PEMERINTAH berencana mengimpor satu juta ton beras. Alasannya untuk menjaga ketersediaan pangan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

Impor itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, setelah adanya bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), dan pandemi Covid-19. Satu juta ton impor itu meliputi 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton beras sesuai kebutuhan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Rencana impor tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, saat rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021. Tidak jelas impor beras itu dilakukan dari negara mana.

Sejumlah negara yang selama ini pengekspor beras, seperti Thailand dan Vietnam, tidak mengekspor beras sejak corona mewabah. Alasannya, pemerintahan negara tersebut lebih mengutamakan stok dalam negerinya masing-masing, mengingat pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Kabarnya, Indonesia mencoba melakukan lobi ke Republik Rakyat China (RRC). Padahal, negara tersebut juga ikut terpukul akibat corona yang berasal dari Wuhan, awal tahun 2020 lalu.

China pun diperkirakan akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 1,4 miliar lebih. Bagi pemerintah komunis China, mengamankan berbagai kebutuhan dalam negeri sangat penting, mengingat perseteruannya dengan Amerika Serikat, baik dalam masalah perdagangan maupun kasus Laut China Selatan masih terus memanas.

Lalu apakah tepat pemerintah mencangkan impor beras di saat para petani panen raya? Kenapa pemerintah tidak mengutamakan produksi dalam negeri? Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mengalami kenaikan 0,08 persen atau 45,17 ribu ton, dari 54,60 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2019 menjadi 54,65 juta ton tahun 2020. Atau masing-masing setara beras 31,31 juta ton (2019) dan 31,33 juta ton (2020).

Nah, tahun 2021 ini BPS juga memperkirakan produksi beras nasional berpotensi naik 4,86 persen dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut, menurut Kepala BPS Suhariyanto, didukung panen raya yang menunjukkan tren positif di awal tahun ini.

Meski potensi luas panen sangat bagus dan nenjanjikan, namun tetap waspada. Hal tersebut melihat kenyataan yang terjadi berupa hujan dan banjir yang bisa menyebabkan gagal panen.

Kembali ke impor beras satu juta ton. Itu untuk kepentingan siapa dan menguntungkan siapa? Yang jelas, petani menolak hal itu. Sebab, impor tersebut dapat merusak harga padi yang mereka hasilkan.

Buat apa impor? Padahal, Bulog dan Kementerian Pertanian senantiasa menyebutkan produksi dan stok beras nasional aman. Apakah kalimat tersebut dimaksudkan untuk membuat ABS (Asal Bapak Senang), dan memghibur rakyat dari ancaman krisis pangan?

Menyangkut produksi, lagi-lagi kita melihat angka yang disuguhkan BPS. Meski dilanda banjir di beberapa daerah, dan hujan deras yang dapat menyebabkan gagal panen, ternyata produksi beras periode Januari sampai April 2021 mencapai 14,54 juta ton. Angka tersebut naik 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020, sebanyak 11,46 juta ton.

Buat apa impor satu juta ton beras itu kalau produksi aman? Akan lebih baik, pemerintah menyerap produksi petani. Sebab, hal itu menyangkut kepedulian dan nasionalisme pemerintah kepada petani.

Sekali lagi, buat apa impor beras itu Airlangga? Bukankah bos Anda, Presiden Joko Widodo baru saja mengajak seluruh takyat membenci barang-barang impor?

Jangan-jangan kepentingan bisnis yang paling menonjol pada impor tersebut. Sebab, biasanya Bulog yang mendapatkan penugasan dari pemerintah akan mensubkannya ke perusahaan swasta sebagaimana yang terjadi selama ini, termasuk dalam urusan impor daging sapi dan kerbau. Satu juta ton impor itu adalah bisnis yang menggiurkan dan menguntungkan. **