By M Rizal Fadillah

Bandung, FNN - Bukan semata beratnya pandemi yang harus ditangani dengan serius dan dana besar, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat yang sulit didongkrak untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah yang menjadi problem terbesar dalam pengelolaan negara. Sementara soliditas kabinet juga nampak semakin mengendur.

Kecenderungan Pemerintahan Jokowi yang kekiri-kirian membuat rakyat resah. RRC bukan sahabat baik buat bangsa kita walaupun pengaruhnya tak bisa dinafikan. Ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Komunis Cina (PKC) oleh seorang Ketua Umum Partai telah menuai kritik dan kecaman. Komunis masih menjadi musuh berbahaya bagi negara Republik Indonesia.

Desakan untuk mundur dari jabatan Presiden mulai terdengar dan semakin ramai. Tentu belum dalam bentuk aksi lapangan. Mungkin faktor pandemi yang masih menakutkan. Meskipun demikian semangat perubahan itu cukup kuat bagai api dalam sekam. Presiden Jokowi hingga kini belum bisa menunjukkan prestasi yang menjanjikan dalam upaya mengangkat kewibawaan pemerintahannya.

Hangatnya aspirasi di media sosial benar bukan ukuran tetapi hal itu selayaknya menjadi bahan bacaan serius bagi Pemerintah. Media sosial adalah sarana artikulasi politik efektif di tengah kemacetan lembaga penyalur aspirasi yang bernama DPR. Partai Politik kini sedang sakit gigi dan terkooptasi.

Ada fenomena menarik saat ini yakni TNI yang mulai menggeliat. Agenda latihan bersama TNI AD dengan pasukan Amerika Serikat "Garuda Shield" di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Utara tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus yang akan datang bukan agenda biasa. Ada nuansa psiko-politis dan gambaran dari peta pertarungan lokal, nasional, maupun global. Amerika versus China.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke negara Asia Tenggara Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk menangkal pengaruh China di kawasan khususnya dalam konflik Laut China Selatan.

Pengamat militer Kanjeng Senopati menganalisis bahwa latihan gabungan terbesar yang juga melibatkan Australia, Thailand, dan India ini dapat dilihat dari "two lines of government power" yang "hidden" yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Kekuatan militer di negeri ini punya jalan yang bisa saja berbeda dengan oligarki pemerintahan Jokowi.

Kehadiran ribuan pasukan Amerika adalah tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi yang pro-China. Tentu hal ini akan menambah beban fikiran baru untuk mampu bertahan. Teringat dulu saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik Amerika pula.

Atmosfir dukungan yang lemah dari rakyat kepada Jokowi membuka pintu bagi kekuatan global untuk masuk lebih cepat. Apalagi umat Islam di Indonesia itu sangat anti kepada para pendukung komunis. Pemerintah Jokowi tidak bersahabat dengan potensi kekuatan umat Islam. Peristiwa 1965 dalam bentuk yang sedikit berbeda bukan hal mustahil untuk terulang.

Karenanya demi kebaikan bangsa dan arah perkembangan politik yang sudah mulai terbaca. Masa depan bukan milik Jokowi. Perlu perenungan seksama sekaligus ini adalah momen yang tepat untuk segera mengibarkan bendera putih. Demi bendera merah putih.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan