by Salamuddin Daeng

Jakarta FNN – Ahad (18/10). Utang luar negeri dibagi dalam utang pemerintah, dan swasta. Kedua duanya hampir sama besarnya. Sekarang keduanya menghadapi masalah besar, yakni kesulitan untuk membayar kembali utang.

Mengapa bisa demikian? Ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Sementara utang bergerak ke arah yang sebaliknya. Jumlahnya semakin meningkat. Padahal kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah ditutup kembali dengan utang.

Kemana uang utang ini selama ini mengalir? Dalam logika yang dibangun para intelektual, bahwa utang luar negeri merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Mereka mengklaim ada korelasi antara peningkatan utang dengan peningkatan pendapatan. Ada logika bahwa makin tinggi utang, maka makin tinggi pendapatan.

Apa itu pendapatan? Pendapatan suatu negara diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Indonsia adalah negara dalam kelompok G-20 atau negara dengan GDP terbesar di dunia. Namun setelah dibagi dengan jumlah penduduk menjadi GDP perkapita, maka Indonesia menjadi negara G-20 dengan GDP perkapita yang rendah. Bahkan di ASEAN sekalipun.

Kemana Uang Utang Mengalir?

Utang luar megeri swasta tentu mengalir ke kantong kantong swasta. Perusahaan swasta Indonesia utangnya sangat besar dibandingkan skala ekonomi mereka. Termasuk juga BUMN. Umumnya mereka memiliki utang yang sangat besar. Sementara bisnis mereka tidak merangkak naik. Segitu gitu saja.

Nah pertanyaan muncul. Kemana uang utang luar negeri pemerintah dan BUMN mengalir selama ini? Mengapa pendapatan masayarakat tidak merangkak naik, atau tidak berkorelasi positif dengan kenaikan utang pemerintah dan BUMN?

Utang pemerintah jelas dialirkan kepada proyek-proyek pemerintah. Dengan demikian, utang pemerintah mengalir ke kantong kantong swasta dalam negeri. Demikian juga dengan utang BUMN, yang mengalir ke proyek-proyek BUMN yang dikerjakan oleh swasta dalam negeri. Itulah mengapa utang pemerintah dan BUMN juga untuk swasta.

Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan besar dalam utang luar negeri pemerintah. Sementara utang luar negeri swasta relatif stagnan. Penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan global merupakan salah satu penyebab swasta sulit dapat utang. Akibatnya, swata bersandar penuh pada utang pemerintah dan BUMN.

Proyek-proyek pemerintah dan BUMN yang dibiayai dengan utang, telah menjadi andalan swasta untuk dapat survive. Tanpa proyek-proyek pemerintah, maka mustahil swasta Indoneaia masih bisa bertahan sampai hari ini. Akibatnya, utang pemerintah meningkat dengan sangat cepat karena harus membiayai dan mempertahankan bisnis swasta yang terancam gulung tikar.

Gunung Es Utang Pemerintah

Untuk memompa ekonomi yang tengah lesu dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak penurunan harga komoditas, pemerintah berusaha memompa. Caranya dengan merancang berbagai mega proyek yang semuanya dibiayai dengan utang.

Maka dirancanglah 14 paket kebijakan ekonomi, untuk mendukung mega proyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt, mega proyek tol, jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Mega proyek kilang minyak, smelterisas, hingga peoperti melalui reklamasi dan ibukota baru. Memang semua proyek proyek itu relatif tidak rampung, atau boleh dikatakan gagal.

Namun utang pemerintah dan BUMN terus meningkat. Terutama yang bersumber dari dalam Negeri. Pada saat mega proyek itu semua dirancang, tampaknya memang sudah mengincar dana dana masyarakat yang ada di dalam negeri, di bank dan di lembaga keuangan dalam negeri.

Digunakanlah sebagian besar dana masyarakat untuk mendukung mega proyek tersebut. Dana-dana ini berasal dari dana haji, dana Jamsostek, dan Taspen, Dana Asabri, Dana Pensiun di perusahaan asuransi, dan lain-lian yang digunakan oleh pemerintah untuk mega proyek infrastruktur tersebut.

Belakangan ini pemerintah memberanikan diri menggunakan dana tabungan masyarakat di bank untuk membiayai APBN. Melalui Perpu Nomor 1/2020 dan selanjutnya disyahkan melalui UU Nomor 2/2020, pemerintah memakai dana bank yang ada di BI untuk membiayai APBN.

Pemerintah menyebut sebagai Quantitative Easing (QE). Caranya, dengan meminta Bank Indonesia (BI) membeli surat utang negara secara langsung melalui pasar perdana. Program ini sebetulnya sama dengan BLBI. Kalau BLBI, dana untuk suntik bank dari BI. Kalau yang ini dana untuk suntik APBN dari BI. Nanti dana dana ini akan dipake oleh pemerintah untuk menyuntik swasta dan BUMN.

Akibatnya utang pemerintah meningkat, dan semakin menggunung. Baik yang bersumber dari luar negeri maupun utang pemerintah kepada masyarakat, pensiunan, jamaah haji, nasabah asuransi dan nasabah bank. Entah bagaimana cara pemerintan nanti dapat membayarnya. Apalagi dalam skema ekonomi covid, Indonesia tampaknya akan terpuruk, karena tidak ada persiapan yang memadai menghadapi era digitalisais dan online yang merupakan tools ekonomi saat ini.

Pendapatan Pemerintah Rendah

Mega proyek swasta yang dibiayai pemerintah ini tidak banyak menghasilkan multiflier efek terhadap ekononomi. Proyek yang dibiayai dengan utang ini umumnya ditopang oleh barang barang impor. Bahan baku impor. Besi baja, paku, kawat impor, dan mesin mesin impor. Bahkan tenaga kerja pun impor.

Proyek-proyek yang dibiayai dengan utang tidak banyak menciptakan kesempatan berusaha bagi Usaha Menengah, Kecil an Mikro ( UMKM). Apalagi dalam menopang pertanian, perikanan dan sektor primer lainnya. Ueuntungan yang diperoleh swasta dan BUMN atas proyek proyek yang dibiayai APBN ini habis untuk membayar utang utang mereka. Tidak ada yang berputar menjadi darah ekonomi dalam negeri.

Bahkan belakangan ini, suntikan dana pemerintan kepada swasta swasta habis untuk menopang utang utang swasta yang besar. Jadi utang pemerintah ke luar negeri dan ke masyarakat tidak dapat menjadi instrumen dalam menggairahkan ekonomi kembali. Inilah yang disebut dengan jerat atau perangkap utang yang membuat ekonomi Indonesia tidak bisa kemana mana.

Indonesia tetap sebagai negara berpendapatan rendah dan tidak bisa bayar utangnya. Sekarang siapa bisa tolong? Swasta dan BUMN tak mungkin selamat tanpa pertolongan pemerintah. Sementara pemerintah untuk menolong dirinya sendiri belum tentu bisa ? Dari mana uangnya ?

Penulis adalah Peniliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI).