Rakyat sedang takut, dan khawatir dengan menguatnya dominasi Cina Tiongkok di negeri ini. Sebab dominasi Cina Tiongkok itu terlihat dan nyata pada hampir semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik itu bidang investasi, hutang luar negeri maupun peran Cina diaspora yang sekarang menguasai dua pertiga sektor ekonomi nasional.

By M. Rizal Fadillah

Jakarta, FNN - Ini cuma soal kepantasan saja. Bukan soal desakan, apalagi sampai pemaksaan segala. Lima tahun memimpin tanpa membawa kebanggaan sebagai bangsa yang dihormati atau disegani tingkat antar negara. Rakyat tidak merasakan prestasi yang meskipun sekedar wajar-wajar saja. Tidak perlu ada pestasi yang sangat menonjol atau spektakuler. Datar-datar saja pun tidak.

Kini Jokowi menjadi Presiden lagi hanya berbekal tudingan kemenangan yang kontroversial. Banyak yang meragukan akurasi data dan angka-angka kemenangan tersebut. Meski dibantu dengan penampilan wibawa dan bertoga dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi juga sering tidak hadir di forum-forum internasional. Kenyataan ini menandai kurangnya punya rasa percaya diri dalam pergaulan global. Bisa saja akibat dari sulitnya kemampuan berbahasa asing. Begitu pula dengan pemahaman dan nerasi masalah-masalah internasional yang juga terbatas. Tampilan dan gaya juga minim. Artinya, kurang punya wibawa di forum-forum internasional.

Memang sering tampil di depan rakyat pedesaan. Tetapi orang sangat paham dan mengetahui kalau tampilan tersebut hanya artifisial belaka. Akibatnya, blunder yang selalu bermunculan. Contoh paling terakhir adalah Presiden Jokowi dibonceng motor tanpa pakai helm. Namun begitu ngobrol dengan para petani, malah keliatan pakai helm.

Kenyataan yang seperti ini sering menjadi bahan olok-olokan di media, terutama di media sosial. Rakyat melihat bahwa "kekuatan" dirinya hanyalah pencitraan semata. Tidak otentik apa adanya. Tragisnya, pencitraan itu artinya penipuan. Menganggap "pemirsa" televise itu adalah orang-orang yang gampang untuk diakali hanya dengan sorotan dari para juru kamera.

Pejabat Amatiran

Program kerakyatan yang disuguhkan ke masyarakat amburadul di lapangan. BPJS kesehatan yang sok meng"cover" semua kebutuhan kesehatan masyarakat melalui asuransi, nyatanya menjadi pengemplang hutang ke unit usaha kesehatan sendiri. Rumah sakit malah dibuat sekarat.

Jualan kartu rupanya tidak laku dan tak jelas realisasinya. Kartu Indonesia Pintar hanya membuat orang pintar mainkan kartu. Kartu Pra Kerja hanya bikin orang terampil bekerja membuat kartu. Sedangkan Kartu Sembako Murah hanya menjadikan rakyat mampu beli kartu yang murah. Sementara hasilnya seperti pintar, kerja, dan sembakonya menguap ke awang awang. Lagi-lagi janji yang tak terealisasi.

Wajar saja kalau Presiden diragukan kemampuannya untuk mengelola amanah dari rakyat. Jabatan dibagi bagi untuk tim lingkaran dalam. Mulai dari jabatan Menteri hingga Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibatnya, jabatan diisi secara asal dan amatiran.

Menteri Pendidikan tidak berlatarbelakang pendidikan atau budaya. Menteri Agama yang gemar menyerang agama. Menteri Perdagangan tidak mahir berdagang. Menteri Kesehatan punya kasus tak sehat. Menteri Kelautan dan Perikanan jualan benih lobster. Menteri Keuangan punya keahlian berburu hutang. Hutang luar negeri negara kita kini lebih dari lima ribu lima ratus triliun rupiah.

BUMN Memprihatinkan

BUMN hingga kini masih terus merugi . Beban hutang BUMN sangat berat, baik untuk pembayaran hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, BUMN jangankan untuk bisa untung. Untuk bisa membayar hutang sendiri saja sudah sangat bagus. Sebab kalau tidak bisa membayar hutang saat jatuh tempo, maka dihatirkan bakal ditombokin oleh rakyat melalui APBN.

Sekarang PT Asuransi Jiwasraya terlibat skandal. Untuk sementara skandal Jiwasraya diperkirakan sebesar Rp 15 triliun. Angka yang sangat pantastis untuk ukuran kekinian. Angka paling besar yang menghebokan adalah skandal Bank Century Rp 7,4 triliun, atau skandal e-KTP Rp 2,3 triliun.

Lantas bagaimana dengan BUMN yang lain? Sampai sekarang nasib BUMN lain belum terbukti bersih dari skandal saja. Namun bisik bisik di ruang publik, konon BUMN lain hanya belum sampai atau belum ditemukan saja. Namun kemungkinan nasibnya tidak bakalan berbada jauh dengan yang terjadi sekarang pada PT Asuransi Jiwasraya itu. Cukup menjadi gambaran bahwa pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

Alih-alih konsentrasi pada sukses program kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional melalui BUMN. Presiden Jokowi malah sibuk dengan mainan proyek barunya. Proyek yang muncul dari nafsunya sendiri, yaitu rencana pemindahan ibukota negara ke luar dari Jakarta. Artinya, siap-siap bakalan bikin hutang baru lagi. Jumlahnya juga tiddak kecil. Sekitar Rp 466 triliun.

Rakyat sedang takut, dan khawatir dengan menguatnya dominasi Cina Tiongkok di negeri ini. Sebab dominasi Cina Tiongkok itu terlihat dan nyata pada hampir semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik itu bidang investasi, hutang luar negeri maupun peran Cina diaspora yang sekarang menguasai dua pertiga sektor ekonomi nasional.

Lahan dan sumber daya alam juga semakin tergerus dan sempit bagi kaum pribumi. Akan tetapi pemerintahan Jokowi nampaknya semakin nyaman saja berpelukan erat dengan negara Cina komonis. Kegelisahan dan keresahan rakyat sepertinya tak mau didengar. Tidak juga mau diperhatikan atau dipedulikan. Tidak ada kebijakan yang protektif, terutama di bidang ekonomi atau agraria.

Masa depan negara Indonesia suram dipimpin Presiden Jokowi. Karenanya memang pantasnya Jokowi lengser agar ada pemimpin baru yang lebih baik untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Moga saja ada hidayah dan inayah dari Allah. Aamiin.

Penulis adalah Pemerhati Politik