by Mochamad Toha

Surabaya FNN - Sabtu (14/11). Kabar itu datang dari Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan pimpinan FPI Habieb Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Seperti dilansir dalam akun FB Fraksi Partai Gerindra, Jum’at (13/11/2020), Muzani juga tak membantah ketika ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat itu ke Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya pemulangan HRS, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

“Ya keseluruhan (pemulangan HRS), bukan hanya itu. Tapi, keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi diproses-proses. Ya segala macamlah ya,” ujar Muzani,

Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Sehingga, pihak yang menjadi pemenang pada Pilpres 2019 diharapkan tidak merasa menjadi penguasa yang dapat bertindak apa saja. Selain itu, Muzani juga menegaskan, jangan sampai proses rekonsiliasi menjadi sekadar wacana dan dagangan politik.

“Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan, saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar kamu yang salah sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi,” kata Muzani.

“Rekonsiliasi tidak mungkin bisa terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan, sehingga islah tersebut menjadi sesuatu yang kuat,” ucapnya.

Benarkah yang disampaikan Muzami tersebut? Jika melihat jejak digital, apa yang diucapkan Muzani itu mengandung kebenaran. Setidaknya seperti yang disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Koordinator Jubir BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Seperti dilansir Detik.com, Minggu (14 Jul 2019 11:42 WIB), Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan alasan mengapa Prabowo mau bertemu dengan Jokowi. Salah satunya, diyakini Dahnil sebagai upaya untuk memulangkan HRS ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Dahnil dalam sebuah video yang dibagikan di channel YouTube-nya, Minggu (14/7/2019). Dahnil mulanya mengatakan bahwa Prabowo bertemu Jokowi salah satunya untuk memastikan tidak adanya dendam politik di masa yang akan datang.

Dahnil percaya penuh dengan komitmen kebangsaan Prabowo. “Dan beliau tidak akan pernah mengkhianati pendukungnya, semua harapan para pendukungnya untuk hanya sekedar kursi menteri misalnya. Saya meyakini itu,” tegas Dahnil.

“Kepentingannya adalah tentu untuk kepentingan bangsa yang lebih luas, kepentingan beliau adalah untuk menyelamatkan para pihak yang rentan, rentan dalam berbagai hal,” lanjutnya. Rentan tertuduh, rentan kriminalisasi, rentan macam-macam.

“Kepentingan beliau itu. Untuk memastikan semua pihak itu tidak lagi punya dendam politik di masa yang akan datang,” kata Dahnil.

Cara menghilangkan dendam politik itu, lanjut Dahnil, dengan membuka portal yang selama ini menghambat kepulangan HRS ke Indonesia. Sehingga, Imam Besar FPI itu bisa pulang ke Indonesia dan kembali berdakwah.

“Termasuk salah satunya adalah ketika saya melontarkan pentingnya pemerintah membuka portal yang menghambat kepulangan Habieb Rizieq. Kenapa?” kata Dahnil.

Karena, ketika ada upaya membuka portal itu, Habieb Rizieq bisa bergabung di negeri ini kemudian berdakwah seperti biasa normal, kemudian berkomunikasi sebagai tokoh dengan pemerintah. Baik itu dalam memberikan saran, kritik dan sebagainya,” lanjutnya.

“Maka beliau punya peran sebagai anak bangsa, dan di sisi lain kita bisa guyub lagi sebagai bangsa. Kenapa? Karena tidak ada lagi dendam politik. Pemerintah berusaha merangkulnya, kemudian kita berusaha berperan sesuai peran kita masing-masing,” tutur Dahnil.

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah itu, selama ini komitmen untuk membawa pulang HRS ke Indonesia selalu ditunjukkan oleh Prabowo. Karena itu, Dahnil meyakini persoalan kepulangan HRS menjadi salah satu latar belakang Prabowo mau bertemu dengan Jokowi.

“Jadi sahabat sekalian, itu komitmen. Saya yakin komitmen yang ditunjukkan Pak Prabowo. Kalau ada yang bilang, bisa nggak, bener nggak, HRS menjadi salah satu apa permintaan Pak Prabowo terkait dengan upaya beliau berkomunikasi dengan pihak pemerintah?”

“Ya itu adalah bagian penting, karena HRS bagi Pak Prabowo itu adalah tokoh penting. Beliau punya banyak pengikut, dengan kepulangan beliau kita bisa membantu mengubur dendam yang selama ini muncul,” ujar Dahnil.

Sebelumnya, Sabtu (14/7/2019), Jokowi dan Prabowo bertemu di MRT dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan. Mereka duduk berdampingan dan sempat ngobrol-ngobrol santai sepanjang perjalanan.

Dari Stasiun MRT Senayan, keduanya berjalan kaki menuju Fx Sudirman untuk makan siang bersama sebelum kemudian berpisah satu sama lain. Dus, singkat cerita, pasca pertemuan di MRT itulah Prabowo akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan RI.

Jejak digital lainnya, iNews.id, Selasa (12 November 2019 - 13:59 WIB), Menhan Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kedatangannya antara lain untuk membahas kemungkinan kepulangan HRS dari Arab Saudi.

“Nanti kita ini ya, kita pelajari dulu, saya belum dengar,” kata Prabowo, Selasa (12/11/2019). Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut belum menjelaskan rinci mengenai hal tersebut. Prabowo langsung menuju kantor Presiden.

Prabowo pada Pilpres 2019 lalu meneken pakta integritas yang disodorkan forum Ijtima Ulama II GNPF. Pakta integritas itu berisi 17 poin yang salah satunya berisi kesanggupan Prabowo memulangkan dan menjamin HRS.

HRS pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017 untuk menjalankan ibadah umrah. Pada saat sama, kepolisian akan memeriksanya terkait kasus 'baladacintarizieq'. Pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan kasus ini.

Tapi, hingga kala itu HRS tak kunjung pulang ke Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakara, Senin (11/11/2019), keluarga mengeklaim HRS sudah tiga kali berusaha pulang ke Indonesia, namun selalu ditangkal Pemerintah Indonesia.

Prabowo hari itu juga dijadwalkan menerima beberapa duta besar (dubes) negara sahabat termasuk Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi. Apakah juga akan membahas kepulangan Rizieq? Prabowo tak memastikan.

“Mudah-mudahan nanti kita lihat,” ucap Prabowo. HRS mengaku tidak bisa pulang karena sejumlah alasan pertama terkait masalah izin tinggal di Arab Saudi.

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan HRS tidak bisa pulang karena tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan (overstay). Solusi atas overstay itu yakni membayar denda sebesar 15.000-30.000 riyal atau Rp110 juta per orang.

Namun, pengacara HRS menyebut overstay bukan kesalahan kliennya. HRS sudah mencoba keluar dari Arab Saudi supaya visanya masih bisa berlaku. Tapi, ternyata tidak pernah berhasil.

Prabowo sebelumya pernah berjanji akan memulangkan HRS saat musim kampanye Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo mengatakan bakal mengirimkan pesawat pribadi untuk menjemput HRS jika terpilih menjadi presiden.

“Dalam ijtimak yang kedua saya sudah mengatakan, begitu menang saya akan kembalikan HRS kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau,” kata Prabowo, pada Februari 2019.

Masalah kepulangan HRS kembali mencuat saat itu. HRS menunjukkan bukti yang diklaim sebagai surat pencekalan dari pemerintah Indonesia melalui siaran video di akun Youtube Font TV.

Surat pencekalan itu ditunjukkan HRS untuk mengungkap alasannya tidak bisa pulang ke Indonesia. Dia mengklaim pencekalannya tidak berkaitan dengan kasus pidana apapun.

HRS dalam video tersebut mengharapkan publik tidak mengasumsikan keberadaannya di Saudi karena masih ketakutan untuk pulang. Justru, kata dia, ada orang berkepentingan di balik pencekalan yang resah dengan kepulangannya.

Namun, klaim HRS itu dibantah Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyatakan tak pernah melihat surat pencekalan yang diklaim HRS. Mahfud pun meminta HRS menunjukkan surat itu kepada dirinya.

Hingga menjelang kepulangannya, 10 November 2020, itupun Dubes Agus dan Menko Mahfud masih membangun narasi “negatif” mengenai HRS. Jadi, “siapa” sebenarnya yang berusaha menghalangi kepulangan HRS?

Tidak sulit untuk menjawab pertanyaan terakhir itu. Tinggal kita lihat saja, tokoh atau parpol mana yang sangat gundah dan gelisah dengan kepulangan HRS tersebut!

Penulis, wartawan senior FNN.co id