Oleh: Yusuf Blegur

Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan dua nama yang tidak bisa dipisahkan. Baik dalam urusan politik maupun bisnis. Hubungan keduanya pun begitu erat saat sebelum dan sedang menjalankan roda pemerintahan. Bahkan sebelum Jokowi menjabat Walikota Solo, ketika menjadi pengusaha mebel dan Luhut masih aktif di militer. Jokowi dan Luhut bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mereka seperti terikat oleh komitmen dan loyalitas yang kuat untuk saling menjaga, saling mengisi dan mencapai tujuan bersama.

Memisahkan keduanya, seperti sesuatu yang sulit dan boleh dibilang mustahil. Apalagi dalam menapaki kekuasaan hingga sekarang ini, tidak serta-merta hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua semata. Ada faktor luar yang boleh dibilang sangat dominan dan menentukan perjalanan karir politik mereka. Kekuatan sebenarnya yang berada dibalik mereka. Adanya 'invicible hand' yang menjadikan mereka berdua dalam kekuasaan tertinggi penyelengaraan pemerintahan dan negara hingga sekarang ini. Betapa pun Jokowi telah menjadi presiden Indonesia dan Luhut menjadi orang paling berpengaruh dan leluasa mengatur Jokowi, melebihi jabatannya sebagai menteri segala urusan. Baik Jokowi maupun Luhut, mereka tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong atau taipan. Kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi borjuis internasional. Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari walikota Solo, Gubernur Jakarta, hingga ke kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula.

Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia, sejak awal sudah menjadi 'grand desain' kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi korporasi dan investasi, sejatinya Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neo kolonialisme dan imperialisme baru bagi masa depan negara Indonesia. Alhasil Jokowi bersama Luhut melaju deras tak terbendung dalam pusaran kekuasaan di Indonesia. Meskipun dengan gestur, gimik dan mimik pencitraan penuh kepolosan, kesederhanaan dan kejujuran. Kemasan sosok Jokowi pada akhirnya telah menjadi sihir masal yang berlanjut pada tren konspirasi kejahatan masal dalam penyelenggaran kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Wujud negara kekuasaan bukan negara hukum. Boro-boro menjadi negara "well fare", di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh menjadi negara terbelakang dalam banyak dimensi. Pun, Kiprah Luhut yang terkadang "over lap" sering mengganggu dan merusak skenario panjang yang sedang berjalan. Manuvernya bisa efektif, bisa pula menjadi blunder. Pola tingkah Luhut dalam pemerintahan Jokowi kerapkali mengusik dan menganggu skenario panjang kekuasaan mereka.

Berpacu Dalam Pandemi

Selain dianggap pemimpin boneka. Jokowi semakin tersudut dengan performa pemerintahannya yang karut-marut. Selain intervensi Luhut yang lintas sektoral, banyak menteri menganggur atau terlibat korupsi. Sisanya mabuk memaksakan kebijakan sekuler dan liberal. Terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan. Gonjang-ganjing perilaku nyeleneh para pembantunya, semakin membuat rezim Jokowi dinilai publik tidak kompeten, tidak memenuhi kapasitas, dan tidak memiliki integritas. Indikator lainnya banyak proyek mercusuar yang sering dianggap prestasi, sesungguhnya mengalami kegagalan. Tidak sedikit proyek infra struktur berbiaya besar dari hasil utang, akhirnya dijual rugi. BUMN strategis juga mengalami kolaps dan terancam dibubarkan. Semua hasil pencitraan Jokowi, yang jauh panggang dari api dilihat dari kinerjanya. Terlebih dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya.

Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi begitu drastis. Semakin terasa saat pemerintah gagal menangani pandemi. Penerapan prokes yang tidak konsisten dan ada kesan pandemi menjadi ajang kepentingan bisnis. Dalam lilitan pandemi, utang negara semakin menumpuk namun tak berkolerasi dengan perbaikan kehidupan rakyat. Pajak menjulang tinggi mengiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan ekonomi yang meroket seperti yang dijanjikan Jokowi, justru penderitaan rakyat yang melesat tinggi. Kemarahan rakyat memuncak, selain korupsi bansos dan PPKM yang berjilid-jilid tanpa limitasi. Terhubung motif dan tujuannya dengan munculnya kehebohan bisnis alat tes PCR. Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi. Seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi. Vonis kegagalan kepemimpinan dan tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi.

Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik. Keduanya dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas. Mengguncang dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itupun kalau 2 periode kepemimpinan Jokowi bisa tuntas. Tidak berhenti di jalan.

Sebaiknya kita lihat saja, apa yang bisa dilakukan rakyat yang sudah kadung mutung, marah dan akan menentukan sikapnya. Luhut yang semaput atau Jokowi yang kalut?. Akankah rakyat berani dan bersikap tegas mencabut kembali mandatnya kepada Jokowi. Jawabannya boleh jadi muncul setelah kisruh PCR berakhir. Pat gulipat bisnis pandemi dari boneka-boneka oligarki.

Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.