by Jusman Dalle

Jakarta FNN - Sabtu (5/9). Maret, Corona baru mendarat di Jakarta. Dari Wuhan, China. Diduga via jalur turis Jepang. Begitu hipotesa dari hasil riset whole genome sequencing SARS-CoV-2 oleh para ilmuwan.

Kebatinan Indonesia ketika itu? Menegangkan. Para kepala daerah memblokir perbatasan. Diamini rakyat. Berbagai pelosok heboh. Masyarakat swadaya pasang barikade. Melarang orang baru masuk. Demi mengerem laju pergerakan manusia.

Aura lockdown menyelimuti negeri ketika itu. Sesuai perintah UU karantina wilayah. Apalagi Lockdown yang dilakukan masif di berbagai belahan dunia, terbukti berhasil. Seperti Italia, Malaysia & beberapa negara lainnya.

Eeeh, tiba-tiba muncul istilah oplosan. Lockdown tapi tidak lockdown : PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kedengarannya sangar. Tapi ambyar!

Pemerintah pusat, melalui Mendagri Tito Karnavian bahkan mendatangi Pemprov DKI untuk menegaskan tidak ada lockdown. Arsip beritanya masih tersimpan rapi di internet. Di kanal-kanal media sosial, netizen menilai sikap pemerintah pusat itu sangat politis.

Memang begitu adanya. Pandemi dijadikan panggung politik. Seolah ada yang ingin tampil jadi pahlawan. Sementara situasi sedang gawat darurat.

Sejak awal, para ahli juga sudah mewanti-wanti pemerintah pusat. Pakar epidemiologi teriak di berbagai media dan forum. Agar pemerintah tegas melakukan lockdown.

Tapi berdalih ekonomi, tidak ada lockdown. Hasilnya? Corona meroket. Ekonomi merosot.

Jika saja ada visi kepemimpinan, punya skala prioritas, lockdown dilakukan sejak awal. Corona terkendali. Ini sudah terbukti di negara lain.

Ketakutan terbesar pemerintah pusat ketika itu, karena mandat UU Karantina Wilayah yang mewajibkan pemerintah menyuplai kebutuhan warga selama masa lockdown.

Padahal, jika dikalkulasi, ongkos lockdown tidak lebih dari Rp10 Triliun untuk mengunci Covid19. Tidak separah saat ini.

Menurut data, di DKI Jakarta ada 3,6 juta kepala keluarga. Sebelum krisis 1,1 juta KK dapat bantuan. Kini 2,4 juta KK dapat bantuan dari Pemprov.

Artinya, 1,2 juta KK dianggap masyarakat mampu. Jika dikasih bantuan lockdown, kemungkinan besar bantuan itu diteruskan ke orang tidak mampu.

Sembako bantuan pemerintah, menurut data, habis dikonsumsi satu KK selama 14 hari. Dalam sekali menggelontorkan sembako, Pemprov DKI menganggarkan Rp900 miliar. Kita bulatkan Rp 1 trilun.

Dengan simulasi itu, dalam sebulan pemerintah cuma mengeluarkan Rp2 triliun. Tapi hasilnya, covid19 terkunci di Jabodetabek. Ini kita berimajinasi bulan Maret. Ketika covid19 cuma ada di DKI. Bicara skenario lockdown ketika kasus pertama ditemukan.

Sebelum ada drama mudik dan pulang kampung. Sebelum para pejabat teras Istana saling sanggah di media.

Maka bila lockdown dua bulan, artinya pemerintah cuma perlu mengeluarkan anggaran Rp4 triliun. Dan saya yakin, jika skenario itu ditempuh covid19 pasti akan terkendali. Energi tidak terkuras membereskan satu negara.

Lalu ekonomi Jabodetabek yang “dikorbankan” bisa lekas pulih. Tidak seperti sekarang. Keduanya tandas. Covid19 menginfeksi se Indonesia. Rakyat berguguran. Ini yang paling menyedihkan.

Di penghujung bulan Kemerdekaan kemarin kita disergap ketakutan. Soal kabar bahwa kapasitas rumah sakit se Indonesia diprediksi tidak akan sanggup lagi menyanggah pasien. Bukan cuma pasien Corona. Tapi pasien jenis penyakit lain.

Prediksi itu diutarakan Prof. Dicky Budiman. Epidemiologi Indonesia dan akademisi Griffith University, Australia. Sembari jogging, saya menyimak penjelasan sang pakar pada tanggal 31 Agustus. Di siaran podcast BBC Indonesia.

Di hari yang sama, beredar poster jika dokter yang gugur sudah 100 orang. Tertinggi di dunia. Layanan kesehatan kita, bak digencet dari berbagai sisi. Rumah sakit meniti jalan menuju over kapasitas.

Tenaga medis tumbang. Energi terkuras. Kewalahan. Namun pasien terus bertambah. Bahkan bikin rekor anyar. Lagi! 3.308 positif dalam sehari.

Tidak ada lagi yang bisa merepresentasikan fakta-fakta itu kecuali frasa : pemerintahan ini terbukti gagal!

Penulis adalah Praktisi Ekonomi Digital.