Jakarta, FNN - Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja Munadi Herlambang melakukan temu konsultasi dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi pada program Vaksinasi COVID-19.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Munadi mengatakan bahwsa pihaknya memastikan pelaksanaan program Vaksinasi Merdeka JRKu yang telah digelar di beberapa kota dapat bebas dari korupsi dan sesuai dengan kaidah good corporate governance.

"Kami merasa perlu berkonsultasi dengan KPK meskipun program vaksinasi sudah diaudit oleh kantor akuntan publik independen," kata Munadi.

Munadi bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang didampingi oleh Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin.

Ia menjelaskan bahwa program Vaksinasi Merdeka JRKu menargetkan 134.883 orang di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Dalam pelaksanaannya, kata dia, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, berpedoman pada ISO 26000, dan berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Program ini disertai pembagian sembako sebanyak 3.699 paket dan buah nusantara. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan menggandeng beberapa mitra, antara lain Biddokkes, DInas Kesehatan, pemerintah setempat, kepolisian, dan dinas perhubungan.

Munadi mengatakan bahwa Jasa Raharja menanggung biaya penyelenggaraan vaksin, pembelian sembako, dan buah nusantara serta transportasi dan akomodasi nakes.

Menurut dia, hingga kini program ini telah memvaksinasi sebanyak 40.113 orang di 19 lokasi se-Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Jasa Raharja masih akan terus melanjutkan program Vaksinasi Merdeka JRKu dengan target 134.883 orang.

Adapun lokasi sasarannya adalah di DKI Jakarta sebanyak 1.415 orang, Jawa Barat sebanyak 3.000 orang, Jawa Tengah sebanyak 35.500 orang, Jawa Timur sebanyak 23.467 orang, Yogyakarta sebanyak 25.551 orang, Bali sebanyak 16.632 orang, Banten sebanyak 368 orang, dan Lampung sebanyak 25.000 orang.

Selanjutnya, Sumatera Utara sebanyak 1.000 orang, Kepulauan Riau sebanyak 1.200 orang, Riau sebanyak 100 orang, Papua sebanyak 550 orang, Sulawesi Utara sebanyak 100 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.000 orang. (mth)