Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik di masyarakat sebagai dampak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menghambat dan mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama program vaksinasi untuk memberikan kekebalan kelompok atau "herd immunity" di tengah masyarakat.

"Saya cukup khawatir bahwa situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik, dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi COVID-19," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, suasana pembelahan politik di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat (AS).

Dia menjelaskan, pembelahan politik di AS selesai saat Joe Biden terpilih sebagai Presiden, rakyat AS pun mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama vaksinasi.

"Tapi di Indonesia nampaknya berbeda, Pilpres 2019 tidak pernah selesai dan bahkan suasana Pilpres 2024 sudah mulai ada asapnya. Judul kita di Indonesia 'Berjuang Melawan Pandemi COVID-19 di tengah pilpres yang tidak kunjung usai'," ujarnya.

Mahfuz mengutip data hasil persepsi publik Lembaga Survei Median terkait penanganan pandemi COVID-19 yang terungkap hanya 51,1 persen masyarakat percaya dengan vaksin, dan 48,9 persen tidak percaya vaksin.

Selanjutnya, menurut dia, sebanyak 51,8 persen yang sadar dengan risiko dan bahaya COVID-19, sementara 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya COVID-19.

"Jadi ini memang situasi yang rumit, bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut. Hoaks tentang COVID-19 seringkali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya.

Dia juga mengutip hasil survei Median, bahwa berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Jokowi (Joko Widodo) pada Pilpres 2019 lebih banyak pro-vaksin dengan angka mencapai 62,2 persen.

Namun, menurut dia, berdasarkan survei Median itu, juga ditemukan bahwa pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang percaya vaksin hanya 35,7 persen.

Karena itu, dia menyarankan apabila ingin program vaksinasi dapat berjalan tuntas, maka Presiden Jokowi dan Prabowo duduk bersama bicara kepada publik terkait urgensi vaksin COVID-19.

"Jadi kelihatannya kalau vaksinasi di Indonesia mau tuntas, bukan Pak Luhut (Luhut B Panjaitan) Menko Kemaritiman dan Investasi yang bicara, namun harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin COVID-19 kewajiban bagi kita semua," ujarnya lagi.

Mahfuz menilai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini sedang bergerak menuju krisis ekonomi, dan diperkirakan akan berlanjut menjadi krisis sosial dan krisis politik, jika tidak dikelola dengan tepat.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari gejala frustasi dan kemarahan di masyarakat, misalnya aparat yang melakukan penegakan disiplin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Timur malah diamuk massa.

Karena itu, dia berharap Pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan COVID-19.

"Ada tiga hal yang perlu dilakukan Pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, meningkatkan kesadaran kolektif, kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang terarah, dan ketiga, membangun solidaritas nasional," katanya pula.

Menurut dia, tiga hal tersebut harus dibangun dalam membangun ketahanan nasional sehingga dibutuhkan pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tapi terlebih juga di masyarakat. (sws)