Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat menerapkan pendekatan kearifan lokal untuk mengajak masyarakatnya yang terpapar COVID-19 dengan gejala tertentu menjalani isolasi di fasilitas isolasi terpusat (isoter).

Dalam rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat, Sabtu, Sigit mengatakan melakukan isolasi atau karantina di fasilitas isoter dapat mempercepat proses penyembuhan, sehingga penanganan pandemi COVID-19 menjadi terkendali.

"Upaya menggeser isolasi mandiri ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah (pemda), tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu dijelaskan secara baik menyesuaikan dengan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika diajak ke isoter," kata Sigit dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Jenderal bintang empat itu mengungkapkan, ada 411 kasus atau sekitar 82 persen dari kasus aktif di Papua Barat. Fasilitas isoter yang tersedia ada 13 lokasi, dengan kapasitas 855 tempat tidur. Dari jumlah tersebut, baru 19 tempat tidur yang terpakai, sisanya 836 masih kosong. Kebanyakan masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

Menurut Sigit, perlua sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat agar mau menjalani karantina atau isolasi di fasilitas isoter. Terlebih, fasilitas isoter saat ini memadai dan mendapat pengawasan penuh dari tenaga kesehatan.

Mantan Kabareskrim Polri itu, optimis lewat sosialisasi dan edukasi yang masif, serta pendekatan kearifan lokal dapat mengubah paradigma masyarakat untuk menjalani isolasi di fasitas isoter, karena memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Selama isolasi, pasien akan tinggal terpisah dengan anggota keluarga, sehingga memperkecil proses transmisi virus.

"Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis," ujar Sigit.

Pada kesempatan itu juga, Sigit mendorong Forkopimda Mimika melakukan strategi pengadilan COVID-19, yakni protokol kesehatan secara ketat dan penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.

Sigit berharap, Forkopimda bersama masyarakat sama-sama bersinergi untuk mempertahankan tren penurunan virus SARS-CoV-2. Karena, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional.

Dengan mempertahankan tren positif itu, kata Sigit, akan mempengaruhi kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat. Jika kesehatan masyarakat terjamin, maka roda perekonomian pun akan bergerak seperti sediakala, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Ketika kasus COVID-19 di Papua Barat bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik," kata Sigit.

Sigit menegaskan, pengendalian COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 36 dan 37 tahun 2021 terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya.

Sigit tak henti-hentinya mengingatkan percepatan vaksinasi menjadi salah satu upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua Barat, sesuai target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rangka mempercepat vaksinasi, Sigit berharap prajurit TNI, Polri, pemda dan masyarakat melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin. Kemudian, melakukan jemput bola untuk melakukan vaksin di sekolah, gereja hingga desa-desa.

"Lakukan sosialisasi kepala para tokoh adat, tokoh agama, masyarakat gereja tentang lokasi atau gerai vaksinasi yang tersedia. Strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi yang perlu percepatan. Lakukan kreatifitas dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa, vaksinasi bakar batu," kata Sigit.(sws)