Oleh M. Juhariyanto

Jakarta, FNN - Cerita lem aibon senilai Rp 82,8 miliar tidaklah berdiri sendiri. Publik hanya tahunya akibat dari viralnya data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD DKI Jakarta 2020. Buntutnya dua pejabat teras DKI Jakarta, yaitu Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudaan Edy Junaedi mengundurkan diri.

Media massa kemudian menggoreng informasi lem aibon tersebut. Kedua pejabat teras Pemda DKI lalu dikait-dikaitkan dengan keanehan KUA PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020. Karena kedua pejabat tersebut merasa bersalah atas ketidakbecusan penyusunan anggaran di SKPD yang dipimpinnya. Mereka bedua memutuskan untuk mengundurkan

Dua bawahan Anies ini memilih mundur dari jabatannya. Hebat dan berkelas keputusan yang dibuat mereka berdua. Kepala Dinas Pariwisata Edy Junaedi, dikabarkan mengundurkan diri karena alokasi angaran Rp 5 miliar untuk menyewa jasa influencer dalam kegiatan promosi pariwisata DKI.

Secara kasat mata, dari aspek tanggungjawab jabatan, kekisruhan KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta ini ada pada Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. Sekda yang diangkat oleh Basuki Tjahaja Purnama itulah biang keroknya. Apalagi dari paparan KUA-PPAS oleh Gubernur Anies Baswedan, yang videonya diunggah di media massa, banyak keganjilan di Dinas Pendidikan, yang juga menjadi tanggungjawab Saefullah selaku Ketua Tim Perancangan Anggaran Daerah (TPAD), Kepala Dinas Pendidikan PLT-nya adalah Saefuloh Hidayat.

Tentang mundurnya dua pejabat DKI tersebut, sumber FNN menyatakan, karena adanya tekanan dari Sekda Saefullah. Publik memang sudah sangat faham, bahwa hubungan antara Sekda Saefullah dan Kadisparbud Edy Junaedi memang tidak akur. Pasalnya, Edy Junaedi banyak mengetahui sepak terjang Saieullah di balik kisruh reklamasi teluk Jakarta.

Sosok di balik kisruh reklamasi di akhir jabatan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat adalah Saefullah yang masih menjabat Sekda. Saifullah masih bercokol, sejak transisi terpilihnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sampai sekarang. Walau demikian Saefullah sering tidak sejalan dengan Edy Junaedi yang ketika itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Para pengembang reklamasi melalui orang kuat Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan memaksa agar Kadis PMPTSP Edy Junaedi harus mengeluarkan izin terkait pulau reklamasi. Yang sangat dibutuhkan adalah terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan di pulau reklamasi. Namun rupanya Edy Junaedi tidak bergeming untuk mengeluarkan IMB.

Edy Junaedi beralasan, masih terlalu banyak persyaratan yang belum terpenuhi untuk keluarnya IMB pulau reklamasi. Kalau dipaksakan untuk keluarkan IMB, dipastikan menyalahi peraturan perundangan yang berlaku. Itu sudah terbukti di pengadilan. Sikap Edy Junaidi yang tidak mau mengeluarkan IMB pulau reklamasi ini diketahui oleh hampir semua anak buahnya di Dinas PMPTSP.

Pemaksaan dan tekanan agar Dinas PMPTSP keluakan IMB pulau reklamasi dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk juga menyiapkan uang lelah atau sogokan, entah berapa besarnya. Dananya diambil dari berbagai jalur. Bahkan satu di antara pimpinan DPRD DKI Jakarta periode sekarang ikut menyarankan kepada Edy Junaedi untuk mengambil uang sogokan yang disiapkan.

Edy Junaedi benar-benar dipaksa mengeluarkan IMB pulau reklamasi. Termasuk menggunakan dana yang telah disediakan dari berbagi unsur. Untuk ongkos lelah staf PMPTSP yang bekerja menyiapkan berkas IMB pulau reklamasi. Sayangnya Edy Junaedi menolak ajakan tersebut.

Mereka yang berkepentingan dengan izin pulau reklamasi, rupanya tidak tinggal diam menghadapi sikap Edy Junaedi yang menolak uang sogokan. Akibatnya, uang itu dialihkan kepada jajaran Sekda. Targetnya Sekda dan jajarannya yang menyiapkan berkas-berkas perijinan, sampai surat yang tinggal ditandatangani Gubernur Djarot Syafil Hidayat atau cukup Kepala Dinas PMPTSP Edy Junaedi

“Kabarnya teman-teman di jajaran Sekda DKI mendapat uang tidak sedikit untuk mengerjakan atau menyiapkan berkas izin pulau reklamasi. Persyaratan izin pulau reklamasi itu disiapkan dan dikerjakan di Sekda. Bukan oleh di Dinas PMPTSP, ” ujar sumber, ASN DKI Jakarta sebelum pelantikan Anies-Sandi.

Setelah semua berkas pulau reklamasi siap, giliran Gubernur DKI Djarot tidak mau ambil risiko. Djarot tidak mau tandatangani ijin pulau reklamasi yang sudah disiapkan jajaran Sekda. Sehingga detik-detik menjelang pelantikan Anies-Sandi, Djarot perlu “melarikan” diri ke Labuan Bajo.

Djarot rela tidak hadiri serah terima jabatan Gubernur DKI kepada Anies-Sandi untuk menghindari resiko. Akibatnya, orangnya Opung mencari-cari Edy Junaedi. Mereka mencegat Edy di kantornya. Edy selalu menghindar dari kejaran mereka. Edy “diamankan” oleh seorang penolong di sebuah apartemen di Jakarta. Edy juga dizinkan dinas ke luar negeri, sampai dengan Anies-Sandi dilantik.

Tarif Jabatan

Saefullah yang diperpanjang jabatannya oleh Anies sebagai Sekda selama lima tahun ke depan, rupanya belom cukup. Saufullah bersama staf Urusan Pemerintahan yang berinisial “R”, ASN Pemda DKI Jakarta mulai ramai diperbincangkan terkait adanya jual beli jabatan. Meski sulit dibuktikan, namun asapnya mulai kelihatan, sehingga Saefullah perlu membantahnya.

Sekda DKI ini memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dengan posisi sebagai Sekda, Sefullah otomatis adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab). Saifullah yang paling bertanggung jawab dalam perombakan pejabat di DKI.

"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang yang berkaitan dengan mutasi jabatan. Jadi jangan fitnah. Kalau ada bukti, silahkan sebutkan saja. Nanti akan kami kejar," kata Saefullah ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Februari lalu.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyatakan menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan Lurah. Bukan itu saja. Tarif ini berlaku untuk jabatan lain dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Info di bawah begitu. Berapa besarnya tariff untuk setiap jabatan belom dikehui. Namun banyak keluhan dari para Lurah soal tarif ini," ujar Hasbiallah Ilyas. Selain tarif untuk jabatan lurah, Hasbiallah juga menyebut ada juga tarif untuk jabatan Camat.

Copot Saefullah

Keganjilan anggaran hasil review internal oleh Gubernur Anies Baswedan dalam video yang berdurasi satu jam enam menit lebih itu, terjadi pada sejumlah anggaran alat tulis kantor. Rincian yang janggal adalah anggaran bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar , terdiri dari 116 jenis komponen

Sedangkan anggaran kertas jenis F4, A4, folio adalah Rp 213,3 miliar. Dari jumlah itu, yang terbanyak jenis kertas F4 senilai Rp 205 miliar. Selian itu. anggaran untuk buku folio Rp 79,1 miliar. Sementara anggaran untuk pita printer adalah Rp 43,2 miliar

Pengadaan balliner menghabiskan anggaran Rp 39,7 miliar, dan kalkulator bakal menyita Rp 31,7 miliar. Pembelian penghapus cair Rp 31,6 miliar, rotring Rp 5,9 miliar, dan film image Rp 5,2 miliar. Pengadaan, Ighlighter atau stabillo Rp 3,7 miliar. Sebut saja rotring, pena gambar yang sekarang sudah jarang digunakan karena ada program komputer drawing.

Berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memviralkan anggaran influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 5 milyar. Begitu juga dengan anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar di Dinas Perhubuingan. Ada juga anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, bolpoin Rp 124 miliar dan komputer Rp 121 miliar.

Ketiga mata anggaran terakhir yang besar-besar ini berada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang Plt-nya adalah Saefuloh Hidayat. Sedangkan, terkait dengan dana influencer, Kadisparbud Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan ya. Anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Sebab di dalamnya itu ada macam-macam. Ada juga belanja event dan biaya publikasi. Kegiatan tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun.. Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu, dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020, ujar Edy Junaedi.

Lepas dari sistem e-budgeting yang memang perlu diperbaiki. Khusus untuk keganjilan KUA-PPAS seperti di atas, seharusnya yang lebih pantas untuk mengundurkan diri Saefullah dari jabatan Sekda. Karena Sekda yang punya tanggungjawab penuh atas penyusunan KUA-PPAS. Apalagi Saefullah adalah penanggungjawab semua SKPD, termasuk Plt Kepala Dinas Pendidikan yang mata anggarannya banyak sekali keanehan dan keganjilan.

Keanehan itu patut diduga kemungkinan punya keterkaitan dengan reklamasi dan jual beli jabatan. Bahkan sangat mungkin juga terkait dengan anggota DPRD dari PSI. Anggota dewan yang memviralkan anggatan lem aibon Rp 82,8 milyar. Sangat kasat mata Saefullah bermain dan merajalela. Bila tidak mundur, sebaiknya Anies mencopotnya. (end)

Penulis adalah Wartawan Senior