Jakarta, FNN - Pemerintah berencana memberi suntikan booster (vansin ketiga) untuk tenaga kesehatan. Pro dan kontra mulai ada. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent, Alumni ITB, Pro-kontra akan selalu ada.

Regulator seperti FDA, CDC dan WHO tentu akan berpikir dengan kacamata yang berbeda dengan produsen vaksin, yang harus melakukan riset dan pengembangan, serta praktisi yang melihat realita di lapangan.

Adanya ketidaksetujuan WHO, kata Arie Karimah seperti diungkap dalam akun Facebook-nya itu lebih karena, jika negara-negara maju memberikan suntikan 3 kali kepada warganya, maka akan berdampak pada negara-negara berkembang dan miskin.

Di sana rakyatnya mungkin masih kesulitan mendapatkan suntikan pertama akan merasakan ketidakadilan. “Jatah itu bisa jadi sudah digunakan untuk menyuntikkan booster ke warga negara maju,” ungkapnya.

WHO tentu juga menyinggung tentang belum cukupnya bukti ilmiah kebutuhan suntikan booster.

Tapi WHO tidak berbicara tentang bagaimana jika kasus breakthrough infections yang cukup tinggi dan kematian nakes juga terus meningkat? “Sementara vaksin yang digunakan dalam program nasional memiliki efikasi hanya 51%,” lanjut Arie Karimah.

Menurutnya, ketidaksetujuan FDA dan CDC lebih disebabkan, mereka meyakini dengan suntikan 2 kali vaksin berefikasi 95% sudah cukup melindungi warga mereka.

Tapi, FDA dan CDC tidak menyinggung tentang tingginya kasus breakthrough infections dan kematian nakes pada program vaksinasi nasional dengan produk berefikasi 51%, yang tidak digunakan di negara mereka. (mth)