskipun belakangan pernyataan atau keterangannya cenderung sebagai politisi, terlebih jika menyangkut utang luar negeri. Ia membela mati-matian tentang utang luar negeri yang sudah menembus angka Rp 6.000 triliun. Padahal, semasa menjadi pengamat ekonomi, ia sangat getol menentang penambahan utang luar negeri. Oleh karena piawi mengutang, maka dia pun dijuluki "Si Ratu" Utang.

Persoalan ekonomi sudah diingatkan jauh sebelum Covid-19 mewabah. Pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik 3.500 MW dan pemindahan ibukota negara sudah diminta agar dihentikan atau ditunda. Pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur diminta ditunda karena menghabiskan dana Rp 485,2 triliun (angka perkiraan tahun 2019).

Bagaimana ekonomi 2021? Pemerintah optimis akan tumbuh pada angka 4 sampai 5 persen. Angka pertumbuhan berat yang masih patut dipertanyakan dan hanya merupakan angin syurga.

Lalu bagaimana dengan APBN 2021? Apakah pendapatan pajak bisa tercapai di tengah ketidakpastian ekonomi global? Ditambah lagi sumber pendapatan dari utang luar negeri yang semakin sulit diperoleh. Kalaupun bisa mendapatkan pinjaman, itu hanya digunakan sebagai gali lubang tutup lubang. Memperoleh utang untuk membayar bunga dan utang pokok.

Rakyat menjadi korban akibat carut-marutnya pengelolaan keuangan negara. Ekonomi yang dikelola tanpa visi dan misi yang jelas akan menyebabkan terjadinya kegaduhan. Rakyat merasakan langsung dalam beberapa hari setelah masuk tahun 2021? Tidak ada pasok tahu dan tempe di pasar karena pengrajinnya mogok produksi. Mereka mogok karena harga kedele yang naik dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram.

Mogoknya pengrajin tahu dan tempe telah menimbulkan kegaduhan di pasar. Belum lagi jika harga kebutuhan pokok lainnya, terutama beras tiba-tiba naik. Tempe dan tahu telah membuat gaduh karena impor kedele diserahkan ke mekanisme pasar (swasta), tidak lagi dilakukan Perum Bulog. Ya, entah kegaduhan apa lagi menyusul. *