"Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas meskipun terjadi penurunan alokasi belanja daerah," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Selasa.

Menurut dia, perubahan atau penurunan alokasi anggaran belanja daerah merupakan dampak dari besaran transfer dana pusat ke daerah sehingga menyebabkan terjadinya "refocusing" atau perubahan terhadap beberapa kegiatan dan komponen belanja.

"Kami juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya sehingga ini mempengaruhi pos belanja dalam postur APBD 2022," ujarnya.

Ia mengatakan arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama.

"Meliputi urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan," ujarnya.

Dia mengatakan tema pembangunan Belitung tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi melalui penguatan potensi unggulan daerah antara lain penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur strategis, reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

"Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Meskipun secara nasional banyak terjadi penyesuaian pada postur APBN yang berdampak pada kerangka pendapatan dan belanja pada postur APBD Belitung," katanya.

Ia menyebutkan, belanja operasi pada rancangan APBD Belitung tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp849 miliar turun sebesar 2,59 persen dari tahun sebelumnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp127 miliar naik 25,47 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp3,45 miliar atau naik sebesar Rp200 juta.

"Sedangkan belanja transfer pada rancangan APBD 2022 dialokasikan sebesar Rp98 miliar," ujarnya.

Ia optimistis, dengan rancangan anggaran tersebut dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang sudah direncanakan khususnya dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Seperti pendidikan dan kesehatan serta urusan yang merupakan "Mandatory Spending" atau perintah perundang-undangan lainnya," kata dia. (sws)