Oleh: Yusuf Blegur

Dengan berlarut-larutnya kasus pembunuhan 6 laskar pengawal Imam Besar Habib Rizieq Syihab, yang cenderung dilakukan oleh aparatur negara, seharusnya rakyat Indonesia tidak perlu 'shock' dengan pelbagai penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari kalangan pemerintah. Termasuk kasus PCR yang melibatkan beberapa menteri rezim Jokowi. Memang terasa menyakitkan, saat tahu ada kongsi bisnis pengusaha dan pejabat mencekik rakyat yang sudah sekarat karena pandemi. Tapi mau bilang apalagi?. Jangankan hak konstitusi dan demokrasi. Apalagi sekadar mencuri dan merampok uang rakyat. Nyawapun bisa diambil rezim ini, jika dapat memenuhi syahwat kepuasaan materi dan kelanggengan kekuasaan.

Betapa jargon-jargon Saya Indonesia, Saya Panca Sila dan Saya NKRI. Seperti menjadi pepesan kosong dan memuakkan. Begitu pula dengan slogan-slogan revolusi mental dan kerja, kerja, kerja. Semua yang berbusa-busa diucapkan, tidak lebih dari bentuk kamuflase dan pencitraan yang sarat dengan kebohongan. Kepemimpinan Jokowi dan pemerintahan yang semakin nyata mewujud sebagai boneka oligarki. Bukan hanya mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Rezim yang pantas disebut gerombolan kekuasaan rusak itu, juga telah menghancurkan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Rusak moral, tindakan dan kebijakan negara.

Suasana peringatan hari pahlawan pada 10 November 2021. Mungkin akan bernasib sama dengan peringatan hari-hari besar kenegaraan lainnya. Sebut saja hari pendidikan nasional, hari kebangkitan nasional, hari kemerdekaan Indonesia, hari Sumpah Pemuda dll. Hari-hari istimewa yang harusnya menjadi refleksi sekaligus evaluasi terhadap sejarah dan hikmah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Telah lama menjadi sekedar formalitas dan bahkan terkesan tanpa makna dan dianggap sekedar basa-basi. Dengan praktek-praktek penyelenggaraan negara yang jauh dan bertentangan dari semangat hari-hari bersejarah itu. Pemerintahan Jokowi yang sudah lebih 7 tahun ini berkuasa, justru melakukan hal-hal yang kontradiktif dan manipulatif.

Indonesia sebagai negara merdeka tapi faktanya justru tanpa kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Dengan pemerintahan yang menjadi budak dari kekuasaan oligarki politik dan ekonomi. Bukan hanya perampokan sumber daya alam. Konstitusi juga bisa dibeli untuk melahirkan kekuasaan yang tiran yang diperintah oleh borjuasi korporasi kapitalistik. Rakyat harus berhadapan dengan aparatur keamanan yang menjadi centeng dari penjajahan di negerinya sendiri. Presiden dan para menteri serta pejabat institusi negara lainnya. Secara berjamaah melakukan penyimpangan. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dipertontonkan di sana-sini di hadapan rakyat. Kekuasaan telah melakukan kejahatan negara tanpa tersentuh hukum. Bagi rakyat yang melawan, maka ia menjadi terpidana. Dengan tindakan represi bahkan pembunuhan jika diperlukan.

Persatuan dan kesatuan bangsa juga terus terancam. Mungkin bukan saja berpotensi memicu konflik horisontal sesama anak bangsa. Mirisnya rezim Jokowi menggunakan uang rakyat untuk memecah belah rakyatnya sendiri dengan memelihara dan merawat para buzzer pendengung dan influencer. Tidak sekedar memproduksi hoax dan fitnah. Para serdadu komunikasi bayaran bukan hanya merekayasa isu sosial, politik dan hukum. Mereka juga menyasar pada sektor keagamaan. Hasilnya penghinaan agama, para ulama dan umat Islam. Bukan hanya politisasi dan kriminalisasi umat Islam. Para penista agama itu juga berupaya menyerang aqidah umat Islam. Pertama dan satu-satunya rezim kekuasaan di Indonesia yang pernah ada melakukan kejahatan keagamaan. Akibatnya bisa dipastikan benih-benih perpecahan mulai tumbuh subur. NKRI semakin berada di ambang kehancuran. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan peta dunia tanpa keberadaan negara Republik Indonesia, kelak. Dengan kata lain, menjelang NKRI bubar.

Pejabat Laknat

Pemerintahan yang harusnya diisi oleh pemimpin dan para cendekia. Seketika berubah menjadi sekumpulan para broker dan penjahat. Memanfaatkan lemahnya rakyat untuk mendapatkan kekuatan hukum kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan dipakai untuk melanggengkan kenikmatan hidup yang ditopang oleh harta benda dan jabatan. Untuk mempertahankannya, rezim pemerintahan akan menggunakan segala cara. Demi kepentingan menumpuk uang dan harta, rezim terus mengeksploitasi kehidupan rakyat. Demi kekuasaan yang kuat, rakyat harus tunduk dan dibuat selemah mungkin. Jika perlu rakyat tidak berdaya selamanya dibawah kaki kekuasaan diktator dan otoriter yang disuapi para taipan.

Sejauh penderitaan hidup rakyat selama ini. Melalui kucuran keringat, darah dan nyawa. Pemerintahan Jokowi begitu sempurna melakukan penghianatan terhadap negara. Terlebih ditengah pandemi yang membuat rakyat menerima kepahitan hidup dan kematian. Dengan kesadaran dan kesengajaaan, pemerintahan Jokowi justru memanfaat kondisi rakyat yang sudah sedemikian buruknya. Rakyat dijadikan komoditas untuk kesenangan hidup penyelenggara negara yang dzolim. Aparat pemerintahan bersama pengusaha hitam, terus menikmati kekayaan uang rakyat di atas penderitaan rakyat. Sungguh tragis nasib rakyat Indonesia. Bukan kepemimpinan yang melayani, mengayomi dan melindungi. Rakyat malah semakin terpuruk, oleh para pemimpinnya sendiri. Para pejabat tak ubahnya monster pembunuh berwajah manusia. Penguasa dan para taipan bersama menjelma sebagai predator pemangsa rakyat.

Masihkah rakyat bermimpi ada pahlawan di negeri ini?. Atau mungkin saja peringatan hari pahlawan kali ini dapat menjadi momentum rakyat Indonesia menemukan dan menjemput sosok pahlawan yang diidamkan?. Setelah cukup lama dalam ketertindasan, rakyat bisa memetik pahlawan di musim kedzoliman.

Semoga.

Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhir Berdikari.