Oleh Iramawati Oemar

Akhirnya, usai sudah semua perdebatan, semua bentuk kilah dan kelit, dan segalanya menjadi terang benderang ketika 27 Januari, tepat 80 hari menjelang hari H Pileg dan Pilpres, Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung paslon capres petahana, nomer urut 01. Loud and clear, no doubt! Kalau selama ini ada caleg PBB yang masih galau dan bimbang, hati kecil dan nuraninya jelas tak ingin mendukung petahana, tapi karena sang Ketua Umum merapat ke petahana, maka sang caleg masih mencoba mencari 1001 dalih dengan mengatakan YIM hanya bersiasah, PBB tak mungkin mendukung capres 01, keputusan YIM menjadi pengacara capres 01 hanyalah sikap pribadi, maka kini 1001 alasan itu tak diperlukan lagi. Secara formal organisatoris PBB telah mendukung petaha untuk lanjut 2 periode. Bahkan ada ancaman tegas bagi caleg-caleg PBB yang masih nekad mendukung paslon capres 02, maka akan ada sanksi tegas dari partai.

Apakah semua partai yang mendukung petahana pasti “habis" alias tamat riwayatnya? Belum tentu, memang! Tergantung basis konstituen partai tersebut, tergantung “ruh” partainya seperti apa. Tapi jika oknum partai – meski dia Ketua Umum sekalipun – telah membawa partai itu keluar dari ruh-nya, hanya tinggal raga yang diisi ruh lain, maka sesungguhnya partai itu sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Jika suatu partai punya misi berbeda dengan misi konstituennya, tentu tak akan lagi konstituen menitipkan suaranya pada partai yang belum apa-apa sudah berkhianat dari aspirasi konstituennya.

Yusril mungkin lupa, tapi kita semua belum lupa, sebab kejadiannya belum lewat setahun lalu. Ketika itu PBB nyaris tak diloloskan oleh KPU. Bahkan ketika parpol lain yang lolos verifikasi sudah mengambil nomor urut parpol peserta Pemilu, Yusril masih harus berjuang, menggugat KPU agar partainya diloloskan verifikasi dan bisa ikut Pemilu. Siapa yang membersamai YIM ketika itu?! Sudah pasti “ummat Islam”! Ummat Islam yang mana? Apakah kelompok penyeru Islam Nusantara?! Apakah golongan Syiah?! Apakah penggagas Islam Liberal?! NO!! Tidak! Yang ikut bermalam di KPU, menemani perjuangan PBB adalah ummat Islam alumni 212, ummat Islam yang mau mendengar seruan Imam Besar HRS. Teman saya masih menyimpan foto ketika dia dan teman-temannya ikutan ke KPU sampai dini hari.

Ketika akhirnya PBB boleh ikut Pemilu, waktu pendaftaran caleg sudah sangat ‘mepet’. Terlalu singkat waktunya jika PBB harus benar-benar melakukan rekrutmen caleg secara prosedural, menjaring dari kader, dll. Maka dibukalah pendaftaran caleg bagi PBB. Sekali lagi, ummat Islam membantu PBB memenuhi kuota pengajuan DCS, Daftar Caleg Sementara. Banyak anggota FPI, alumni 212, yang kemudian maju jadi caleg bukan karena keinginan apalagi ambisi untuk jadi anggota DPRD/DPR RI. Semua dilakukan semata-mata demi berjuang bersama PBB, berusaha agar PBB lolos parliamentary threshold 4% dan bisa ada wakil PBB di Senayan serta di daerah-daerah, yang akan mewarnai proses legislasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Meski nyaleg hanya demi menjaga marwah PBB, namun semua persyaratan seorang caleg tetap harus diurus dan dipenuhi. Dengan waktu yang amat sangat singkat, segebok dokumen harus dilengkapi, para caleg PBB itu harus merogoh koceknya sendiri. Sedikit atau banyak itu relatif, namun semangat untuk membantu PBB eksis dan bisa masuk parlemen, itu yang tak terbilang nilainya. Setelah lolos verifikasi KPU, ditetapkan dalam DCT, para caleg pun harus mulai berjuang di dapilnya masing-masing. Memperkenalkan diri, menyapa warga, membuat atribut, spanduk, banner, baliho, poster, stiker, agar setidaknya nama dan wajahnya dikenal masyarakat ditengah bertebarannya APK caleg dari parpol lain. Semua itu perlu uang, tidak sedikit jumlahnya. Waktu, tenaga, biaya, semua sudah mereka sumbangkan demi membesarkan PBB.

Namun, bak petir di siang bolong ketika YIM muncul dengan pernyataan dirinya menjadi pengacara paslon capres – cawapres 01. Mulailah caleg PBB galau, sebagian dari mereka tegas menolak pernyataan YIM, memprotes keras YIM. Namun sebagian lagi yang lebih sayang pencalegannya, masih mencoba membela YIM dengan logika yang bengkok. Bagaimana bisa berlogika secara lurus, kalau mereka itu dahulunya adalah pegiat atau setidaknya pendukung gerakan #2019Ganti Presiden?! Hati nurani mulai berselisih jalan dengan mulut. Hati nurani menolak tindakan YIM, tapi mulut terpaksa beretorika meminta ummat Islam jangan dulu terburu memvonis bahwa PBB mendukung paslon capres 01.

Kini, tak ada lagi keraguan. Maka, bagi caleg PBB hanya ada 2 pilihan yang tegas : meninggalkan YIM dan PBB, berhenti berkampanye, mencopot semua atribut dan APK-nya, lupakan pencalegan; atau… berperang melawan hati nurani sendiri mulai saat ini, dengan tak ada jaminan dirinya akan terpilih, bahkan tak ada jaminan partainya bakal lolos presidential threshold 4%.

PBB adalah partai berazas Islam, lambangnya bulan dan bintang, sejak awal kelahirannya 20 tahun lalu (euphoria multi partai pasca gerakan reformasi) PBB telah diidentikkan dengan MASYUMI, partai Islam pada era Orde Lama. YIM sendiri seakan enjoy – bahkan menikmati – dengan adanya persepsi bahwa PBB adalah re-inkarnasi dari Masyumi. Sejak awal berdiri, PBB basis konstituennya adalah ummat Islam. Bahkan jika dibandingkan dengan PAN yang dilahirkan dari tangan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, PAN masih lebih “plural” dibandingkan PBB. Terseok-seok PBB mencoba bertahan di Senayan. Bahkan pernah terpaksa ganti logo dan nama partai menjadi “Partai Bintang Bulan” agar bisa kembali ikut Pemilu pada 2009. Tapi sayang, PBB gagal lolos parliamentary threshold. Tahun 2014, PBB tak ikut Pemilu. Kini, YIM mencoba menghidupkan kembali PBB dengan susah payah. Tanpa bantuan ummat Islam, niscaya PBB akan kesulitan mendaftarkan caleg-calegnya dari berbagai daerah.

Ironisnya, ketika Pemilu makin dekat, langkah politik Yusril makin “aneh”. Berawal dari kekecewaannya pada hasil Ijtima’ Ulama, YIM mulai menunjukkan keengganannya bergabung dengan “koalisi keummatan”. Belakangan, mulai terang-terangan tak mau sejalan dengan koalisi pendukung Prabowo – Sandi, dengan alasan tak jelas apa yang akan didapat PBB jika mendukung Prabowo – Sandi. Manuvernya menjadi penasihat hukum bagi paslon capres 01 jelas adalah “deklarasi” bahwa dirinya akan all out berseberangan dengan koalisi pendukung paslon capres 02. Sebab, jika ada masalah hukum atau sengketa hasil pilpres nantinya, maka YIM akan berjuang mendampingi capres 01, tentu saja melawan capres 02. Kini, bukan saja jadi penasihat hukum, YIM bahkan sudah membawa gerbongnya merapat ke paslon capres 01. Gerbong yang kemungkinan besar kosong melompong! Sebab ruh-nya telah tercerabut dari raganya.

YIM mungkin lupa tak bercermin dari pengalaman Pak JK dan Kyai Maruf Amin. Pak JK dulu pernah berkata “Rusak negara ini kalau Jokowi jadi presiden”. Namun, Pak JK kemudian justru bersedia jadi wakilnya Jokowi. Demi posisi wapres, JK rela menjilat ludahnya sendiri. Hasilnya?! Posisi wapres memang didapatnya, tapi ia nyaris tak diberi kewenangan banyak. Ada Menteri segala urusan yang lebih dominan, ada pimpinan parpol yang lebih berkuasa. JK ketika menjadi wapresnya Pak SBY terlihat moncer. Tapi dibawah orang yang pernah dicelanya, JK justru tak terlihat cemerlang sama sekali. Akhirnya, di penghujung masa jabatannya, JK jadi kerap mengkritik pedas kebijakan-kebijakan pemerintah, yang nota bene dirinya adalah bagian dari pemerintahan itu.

Nah, YIM memiliki kesamaan dengan Pak JK. Dulu YIM kerap sekali mengkritik pedas, mencela terang-terangan presiden, meragukan kemampuan dan kompetensinya memimpin dan mengelola negara. Lalu bagaimana bisa hanya dalam hitungan bulan berubah menjadi mendukung?! Tidak malukah YIM sebagai seorang intelektual, kok mau-maunya mendukung orang yang dia sendiri menganggap tak pantas dan tak layak jadi pemimpin?!

Akal sehat…, mana akal sehat?! Sebab hanya akal sehat yang bisa tegas berkata : “It’s IMPOSSIBLE!”

Kyai Maruf Amin beda lagi, dengan latar belakangnya sebagai ulama, beliau pernah sebarisan dengan ummat Islam. Sayangnya, di usia yang makin sepuh, Pak Kyai justru memilih jadi cawapres petahana, yang diusung oleh parpol-parpol yang dulu mengusung sang penista agama. Pak Kyai meninggalkan “ummat” sebagai basis konstituennya, meninggalkan “habitat”nya sebagai ulama. Hasilnya?! Jabatan wakil presiden belum tentu diraih, namun marwah keulamaannya sudah memudar, banyak ummat yang tak lagi bersimpati. Sementara, di konstituennya yang baru, Pak Kyai tidak bisa dikatakan diterima. Di medsos, para pendukung petahana nyaris sama sekali tak pernah membela Pak Kyai. Bahkan ketika Pak Kyai sakit dan berhalangan road show, berkampanye keliling seluruh penjuru tanah air, beliau jadi bulan-bulanan tudingan penyebab mangkraknya elektabilitas petahana. Ya, sebab Pak Kyai digandeng tak lain tujuannya untuk mendongkraki elektabilitas petahana yang dianggap jeblok di kalangan ummat Islam. Puncaknya adalah ketika seluruh elite parpol pengusung dan pendukung bertemu, Pak Kyai tak diajak serta. Alasannya sepele : kursinya tak cukup! Sebuah alasan yang sama sekali tak masuk akal. Tapi itu semua konsekwensi yang harus diterima Pak Kyai. Meninggalkan konstituennya yang cinta dan hormat pada ulama, untuk bergabung dan mencoba mengais simpati dari basis konstituen yang memang tidak dikenal sebagai kelompok pecinta ulama.

Kini, YIM seakan tak belajar dari kedua tokoh tersebut. Dia nekad membawa gerbong partainya merapat ke paslon capres 01. Padahal, ketika pekan lalu ribut polemik pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir yang bermula dari langkah YIM, sarannya kepada Presiden, justru YIM tak menuai manfaat sedikitpun. Idenya meminta Presiden mengambil langkah hukum membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir ditentang habis-habisan oleh seluruh elemen pendukung petahana. Di akar rumput, pendukung setia petahana mengancam akan menarik dukungan dan golput. YIM dihujat habis-habisan di media sosial. Di kalangan Tim Kampanye Nasional, para politisi parpol pengusung capres 01 menolak ide YIM. Mereka bahkan terang-terangan mencela YIM dan membandingkannya dengan Mahfud MD, dengan menyebut Mahfud MD lebih layak dipercaya kalau soal hukum. Di kabinet, Menko Polhukam pun keras berujar presiden tidak boleh grusa grusu ambil keputusan. Tentu YIM sebagai penasihatnya ikut jadi sasaran tembak.

Apa yang akan didapat YIM dari langkah politiknya mendukung petahana?! Katakanlah YIM optimis bahwa petahana akan memenangkan pilpres, belum tentu kursi menteri akan didapatnya. Ada Mahfud MD yang bisa jadi dianggap lebih layak. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa presiden petahana sebenarnya lebih condong menggandeng Mahfud MD jadi cawapres. Jadi, rasanya tak berlebihan jika kelak kursi Menko Polhukam diberikan kepada Pak Mahfud. Jadi, apa yang bisa diharapkan YIM?! Bukankah sudah terlalu banyak contoh orang yang kena “PHP” petahana?!

YIM mungkin memang orang pintar soal hukum. *Tapi arogansinya, rasa percaya dirinya yang kerap over dosis, membuat YIM terbiasa meremehkan orang lain, Kali ini dia meremehkan partainya, meremehkan konstituen PBB, meremehkan perasaan dan kontribusi caleg-caleg PBB dari berbagai daerah dan latar belakang. *Yusril telah mengecewakan ummat Islam yang potensial diambil ceruk suaranya untuk memilih PBB pada 17 April nanti.* Dari mana YIM berharap akan mendulang suara?! Apakah dari konstituen pendukung petahana?! TIDAK! Tak ada suara yang bisa direbut dari mereka. Lihat saja, kasus wacana pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir kemarin, membuktikan bahwa para pendukung petahana “emoh” dengan YIM. Mereka tak mau percaya pada YIM.

*Selamat berjuang bung Yusril, anda sudah meniup terompet kematian bagi partai anda sendiri*. Anda mungkin orang hebat, tapi anda “superman”. Beberapa kali anda eksis jadi menteri meski presidennya silih berganti. YIM jadi menteri di jaman Gus Dur, Megawati, dan SBY.

Tapi partai pimpinannya tak bisa eksis. *Ini bukti bahwa YIM hanya bisa membesarkan dirinya sendiri, tapi tak sanggup membesarkan partainya*.

*Kalau begitu, saya paham kenapa pada Pilgub DKI 2017 lalu, tak ada yang mau mengusung YIM, walaupun namanya sempat disodorkan oleh sekelompok ulama ke Cikeas.*

Kepada para caleg PBB, tampaknya jika sama-sama tak ada jaminan bakal dipilih oleh konstituen yang kecewa, lebih baik hentikan kampanye yang tinggal 75 hari lagi. Setidaknya anda tak menghabiskan seluruh sumber daya anda, untuk mengusung sesuatu yang bakal sia-sia, apalagi jika itu bertentangan dengan hati nurani sendiri. *Selamatkan akal sehat, selamatkan nurani. Jangan ikut "bunuh diri politik".* ')}