Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, terkait pertemuan antara Wapres Ma’ruf Amin dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/11).

"Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing," kata Masduki.

Upaya penanganan stunting di berbagai daerah tersebut, lanjut Masduki, juga dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga dapat memanfaatkan sumber gizi yang ada di setiap daerah.

Wapres juga mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak.

"Masing-masing daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," jelasnya.

Masduki mengatakan BKKBN melaporkan terkait progres penanganan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN telah menyiapkan tim pendamping keluarga, yang terdiri atas bidan, kader lapangan dan kader PKK, untuk melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberikan pelatihan kepada 600.000 tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022.

"Dari 600.000 orang itu nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi," ujarnya. (sws)