Saking begitu pedulinya dengan kehidupan warga miskin kota, dikalangan warga miskin kota Anies dikenal sebagai Gubernur kaum jelata. Belum lagi ditambah dengan sederet penghargaan terkait prestasi kinerja pemerintah daerah dari berbagai lembaga dalam maupun luar negeri, ketokohannya begitu kuat.

Oleh Andi W. Syahputra

Jakarta, FNN - Salah satu judul berita yang muncul pada harian Kompas, 26 September 2019 bunyinya begini: “Polisi : Lima Ambulans Pemprov DKI Angku Batu dan Bensin Saat Rusuh”. Sekilas judul berita itu biasa. Tapi jika dibaca terus, dalam berita yang diangkat dari hasil saduran itu terekam sebuah peristiwa yang menghebohkan.

Mengutip sumber berita dari @TMCPoldaMetro, Kompas melansir pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Polda Metro Jaya mengamankan lima mobil ambulans berlogo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI karena mengangkut batu dan bensin saat terjadi aksi kerusuhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kompas tampaknya kurang teliti dan terkesan membiarkan berita itu beredar luas. Terbukti, berita serupa juga ditanyangkan dalam jaringan group berita milik Kompas seperti berita online maupun KompasTV.

Berita itu sejatinya tak berdiri sendiri. Ada desain framing yang sengaja dikemas guna memojokkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan. Bukan kali ini saja dia dikerjain,

Adalah Denny Siregar, seorang provokator pegiat online yang kerap memposting artikel bermuatan fitnah, sebagai pihak yang lebih dulu mengunggah konten soal ambulans ketimbang akun polisi di @TMCPoldaNet.

Denny diketahui mengunggah video pada pukul 01.24 WIB, Kamis (26/9). Dia juga menyertakan kalimat dalam cuitannya itu. “Hasil pantauan malam ini.. Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta," tulis Denny melalui akun Twitter @dennysiregar7.

Budaya Bentrok

Belakangan ini, publik disuguhkan berita-berita bentrokan aparat, negara dan massa. Dalam banyak peristiwa itu terjadi dalam berbagai lingkaran. Di kalangan pedangan kaki lima, pengemudi online, petani, buruh bahkan lingkaran lembaga pemerintahan.

Kalangan mahasiswa tak perlu disebut. Budaya bentrok sudah lazim dalam setiap aksi mahasiswa. Bentrokan antara massa aksi dengan aparat keamanan merupakan pemandangan yang lazim dijumpai. Kesannya, tak afdol apabila aksi massa tak diselipkan dengan bentrokan. Tak heran, bila kini aparat keamanan turut “berrmain” meramaikan jagad kekerasan.

Maraknya bentrokan dalam aksi demonstrasi belakang ini, apakah bisa bermakna the end of the nation state? Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh teori Max Weber yang mengatakan, Negara memegang the monopoly of the legitimate use of physical force, bukan kelompok warga sipil (masyarakat) yang boleh memakai kekerasan kecuali (aparat) negara.

Teori Weber ini bukan hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara. Tapi sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat. Ketertiban di masyarakat akan hancur jika tak ada monopoli pemakaian kekerasan.

Teori tinggal teori. Lazimnya, dalam praktik sudah pasti ada pergeseran. Monopoli itu tekesan sudah mulai diselewengkan ketika terjadi perselingkuhan antara penguasa dengan kaum oligarki (pengusaha).

Satu abad silam Karl Marx pernah mengingat bahaya perselingkuhan itu. Dia ingatkan, negara sudah kehilangan legitimasinya ketika sudah dijadikan executive committee of the bourgeoise class. Kelas borjuis dengan kemampuan finansial yang besar dapat “membeli” negara dan menjadikan negara tak ubahnya sebagai panitia yang menjalankan perintah atas kehendak pemodal.

Dengan bahasa yang sedikit keras, negara menjadi boneka permainan para pemodal. Dalam banyak kasus seperti rancangan UU Minerba, agraria, ketenagakerjaan dan terakhir revisi UU-KPK yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah, rancangan dibuat guna melindungi kepentingan publik tapi dibelokkan sehingga menjadi pelindung bagi kepentingan kaum pemodal.

Begitu pula dengan monopoli negara atas kekerasan tadi. Mudah diselewengkan yang semula untuk menjaga stabilitas ketertiban umum, diarahkan guna membidik lawan atau seteru politiknya.

Kembali pada peristiwa kriminalisasi ambulans. Apa yang terjadi pada peristiwa kamis dini hari (26/9/2019) adalah rentetan yang berawal dari dan disebabkan oleh kontestasi politik yang tak berkesudahan. Publk menduga peristiwa kriminalisasi ambulans adalah peristiwa yang punya muatan politik.

Suatu peristiwa yang sengaja diproduksi guna memojokkan Anes Bawesdan. Andai kita hendak rekonstruksi peristiwanya jelas benar aroma rekayasanya. Banyak faktor bisa dirujuk.

Pertama, dalam banyak peristiwa politik yang terjadi di Jakarta, selaku Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan kerapkali selalu hadir melakukan advokasi warganya baik dalam hal memberi ruang partisipasi yang cukup besar sehingga kegiatan itu bisa terselenggara dengan aman.

Dalam pemahaman selaku pemimpin suatu wilayah, Gubernur bukan hanya memberikan pelayanan terbaik bagi warganya dan memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan. Tapi mesti pula hadir di tengah-tengah warganya. memberikan pemahaman aparaturnya maupun warga sipil yang terlibat bahwa unjuk rasa sebagai wujud ekspresi yang dijamin oleh konstitusi..

Dia mesti memastikan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan warga berlangsung sesuai koridor demokratis tanpa diwarnai dengan tindakan anarkhisme. Pesan-pesan itu dalam beberapa kesempatan, disampaikannya secara langsung dengan mendatangi lokasi unjuk rasa atau lewat pesan media sosial.

Kedua, kedekatannya dengan warga. Selain menyampaikan pesan-pesan optimisme, Anies juga begitu perhatian dengan warga miskin kota. Setidaknya dalam sepekan, dia sempatkan waktu mengunjungi warga yang sakit atau mendapat musibah kematian.

Beberapa kali dia terekam kamera sedang mengangkat keranda jenasah warganya yang wafat. Termasuk selalu memberikan layanan kepada pendemo dan memerintahkan agar setiap RSUD mengratiskan pengobatan bagi peserta unjuk rasa yang menjadi korban kekerasan.

Saking begitu pedulinya dengan kehidupan warga miskin kota, dikalangan warga miskin kota Anies dikenal sebagai Gubernur kaum jelata. Belum lagi ditambah dengan sederet penghargaan terkait prestasi kinerja pemerintah daerah dari berbagai lembaga dalam maupun luar negeri, ketokohannya begitu kuat.

Semua itu membuat Anies lebih popular dan teratas dalam survey capres 2024 yang dirilis dari beberapa lembaga survey. Popularitasnya yang terus meroket itu, bagi sebagian seteru politiknya dirasakan cukup meresahkan. Atas sebab itu ketokohannya mesti disudahi.

Caranya? Terus produksi citra buruk terhadap dirinya dan kampanyekan dia sebagai sosok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi.

Rekrutmen Pemimpin

Penulis pernah jumpai beberapa tukang ojek online dan menyodorkan beberapa nama tokoh yang paling potensial sebagai pemimpin ke depan. Mayoritas menyodorkan nama Anies sebagai sosok yang layak dipilih.

Jika secara common sense pengakuan tukang ojek line itu dianggap sebagai suatu sinyalemen, bisa jadi peta pertarungan koalisi parpol akan terbelah. Saat itulah polarisasi pendukung yang kini masih kental akan menyatu lantaran absennya petahana dan kemunculan pemimpin-pemimpin muda dipercaya akan menyudahi poarisasi itu.

Ilustrasi semcam itu memberi gambaran bahwa wacana Anies sebagai pemimpin baru lagi muda tampaknya sudah menelusup ke relung-relung hati tak hanya warga Jakarta saja tapi juga global. Dia menembus kebuntuan perekrutan dan kaderisasi parpol. Itu artinya, pada tingkat tertentu kelak bangsa ini akan melampaui kesadaran politik sehingga pencarian pemimpin alternatif menjadi suatu keharusan sejarah ketika kondisi kehidupan bernegara kita tak juga kunjung membaik.

Berawal dari Pilkada DKI Jakarta dua tahun silam. Kala itu, Anies unggul dari Ahok yang sebelumnya telah disiapkan dengan matang sebagai sosok muda berprestasi dan tegas dalam memimpin Jakarta. Tampilnya Anies sebagai Gubernur ternyata juga membenamkan impian para pemodal terutama dalam menguasai lahan-lahan dan reklamasi pulau.

Ketika awal dilantik, Anies melakukan moratorium proyek-proyek reklamasi terhadap pulau strategis buatan di sepanjang pantai utara Jakarta. Semua strategi pembangunan di Jakarta tak hanya dipersoalkan tapi juga koreksi total karena strategi pembangunannya dinilai salah dalam mengantarkan kemakmuran yang berkeadilan bagi warga Jakarta.

Menurutnya, dengan mengusung jargon Maju Kotanya Bahagia Warganya strategi pembangunan mesti diganti. Caranya, dengan membuka seluas mungkin partisipasi warga dalam setiap kegiatan pembangunan. Hentikan dominasi pengembang dalam turut cawe-cawe menata ibukota yang ujungnya lebih mementingkan keuntungan gurita bisnisnya ketimbang kemakmuran bagi mayoritas warga.

Tapi rupanya masih ada saja pihak yang tak ingin polarisasi dan kehidupan bernegara ini membaik. Polarisasi yang meruncing dikala pilkada Jakarta dipercaya oleh seteru Anies akan terjadi hingga Pilpres 2024. Kiprah Anies harus disumbat. Beragam kampanye negatif disebar. Mulai dari tuduhan Anies dinilai membawa kepentingan aspirasi ideologi Islam radikal hingga akan menumbangkan gurita politik oligarki. Simbiosis kepentingan penguasa dengan pemodal bakal dipangkas.

Wajah Anies yang begitu tegas memimpin Jakarta memang sudah terbukti ketika sikapnya tak kompromi dengan kepentingan pemodal. Tak heran, bila kriminalisasi ambulans adalah mata rantai dari permainan politik dalam rangka membentuk citra buruk Anies.

Publik curiga dengan sikap Polisi yang terkesan diskriminasi. Desakan agar buzzer Denny Siregar dan ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, segera diperiksa tak ditanggapi. Malah terkesan justru Polisi melindungi keduanya. Tak salah bila sikap diskrimintatif itu menguatkan peristiwa itu bagian dari operasi pembusukan itu.

Meski kesimpulan yang ditarik secara linear itu masih perlu pembuktian. Namun yang pasti, operasi pembusukan semacam ini takkan berhenti dan terus berlangsung hingga pamor Amies pudar. Wallahu’alam bi sawab