Oleh Dairy Sudarman

Ketika Capres Jokowi mengumpulkan "Sedulur Kayu dan Mebel" di Solo, ditumpahruahkanlah emosi kemarahan Jokowi. Seolah, di kesempatan itulah, setelah selama ini menurutnya terakumulasi kesabarannya terkatup, Jokowi via pidatonya meledak-ledak.

Entahlah, alasannya apa Jokowi menumpahkannya di forum itu, padahal mungkin dari sebagian yang hadir, dan lebih banyak lagi pengusaha furnitur atau mebeler di kota lain di seluruh pelosok Nusantara , sesungguhnya tengah terpuruk menghadapi serbuan produk mebeler impor dari China. Bagi pemilik mungkin masih merasakan rezeki dari hasil penjualan importir, namun bagi para pekerja di industri rumahan tentu tengah menatap meratapi pengangguran.

Tetapi ketika zaman ini berada di tengah-tengah panggung kemajuan informasi dan komunikasi digital, justru yang menyertai kejadian kemarahan Jokowi itu, tengah berseliweran di ruang publik berupa dramatisasi tragis peristiwa-peristiwa, yang secara informatif dan komunikatif pula mempertontonkan laga aksi kekuasaan di luar nalar akal sehat .

Yang ironisnya an sich tengah berada dan berlangsung hanya sepekan di ranah gelaran kampanye. Muaranya, jelas-jelas menjadi blunder bagi elektabilitas Capres Jokowi sendiri.

Dari pidato Jokowi di forum tersebut saja, sudah terlahir dua blunder dengan delapan blunder yang sebelumnya sudah ada, berikut:

Pertama, Jokowi menuduh cara-cara kampanye BPN Prabowo Sandi menggunakan "teori propaganda ala Rusia" yang seolah selalu menghembuskan kampanye penghasutan, kebencian dan pemfitnahan.

Dan hal ini, langsung dibantah oleh Tim BPN, tak ada cara-cara kampanye yang menggunakan sistem dan mekanisme mengacu kepada teori itu, yang belum tentu pembenarannya niscaya mengobral penghasutan, kebencian dan pemfitnahan .

Dan pembantahan keras Tim BPN langsung pula diklarifikasi selaras oleh Rusia sendiri via Kedubes Rusia di Jakarta, bahwa tidak ada niat sedikitpun bagi Rusia selama ini di negara mana pun, termasuk di Indonesia, untuk mencampuri urusan kontestasi politik (pemilu) di dalam negeri, terlebih Indonesia yang dianggap Rusia sebagai mitra penting di Asia.

Blunder-nya, interpretasi dan interpersepsi ujaran dalam pidato Jokowi itu, sudah pasti secara etikal telah menyinggung perasaan Rusia yang baginya sesungguhnya jauh dari realitas politik ketika teori itu dipakai dan dituduhkan saat Pemilu di AS yang memenangkan Donald Trump. Apa pun itu, akibat buruk bagi Indonesia, tidak akan menguntungkan bagi kebaikan strategi dan kebijakan diplomasi politik Indonesia di mata dunia Internasional.

Kedua, blunder ujaran pidato Jokowi ternyata masih berbuntut dengan menuduh BPN Prabowo Sandi menggunakan konsultan asing, sebagaimana diutarakan Sekjen PDIP bersaksi melihat dengan mata kepala sendiri. Pernyataan ini ditanggapi langsung oleh Prabowo bersama Dahnil Anzar via medsos, tak ada konsultan asing, yang ada justru konsultan ala Bojong Koneng, yang salah duanya sudah ditunjukkan oleh Prabowo pada saat Debat Capres I dan Deklarasi Rumah Juang di Monas dengan joget jaipong patah-patah sambil bercanda dengan sambutan penuh senyuman

kegembiraan.

Blunder-nya bagi Jokowi, relevansi posttruth dari profile Jokowi yang semula kalem, banyak diam dan berbicara dengan nada pelan, seperti kebanyakan orang Solo, berbalik menunjukkan emosional kemarahannya. Sementara, Prabowo yang disinyalir mudah emosional dan pemarah, malah sebaliknya penuh canda dan tawa. Dari diferensiasi profil ini mana sesungguhnya yang menunjukkan sebagai sumbu meletusnya kesekaman bom waktu dari harapan terwujudnya pemilu damai yang penuh ephoria

kegembiraan?

Blunder ketiga dan keempat bagi Jokowi, adalah rentannya upaya menjaga tegaknya kehidupan demokrasi secara sehat dan cerdas.

Apa yang terjadi dengan kasus ujaran Rudiantara selaku Menteri Kominfo "Yang gaji kamu siapa?" Dan Walikota Semarang "Yang bukan pengikut Jokowi dilarang menggunakan jalan tol Semarang", adalah cermin determinasi kekuasaan dengan cara menampuk kewenangan untuk memaksa kepentingan di bawah naungan atas nama negara.

Ini jelas akan melukai perasaan para ASN yang justru tengah diuji kesadaran demokratisasinya atas posisi netralitasnya. Sedangkan, aset sarana infrastruktur publik yang sesungguhnya dibuat dengan biaya publik, adalah milik publik tanpa adanya pengecualian bagi kepentingan golongan dan atau kepentingan lainnya apa pun.

Dari kejadian dua peristiwa ini memberi sinyal sebagai pertanda apakah kehidupan demokrasi yang tengah matang diperjuangkan semenjak era reformasi akan mulai kembali layu?

Blunder kelima bagi Jokowi, ternyata mengoyak juga pada pertaruhan semangat membangun rasa kebangsaan. Oleh Kemenpora dibuat surat edaran yang menyepelekan sikap dan rasa kebangsaan publik ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya sekedar dikumandangkan pada kesempatan menyaksikan pertunjukan film di bioskop. Ini sungguh mereduksi tidak saja nalar tapi merapuhkan makna kebangsaan itu sendiri.

Blunder keenam oleh Jokowi, perihal kejadian "Doa yang Tertukar" oleh KH Maemoen Zubair sangat diyakini oleh seluruh umat Islam, sebagai pertanda peringatan dari Atas Langit perihal keniscayaan umat Islam agar jangan tertukar memilih pemimpin yang terbaik untuk umat dan negaranya.

Terpilihnya Prabowo - Sandi, adalah hasil Ijtima Ulama yang merepresentasikan aspirasi Islam populisme dan milenial moderat yang tengah berkembang dewasa ini untuk menuntut adanya perubahan baru di Indonesia, ketimbang representasi ulama-ulama elitis yang telah bergabung dengan kekuasaan petahana, Jokowi-Maruf.

Ironisnya, justru gabungan ulama elitis dan kekuasaan petahana ini telah banyak melukai perasaan keadilan umat Islam yang semula satu menjadi terpecah dikarenakan banyaknya persekusi dakwah, dipenjarakannya ulama dan dibubarkannya organisasi kemasyarakatan Islam.

Seiring dengan blunder Jokowi keenam, yang ketujuh adalah pembatalan pembebasan KH Abu Bakar Ba'asyir oleh Menkopolhukam Wiranto. Terlepas dari peliknya birokrasi dan prosedur hukum terkait pembebasan ini, menunjukkan ketidaksungguhan Jokowi melepas Ba'asyir yang sesungguhnya sudah mendapatkan hak kebebasannya sendiri. Padahal, pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum azazi tertinggi sudah diutarakannya sendiri, menandakan keragu-raguan dan ketidaktegasan seorang Jokowi sebagai pimpinan tertinggi bangsa ini sebagai Presiden. Atau Jokowi memang sudah jengah dan atau sudah terlanjur tidak suka dengan masalah-masalah keislaman?

Sebaliknya, blunder kedelapan bagi Jokowi, sangat kontras perbedaannya dengan kasus koruptor kakap bank Century Robert Tantular yang telah banyak mendapatkan potongan masa tahanan, berupa 70 bulan atau hampir 6 tahun remisi yang sudah pasti persetujuannya ditandatangani via Presiden.

Ini menunjukkan pembenaran bahwa masih ada praktek tebang pilih hukum. Sekaligus, ini fakta niscaya bahwa hukum di bawah kepemimpinan Jokowi tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Yang pada saat Pilpres 2014 dijadikan program prioritas yang akan amat sangat dijunjung tinggi.

Blunder kesembilan bagi Jokowi, adalah kasus dipenjarakannya Ahmad Dani hanya semakin mengkatup kemerdekaan dalam hal kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini. Sekaligus, mendeterminasi bahwa rezim ini hanya mengeksplorasi politik balas dendam belaka dikarenakan memenjarakan Ahmad Dani tanpa alasan dan delik hukum yang jelas. Diaspora dan ephoria, akibat peristiwa politisasi hukum ini, justru mengundang jutaan perhatian dan keprihatinan kaum muda milenial yang bersimpati dan berempati kepada putra-putra Ahmad Dani yang sudah pasti akan mengerek kenaikan tinggi-tinggi elektabilitas Prabowo-Sandi dari segmentasi kaum muda milenial ini.

Yang bersenyawa dengan kasus Ahmad Dani, adalah blunder Jokowi terakhir atau kesepuluh, yaitu diperkarakannya Rocky Gerung terkait ujaran "kitab suci fiksi", adalah menggerendel kebebasan berekspresi dan berabstraksi sebagai hasil akal pemikiran yang berasal dari sublimasi pengetahuan yang tengah berkembang saat ini di dunia ilmiah di dunia kampus.

Ini sungguh menjadi perkara yang sumir dan aneh, tirani penguasa ternyata sudah pula meringsek dunia keilmiahan dan kampus. Padahal, Jokowi tengah berpropaganda akan menjadikan pemimpin kekuasaan dan negara paling demokratis di sepanjang sejarah republik berdiri. Apakah ini hanya ucapan belaka dari mulut dengan lidah tak bertulang? Atau kebohongan baru berikutnya lagi.

Akhirnya, dari kesepuluh blunder bagi Jokowi ini ternyata , adalah hal-hal yang sungguh sangat substantif menyangkut persoalan kkebangsaan dan kenegaraan meliputi: persoalan agama, hukum, HAM, nasionalisme, demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, bahkan menyangkut kebebasan berabstraksi dan berekspresi secara ilmiah dan akademik.

Yang tak akan sepadan harganya bila dibandingkan dengan keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi dan infrastruktur yang selalu dan banyak di propagandakannya. Percuma saja, buat apa suatu kemajuan ekonomi diraih, manakala tirani penguasa meringsek kebebasan demokrasi?

Maka, benarlah apa yang dikemukakan oleh Rocky Gerung perihal tanggal 17 April 2019 itu tidak hanya terjadi pergantian Presiden, bahkan yang lebih mendasar, adalah hari kemerdekaan dan memerdekakan pikiran akal sehat.

Karena Flashlight, sesuatu yang terang benderang, yang menjelaskan, adalah hasil dari pikiran cerdas pikiran akal sehat. Sedangkan, Flashdark itu, adalah bersifat menggelapkan, yang buram, adalah hasil pikiran dungu, grasa-grusu, yang menghasilkan kegelisahan yang pada akhirnya hanya menimbulkan kepanikan belaka. Yang di ujung sana telah menunggu kejatuhannya. ')}