Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa itu, terpusat di sekitar Patung Kuda, di dekat Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hujan yang turun di kawasan tersebut tidak mengurungkan niat mereka melakukan aksi.

Sedikitnya 12 tuntutan ingi mereka sampaikan kepada Jokowi dalam aksi yang berlangsung, Kamis, 21 Oktober 2021. Aksi para mahasiswa tersebut pun akhirnya menutup jalan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat. Para pemimkin aksi silih berganti menyampaikan orasi dari sebuah mobil komando yang disiapkan, lengkap dengan pengeras suaranya.

"Ayo teman-teman kita tutup jalan. Pak polisi, kami terpaksa menutup jalan karena bapak-bapak menahan kami. Tujuan kami di sana (Istana)," kata salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Aksi itu dilakukan mahasiswa karena polisi menahan massa bergerak dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Istana Negara yang menggelar aksi terkait tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Aparat kepolisian sengaja menahan pergerakan ratusan mahasiswa yang ingin bergabung dengan teman-temannya dari BEM SI yang sudah lebih dahulu berkumpul di kawasan Patung Kuda itu. Arus lalu lintas pun sempat tersendat di Jalan Merdeka Barat arah Istana Negara menuju Bundaran HI, serta arah Jalan Abdul Muis menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.

Aksi debat antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun terjadi. Polisi juga sempat mencabut kunci mobil yang digunakan mahasiswa sebagai tempat berorasi.

Aksi turun ke jalan bertepatan dengan tujuh tahun Jokowi jadi presiden atau dua tahun untuk periode kedua. Ia dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2021.

"Bertepatan dengan 20 Oktober 2021, tujuh tahun sudah Jokowi memimpin pemerintahan negeri ini. Namun, banyak janji-janji kampanye yang harus dipenuhi," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Kaharuddin menyampaikan ada 12 tuntutan yang disampaikan. Antara lain mendesak pemerintah supaya menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahasiswa juga menuntut diberhentikannya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan mengembalikan marwah lembaga tersebut dalam agenda pemberantasan korupsi. (MD).