Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 24 September 2021 telah mencapai Rp 404,7 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

“Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui program PEN dengan pagu sebesar Rp 744,77 triliun,” katanya dalam acara CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit di Jakarta, Rabu.

Secara rinci, realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp 100,5 triliun atau 46,8 persen dari pagu Rp 214,96 triliun dengan manfaat penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.

Kemudian biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien, insentif bagi 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 397 nakes, pengadaan 105 juga dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 29,29 juta orang.

Untuk perlindungan sosial, terealisasi Rp 186,64 triliun atau 62,2 persen dari pagu Rp 186,64 triliun meliputi PKH bagi 9,9 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17 juta KPM, BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.

Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,22 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 4,61 juta pekerja dan bantuan beras bagi 28,8 juta KPM.

Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp68,38 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp 162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun bagi 5,36 juta debitur.

Kemudian subsidi bunga KUR bagi 4,96 huta debitur dan Non KUR bagi 5,79 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya Rp 6,21 triliun dan bantuan PKL kepada 555 usaha.

Untuk program prioritas terealisasi Rp60,7 triliun atau 51,5 persen dari pagu Rp 117,94 triliun meliputi padat karya K/al bagi 1,05 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.

Terakhir, untuk insentif usaha terealisasi Rp59,08 triliun atau 94 persen dari pagu Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagu 79.602 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.433 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagu 57.307 WP.

Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.149 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 763 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp 940 miliar. (mth)