by Deddy S. Budiman

Bandung FNN - Rabu (16/09). Pilpres, Pilkada, Pileg langsung berbiaya mahal, melalui sistim ambang batas, dilakukan dengan TSM untuk tidak Jurdil, dan dibiayai para pemodal /taipan, menghasilkan Wakil Rakyat dan Pemimpin Boneka dan Koruptor.

"Menurut Menkopolhukam Mahfud MD 92% calon pemimpin, dibiayai oleh pemodal". Akhirnya sama-sama kita ketahui berapa banyak para pemimpin daerah yang terlibat korupsi, dan sekitar 80% tanah dan perijinan sudah diambil oleh para pengusaha Asing dan Aseng.

Akan halnya RUU Omnibuslaw, UU Minerba, UU Covid dan beberapa Perpu secara kasat mata hanya berpihak kepada pengusaha, ditenggarai sebagai bayaran jasa para pengusaha/Taipan, untuk memenangkan Pemilu termasuk Pilpres. Sehingga jangan berharap para pejabat dan wakil rakyat akan berpihak kepada rakyat terutama bagi Bumiputera.

Rejim penguasa membentuk Tim mengatasi Ekonomi dan Krisis Pandemi, yang di jabat oleh banyak menteri. Semua Menko duduk dijajaran Pimpinan yang dinakhodai oleh Airlangga, Menko Perekonomian/ Ketum Golkar, dan Menteri BUMN Erick Tohir sebagai ketua harian.

Yang terjadi malah korban Covid-19 sejak awal semakin hari semakin meningkat, grafiknya tidak pernah melandai, dikuatirkan malah akan terjadi ledakan korban pada periode pertama ini. Patut diduga sebagai upaya genosida kepada Bumiputera.

Bidang Ekonomi, yang dijanjikan meroket oleh Presiden Jokowi, malah kenyataannya nyungsep, sebelum terkena Covid-19 di kuartal pertama dari 5% turun drastis menjadi 2.7%.

Covid melanda dari awal dibawa canda, akhirnya ekonomi nyungsep lebih dalam lagi minus 5,3%. Karena tetap mengutamakan mengatasi ekonomi di kuartal ketiga dan selanjutnya akan tetap minus.

Hutang menggunung, BUMN Pertamina yang dibanggakan akan berjaya menandingi Petronas Malaysia, malah merugi dengan hutang menggunung dikuatirkan akan gagal bayar. Begitu juga PLN merugi, hutang gede, harga BBM seharusnya turun karena minyak dunia anjlog, malah tidak turun-turun, aneh bin ajaib Pertamina merugi.

BPJS walau telah dikembalikan dengan harga awal oleh MA, Presiden Jokowi tetap ngotot menaikan dan tentunya mahal bagi bumiputera. Pengangguran dimana-mana, yang usia bekerja tidak bisa bekerja dalam kondisi perusahaan merana, TKA asing terutama TKA Cina tetap deras mengalir, sementara tenaga kerja di dalam negeri deras di PHK.

Negara dalam pembukaan UUD 45 harus menjamin kesejahteraan dan pekerjaan buat rakyat, malah mengutamakan tenaga kerja asing. Pertanyaannya apa kita telah menjadi negara boneka asing.

Pembangunan infrastruktur jalan terus walau BUMN sudah megap-megap, hutang BUMN diperbanyak terutama kepada RRC akan berakibat ketergantungan bagi generasi penerus untuk membayar. Dipihak lain pembangunan moral merosot, terbukti semangkin menjamurnya Korupsi, Narkoba, begal Gang Motor, dan LGBT dibiarkan membentuk komunitas termasuk di kampus-kampus.

Walaupun Pemerintah Presiden Jokowi sudah masuk pada periode kedua. Mafia di berbagai bidang kehidupan tetap saja belum dimusnahkan. Mafia Impor Sandang, Pangan dan Energi, termasuk mafia pengadilan tetap merajalela.

Rakyat terbelah menjadi Cebong dan Kampret/ Kadrun, terus di adu domba oleh Buzzer dan Influenser atas biaya negara dan berkantor di Kominfo. Hukum tebang pilih dan rekomendasi Covid-19 serta UU ITE di jadikan alat untuk membungkam demokrasi. WNI seperti Kapten Purn Ruslan Buton, ustadz, kiyai yang kritis di kriminalisasi dan dipersekusi.

Umat Islam dijadikan sasaran fitnah dengan label radikalisme, intoleransi, khilafah, dan fitnah mau mendirikan Negara Islam dsbnya. Perang urat saraf sedang berlangsung dengan menakut-nakuti Ulama-ulama dengan penusukan dipengajian dan mesjid serta Pesantren ditakut-takuti dengan isu Good Looking pandai berbahasa Arab, hafal Alqur’an di cap sebagai kader teroris.

Puncaknya Rezim secara sistimatis, melalui skenario yang dirancang secara matang sedang melakukan Makar Ideologi dengan merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, melalui RUU HIP dan RUU BPIP, menjadi paham Neo Komunisme yang bertentangan dengan TAP MPR RI XXV/ 1966.

Visi KAMI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dan menyelamatkan bangsa dari segala macam ancaman. Inti dari UUD NRI tahun 1945 adalah Pancasila inti dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila adalah termasuk merubah sumber segala sumber hukum NKRI dan merubah hukum-hukum Allah SWT, juga dapat diartikan memerangi Allah SWT.

Merubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila adalah perbuatan Makar yang mengancam kedaulatan, keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta keselamatan bangsa, dapat diancam pidana menurut UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan KejahatanTerhadap Keamanan Negara.

Sebagai seorang prajurit tua yang pernah disumpah atas nama Allah SWT saya akan tetap menghimbau kepada para patriot bangsa, tokoh bangsa dan agama, para perwira TNI dan Polisi aktif yang di amanahkan menjadi pemimpin, untuk tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman.

Ancaman terhadap Negara tidak saja melalui perang pisik akan tetapi ancaman non militer sedang berada didepan mata, terutama ancaman terhadap ideologi Pancasila. Waspada dan jangan lengah, NKRI bisa masuk kelembah hina kembali di jajah oleh Neo Komunisme, Kapitalisme, Liberalisme, Sekulerisme dan Hedonisme.

Ancaman non militer, terutama ancaman terhadap ideologi Pancasila berimplikasi kepada tugas pokok dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.

Menurut buku Strategi Pertahanan, untuk menghadapi ancaman non militer adalah dengan strategi berlapis dan Strategi Penangkalan, Rakyat di depan TNI di belakang membantu. TNI harus manunggal bersama rakyat, karena rakyat lah pemilik Negara, pemimpin bisa berganti akan tetapi Negara kesatuan republik Indonesia harus tetap dipertahankan untuk merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

Sebagai seorang PATRIOT TUA yang percaya terhadap kekuasaan Allah, saya ingin mengutip beberapa ayat-ayat Allah, mudah-mudahan dapat dipahami bagi para pemimpin bangsa sebagai berikut;

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (An-Nahl 16:90).

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah diciptakan dengan baik,"(Al-Araf 7:56). "agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."(Ar-Rahman 55:8). "Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan." QS. Asy-Syu'ara'[26]: 151-152.

"Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh dan di salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia, dan akhirat mereka mendapat azab yang besar."(Al-Maidah 5:33).

Tugas TNI dan Rakyat menurut UUD NRI tahun 1945 dan UU Pertahanan adalah mejaga Keutuhan, Kedaulatan NKRI serta Menyelamatkan Bangsa dari berbagai bentuk Ancaman. Untuk menyelamatkan NKRI dari ancaman neo komunisme, kapitalisme, liberalisme, sekulerisme dan hedonisme dibutuhkan kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI yang ditetapkan thl 18 Agustus 1945. Aamin ya robbal aalamiin.

Penulis adalah Mayjen TNI Purnawirawan (FKP2B).