Padang, FNN - Ombudsman RI mengajak semua pihak berpartisipasi mengawasi pelayanan publik agar menjadi lebih baik, transparan, dan berkualitas

"Mari bersama-sama turut berperan memperbaiki kelemahan pelayanan publik berupa usulan dan saran agar pelayanan publik lebih berkualitas," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Padang, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu pada "Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021" yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

Menurut dia, partisipasi diperlukan karena akan memberikan penguatan agar apa yang menjadi keluhan masyarakat soal pelayanan publik dapat diperbaiki dan diselesaikan.

Ia menyampaikan Ombudsman RI bukan dewa yang sempurna karena memiliki kekurangan dan keterbatasan termasuk jumlah SDM, padahal jangkauannya sangat luas.

"Tanpa partisipasi dari semua pihak tentu Ombudsman RI tidak akan bisa bekerja maksimal," kata dia.

Ombudsman terus mendorong partisipasi publik mulai dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi pelayanan publik.

"Kami mengusulkan agar di kampus didirikan unit kegiatan mahasiswa di bidang pengawasan pelayanan publik," ujarnya.

Selain itu, ia menilai perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik masih rendah.

"Sebentar lagi kami akan mengumumkan hasil penilaian kepatuhan 2021. Harapannya bisa terwujud kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap pemda yang kepatuhannya masih rendah," kata dia

Di samping itu, Ombudsman RI membuka kesempatan kerja sama dengan para dosen yang ingin melaksanakan riset terkait advokasi kebijakan.

Ia mengakui jika tanpa partisipasi dari banyak pihak, maka Ombudsman RI akan kesulitan menjangkau pengawasan pelayanan publik hingga ke desa-desa yang paling ujung.

Tidak hanya itu, ia mengajak kalangan legislatif untuk bersama-sama membuat rumah aspirasi di setiap dapil untuk menghimpun keluhan masyarakat soal pelayanan publik.

"Ini akan menjadi sinergi yang baik untuk mendengar keluhan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi secara lebih baik," kata dia. (sws)