by Asyari Usman

Medan, FNN - Kepolisian RI memastikan bahwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar terkait dengan Jemaah Ansharud Daulah (JAD). Itu aritnya, tidak terkait dengan FPI, Habib Rizieq Syihab (HRS) maupun sidang online (daring).

Kemarin, dalam siaran langsung (live) salah satu stasiun televisi nasional, mantan pengacara HRS yang juga politisi PDIP, Kapitra Ampera (KA), meminta agar polisi mendalami adanya pengaruh sidang online HRS dengan bom bunuh diri itu. Menurut Polisi, bom bunuh diri tsb terkait dengan kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD).

Kata Kapitra, banyak yang memprotes sidang online HRS. Termasuk di Makassar.

Kapitra curiga seperti itu sah-sah saja. Yang menjadi masalah adalah isi kepala Kapitra yang memicu kecurigaan dia itu. Orang ini hanya mengedepankan pikiran keruh di kepalanya.

Miris melihat cara dia memposisikan diri agar terlihat oleh Presiden Jokowi. Tentu publik masih ingat ketika Kapitra menyodorkan dirinya kepada Jokowi untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. “Saya jadi jaksa agung sajalah,” kata Kapitra kepada Suara-com pada 30 April 2019.

Ingin sekali dia menjadi orang besar, masuk ke kabinet. Sebaiknya, Jokowi kasihlah kesempatan kepada Kapitra untuk menduduki kursi menteri. Supaya dia tidak bermimpi terus. Setengah tahun saja pun, lumayanlah.

Ucapan Kapitra yang cenderung asal sebut tentang bom di Makassar, sangat luar biasa. Lupa diri beliau. Padahal, dia sangat kenal dengan karakter dan garis perjuangannya HRS.

Kapitra hafal bahwa HRS adalah pribadi yang taat hukum. Tidak suka dengan cara-cara pengecut. Politisi PDIP ini tahu HRS akan melakukan cegah kemungkaran ketika jelas ada pelanggaran hukum yang berlangsung semena-mena. Seperti penjualan minuman keras tanpa izin atau rumah prostitusi.

Untung saja Polisi tidak mengikuti jalan pikiran Kapitra tentang kemungkinan adanya kaitan bom bunuh diri Katedral dengan sidang online HRS. Semoga saja Kapitra tidak lagi ceroboh.[]

Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.