Jakarta, FNN - Berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 diharapkan tidak terulang kembali. Agar tidak terulang, pemimpin nasional harus sering berdialog dengan berbagai tokoh dan lapisan masyarakat.

“Dialog tersebut itu jugalah yang selalu dilakukan para tokoh bangsa. (Pemimpin) tidak mengedepankan kebijakan yang sifatnya menekan,” kata sejarawan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Didik Pradjoko dalam webiner yang ditayangkan FNN TV Youtube Channel, Senin malam.

Dia menegaskan, sejarah tidak terulang. Akan tetapi, pola sejarahnya yang bisa berulang. Misalnya, korban revolusi 1945-1949 yang kabarnya mencapai 500.000 orang, baik meninggal karena dibunuh, kelaparan, kemiskinan dan lainnya. Kemudian, pola itu terulang lagi pada tahun 1965, yaitu pada tragedi Gerakan 30 September PKI (G-30S-PKI).

Sejarah itu adalah guru kehidupan. Karena itu perbanyaklah belajar sejarah. Ia menegaskan, dengan membaca sejarah, maka sejarah akan terulagg, tetapi bukan peristiwanya. Pola-polanya bisa terulang. Misalnya, pada abad ke-19 terjadi gejolak petani di Pulau Jawa. Gejolak terbesar terjadi pada tahun 1818 oleh petani di Cilegon. Gejolak tersebut terjadi akibat kebijakan kolonial yang sudah mencapai puncaknya.

Tahun 1950-an Indonesia menghadapi situasi yang hampir mirip dengan awal-awal proklamasi. Masih menyisakan revolusi, sehingga muncul pemberontakan di beberapa daerah. Apa yang terjadi tahun 1957, misalnya, berhimpitan dengan masalah Irian Barat (sekarang Papua).

Menghadapi berbagai gejolak itu, Soekarno melakukan langkah persuasif dengan mengumpulkan tokoh-tokoh di daerah dan tokoh militer. Tahun 1957, Bung Karno bertanya kepada tokoh-tokoh, adakah ada peristiwa yang bisa dijadikan semacam refleksi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Ternyata ada, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda.

“Kongres Pemuda pertama kali diperingati di Istana Negara. Harapannya, agar kelompok yang berseteru bersatu kembali. Tahun 1957 diangkat momentum untuk kesatuan bangsa. Gejolak tahun 1950-an terjadi juga di masa orba (orde baru). Juga awal reformasi. Bisa gunakan peristiwa sejarah jadi pelajaran. Sejarah sangat diperlukan untuk menerangi masa lalu. Rekonstruksi masa lalu,” jelasnya.

Definisi sejarah banyak. Salah satu definisi tentang sejarah adalah buku sejarah. “Buku sejarah itulah sejarah. Karena buku sejarah itu ada kaidah ilmiah, kajian akademik sehingga validitas buku bisa terjamin. Sejarah ditulis dari data fakta yang benar, meski ada penafsiran berbeda,” kata Didik dalam webiner bertema, “Makna Kemerdekaan Pada Saat Pandemi Covid-19.”

Dalam webiner yang dikemas dalam, “Indonesia Journalist Forum” itu, Didik mengatakan, sejak masuknya penjajah ke Indonesia, sudah ada benturan, hegemoni, perebutan rempah-rempah. Jangan sekali meninggalkan sejarah dan melupakan sejarah.

Ia meningatkan masyarakat, utama generasi muda betapa perlunya mempelajari dan memahami sejarah. Masa penjajahan beberapa abad lalu sampai menjelang kemerdekaan 1945 kita lihat suatu ketimpangan dan diskriminasi penjajah kepada yang dijajahnya.

Menimbulkan ketidakpuasan, ada perlawanan. Masa lalu, Sejak Sultan Babullan Ternate, Sultan Aceh, Sultan Demak, dan Raja Mataram Islam melakukan perjuangan melawan ketidakadilan, terutama monopoli pedagangan yang dipaksakan penjajah bangsa Eropa.

Periode abad 19 sampai awal abad 20 terjadi ekspoloitasi penjajah terhadap tenaga manusia, tenaga kerja, perkebunan, ada tanam paksa. Menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia utuk kepentingan negara jajahan.

Timbulkan ketidakadilan dan pribumi melakukan perlawanan. Awal abad 20 ada Bung Karno,M. Hatta, Syahril, Agus Salim, Ahmad Dahlan, Hasim Asyari. Mereka berjuang bersama bersuara tentang kolonialisme. Melalui surat kabar dan penerangan dan aktivitas sosoial bersuara melawan kolonialsme . (FNN/MD).