Menteri Agama seharusnya menjadi benteng uatama pemeliharaan agama-agama dalam menghadapi pengaruh kapitalisme dan liberalisme di Indonesia. Bukan sebaliknya, pengobok-obok agama yang telah menjadi pular utama pejuangan bangsa melawan penjajah dulu.

By M. Rizal Fadillah

Jakarta, FNN - Setelah ramai jadi figur terdepan anti radikalisme, pak Menteri Agama (Menag) langsung menggebrak. Cadar dan celana cingkrang menjadi sasaran pertama dari isu dan kebijakan Menag. Lanjut dengan langkah pemberangusan kurikulum yang bermuatan materi jihad dan khilafah.

Kemudian setelah itu ramai soal madrasah yang akan berbahasa mandarin, disamping bahasa asing lain seperti bahasa inggris. Padahal publik negeri ini sedang peka-pekanya terhadap urusan dan hal-ihwal yang berkaitan dengan China. Masalah yang paling krusial adalah membanjirnya tenaga kerja China, maupun pelanggaran di perairan Kepulauan Natuna. Lho Menag kok begini.

Mutakhir dari Menag adalah menyalahkan pemahaman Islam di Aceh. Menag bilang di Aceh tidak ada bioskop. Menag merujuk pada kota Jeddah, Arab Saudi yang ada bioskop. Kini pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan yang membolehkan keberadaan bioskop. Serangan Menag terarah ke Aceh.

Lalu apa yang salah dengan pemahaman Islam di Aceh? Adalah hak setaip daerah, untuk ada atau tidak ada bioskop. Apalagi Aceh sebagai Daerah Istimewa. Membandingkan dengan keberadaan bioskop di Jeddah dengan Aceh, sebenarnya sangatlah tidak proporsional, meski Saudi Arabia memang baru sekarang mengambil "open policy" seperti itu.

Jeddah bukanlah "forbidden city" atau kota terlarang. Sebab agama-agama non muslim juga ada di Jeddah. Apalagi sekedar hanya ada bioskop. Tentu saja ada kebijakan yang berbeda antara Jeddah dengan Mekkah atau Madinah. Sebab di dua kota "haramain" ini tidak boleh ada bioskop.

Hiburan pun hanya terbatas untuk menjaga aspek keagamaannya. Coba pak Menag datanglah ke Mekkah atau ke Madinah. Pasti Menag tidak akan berkomentar sompral menyalahkan Islam Aceh. Bukankah spirit Aceh itu untuk menjadi "Serambi Mekkah" ?

Pak Menteri Fachrul Razi memang sejak pengangkatannya dinilai kontroversial. Nahdatul Ulama (NU) terkesan kesal dengan kebijakan Jokowi. Sebab Jokowi mengangkat Menteri Agama yang tidak merepresentasi wakil dari NU. Padahal Kementerian Agama, sudah sejak negeri ini merdeka, menjadi konvensi tidak tertulis untuk ditempati oleh wakil dari NU.

Berbasis TNI dengan tugas utama menghadapi "radikalisme" dan "intoleransi". Arah pada umat Islam sulit untuk diterima. Menag terlalu tendensius dan tidak simpatik. Agama merupakan masalah yang peka, dan jika dipaksakan pemahaman seragam, maka bisa berujung pada antipati dan friksi.

Serangan soal cingrang, jihad, khilafah, dan bioskop jelas kontra produktif. Kasarnya Menag cuma cari gara-gara soal kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meruntuhkan fanatisme beragama sama saja dengan menghancurkan agama itu sendiri.

Menteri Agama seharusnya menjadi benteng uatama pemeliharaan agama-agama dalam menghadapi pengaruh kapitalisme dan liberalisme di Indonesia. Bukan sebaliknya, pengobok-obok agama yang telah menjadi pular utama pejuangan bangsa melawan penjajah dulu.

Bahwa ada oknum yang menyimpang, sebaiknya dilokalisasi pada oknum tersebut. Bila perlu dihukum. Bukan dengan generalisasi pemahaman atau interpretasi adakah otoritarian. Ironi sekali jika menuduh orang intoleran atau radikal, padahal dirinyalah yang otoriter dan radikal tersebut.

Baiknya pak Menag agak bersabar dan toleran. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Biarkan saja rakyat Aceh di kota tertentu melarang ada bioskop tidak ada bioskop. Toh tujuannya baik, yakni menjaga moral bangsa. Sebab masalah merosotnya moral bangsa sedang menjadi penyakit yang mewabah. Buktinya, korupsi terjadi pada hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Janganlah sampai moral pemimpin yang buruklah yang dijadikan contoh. Seperti seorang Gubernur yang menantang, dengan mengatakan, “apa salahnya memiliki kegemaran nonton video porno”? Salahnya sudah jelas, namun tidak tahu malu. Akiabtnya, makan duit haram ratusan dollar pun tidak akan malu.

Pak Menteri harus lebih menyosialisasikan dua budaya bagi pembangunan karakter bangsa. Pertama, budaya malu (shame culuture). Kedua, budaya merasa berdosa (sin culture). Dua cama budaya yang mendesak, dan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.

Krisis dan kehancuran moral bangsa Indonesia sekarang ini, karena para pemimpin telah tergerus rasa malu dan rasa berdosanya. Yang inilah tugas utama Menteri Agama. Bukan sibuk di urusan yang justru mengganggu stabilitas umat beragama. Koreksi diri jauh lebih baik.

Semoga ke depan tidak ada lagi anak bangsa ini yang menyatakan "Menag kok begini".

Penulis adalah Pemerhati Politik