"Perkembangan laju kasus COVID-19 di Kabupaten Jembrana selama 2 hari terakhir ini cukup signifikan," kata Dandim dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Bali, Minggu.

Guna menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di Jembrana, menurut Dandim, masih membutuhkan keterbukaan data dari bawah, mulai dari tingkat banjar, desa/kelurahan, hingga kecamatan tentang kondisi kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.

Selanjutnya, satgas mengecek masyarakat yang sakit di lokasi. Selain itu, percepatan tracing guna mendeteksi adanya indikasi klaster COVID-19 dari kelompok yang bisa muncul.

Perihal menurunnya kesadaran warga untuk menerapkan prokes serta keengganan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, Dandim memandang perlu kerja sama antardinas atau OPD yang lebih intens.

"Perlu pula memperketat pemberian persyaratan suket vaksinasi bagi warga untuk mengurus administrasi di kantor pemerintah atau untuk memperoleh hak warga, seperti BLT dan bansos," katanya.

Dandim Haruna juga menambahkan saat ini dari Gugus Tugas COVID-19 sudah melaksanakan pengetatan seperti di Pelabuhan Gilimanuk.

Ia menekankan petugas selalu mengecek keaslian dan memperhatikan surat keterangan negatif COVID-19 yang dibawa oleh warga yang masuk Bali.

Sebelumnya, saat melakukan sidak, masih ditemukan masyarakat yang masuk Bali menggunakan suket negatif COVID dari Poli Pelayanan Bersalin Rawat Jalan di Jawa (lembaga yang mengeluarkan suket tidak kredibel atau tidak bisa dipercaya).

Warga yang ditemukan tersebut dilakukan sampling ulang tes cepat antigen atau GeNose di Pelabuhan Gilimanuk.

Sementara itu, Kodam IX/Udayana juga melaksanakan vaksinasi massal di tiga kabupaten dengan capaian vaksinasi terendah, yaitu di Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan.

Pemberian serbuan vaksin ini bertujuan membantu capaian vaksinasi di Bali yang melebihi 50 persen. Sementara itu, penduduk Bali yang tervaksin saat ini sekitar 1,6 juta jiwa dari target 3 juta jiwa penduduk yang layak vaksin. (sws)