by Mochamad Toha

Surabaya, FNN - Tak diakuinya hasil Kongres Luar Biasa “Partai Demokrat” di Deli Serdang oleh Pemerintah memberikan pukulan telak bagi kepengurusan di bawah kepemimpinan Moeldoko. Berharap mendapat “dukungan” Pemerintah karena Moeldokoada di lingkar dalam Istana.

Moeldoko menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.Namun, dalam kenyataannya berbanding terbalik. Alhasil olok-olok Jenderal kalah dengan Mayor pun mengemuka di publik. Posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP pun ikut terjepit.

Sebab, banyak kalangan menganggap dengan jabatannya sebagai Kepala KSP dan menjadi representasi Pemerintah, Moeldoko sudah memberikan coretan "arang" bagi Istana.

Dan karena ulah Moeldoko pula hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bisa dan mulai retak. Pasalnya, hingga kini SBY, masih tetap tercatat sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pemerintah telah memutuskan menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang digelar sepihak oleh Moeldoko. KLB yang digelar Moeldoko Cs dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham Yasonna H. Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB “Partai Demokrat” di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, hasil KLB di Deli Serdang dan kepengurusan versi Moeldoko didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret 2021.

Jubir DPP “Partai Demokrat” Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham.

“Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada,” ucap Ilal.

Menurut Yasonna, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama tersebut, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat pada 19 Maret lalu yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Paratai Demokrat di bawah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelumnya, Ketua “Dewan Kehormatan” Demokrat Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.

“Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat," kata Max, Rabu (31/3/2021).

“Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan,” lanjut Max.

Jika melinhat kenyataan politik seperti itu, sebetulnya Moeldoko sudah selesai jauh hari. Itu terlihat dari pernyataan petinggi-petinggi PDIP sebelumnya. Moeldoko sudah sowan ke Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencari dukungan.

Namun, kader-kader utama seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap keukeuh menyatakan kabar tersebut bohong. Dia membantah bahwa sudah ada pertemuan antara Mega-Moeldoko.

Keinginan Moeldoko agar Mega memerintahkan kader PDIP, Menkumham Yasonna, supaya mengesahkan Partai Demokrat versi “Kudeta Luar Biasa” itu pun sirna. Karena tak direspon Mega, Moeldoko pun menghilang bagaikan ditelan bumi.

Upaya terakhirnya adalah bikin fitnah baru soal adanya pergeseran ideologi (radikalisme) di Partai Demokrat. Moeldoko tidak sadar. Ia berusaha merebut sebuah Dinasti yang dibangun SBY, sementara orang yang dimintai tolong yaitu Mega, orang yang melanggengkan Dinasti.

Lebih parahnya lagi, Mega sudah mengalami trauma secara psikologis saat Relawan Jokowi pernah terang-terangan berwacana menaikkan Jokowi sebagai Ketum PDIP. Relawan Jokowi juga mengancam akan membentuk partai sendiri jika tujuannya tidak berhasil.

Mega sendiri juga tahu soal rencana Hostile Takeover PDIP oleh loyalis Jokowi. Jadi, kalau merestui kudeta Moeldoko akan sama seperti Mega merestui kudeta kepada diri sendiri.

Akibatnya, sebagai contoh, Maruara Sirait yang lebih memilih loyal kepada Jokowi daripad kepada Mega saja, langsung dihukum tendang dari Caleg nomor jadi ke nomor 9 dan dipaksa pindah konstituen.

Otomatis Ara, begitu panggilan akrab Maruara Sirait, gagal masuk parlemen dan tersingkir dari lingkaran dekat Mega. Secara psikologis, SBY dan Mega akan saling mendukung kalau soal Politik Dinasti.

Posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP sekarang ini di ujung tanduk. Sudah saatnya Jokowi harus bisa mengembalikan Citra Presiden. Sebab, selama 2 bulan terakhir ini citra Presiden telah “dirusak” oleh Moeldoko.

Atas perilaku dari Moeldoko itu, Pemerintah yang akan kena getahnya. Terutama Presiden Jokowi. Kali ini Jokowi benar-benar diuji! Dan, ujian itu sudah terjawab: Pemerintah tidak “merestui” kepengurusan “Partai Demokrat” Moeldoko Cs.

Moeldoko terbukti telah khianati seniornya (SBY) dan yuniornya (AHY) dan terbukti nyata mengabaikan jiwa “korsa”. Sama-sama berlatar belakang militer, Moeldoko telah menelikung seniornya: SBY, dan juniornya: AHY.

Kabarnya, Presiden Jokowi sebelum mengangkat Moeldoko sudah diperingatkan para alumni Lembah Tidar: Moeldoko berpotensi rusak citra Presiden di penghujung pemerintahan! Tapi, Presiden hanya berharap, alumni Lembah Tidar harus membantu Jokowi.

Konon pula, dengan manuver Moeldoko yang telah merusak Citra Presiden ini, mereka sudah menyarankan agar Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisinya di KSP.

Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.