by Tony Rosyid

Jakarat FNN – Senin (30/11). Tiga hari bekalangan ini, nama Walikota Bogor Bima Arya jadi pembicaraan hangat di publik. Pasalnya, Sang Wali Kota lagi nguber Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait hasil tes swabnya di Rumah Sakit Ummi Bogor.

Nggak dapat hasil tes swab itu, Bima Arya hendak melaporkan pihak rumah sakit Ummi Bogor ke polisi. Tuduhannya? Rumah sakit dianggap tak transparan. Lho, apa kepentingan Bima Arya harus mengetahui hasil tes swab HRS? Emangnya hasil tes swab petinggi negara seperti Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan para menteri juga dibuka ke publik untuk diketahuai masyaralat luas?

Kenapa Bima Arya ngebet untuk kejar Habib Rizieq? Ini menarik untuk ditelusuri. Sebab, semangat memburu hasil swab oleh publik dianggap aneh bin ajaib. Ngapain kelas Walikota ngurusin hasil swab Habib Rizieq? Kenapa tidak ngurusin saja hasil swab warga dan masysarakat Bogor lainnya?

Sebaliknya, kapada lima anak buah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor yang korupsi Rp 17,2 miliar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sang Wali Kota Bima Arya malah minta untuk penangguhan penahanan. Yang jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi malah dibelain. Sementara yang tes kesehatan diuber-uber. Publik menilai, apa yang dilakukan Wali Kota ini aneh saja!

Publik jadi bertanya-tanya. Apakah ini murni inisiatif dan berasal dari rasa ingin tahu Walikota Bogor saja? Atau ada pihak lain di belakang Bina Arya yang berkepentingan terhadap hasil swab Habib Rizieq? Atau Bima Arya memang lagi caru muka kepada istana negara, karena berharap bisa masuk dalam anggota kabinet Jokowi yang akan dilakukan peromabakan dalam waktu dekat?

Masuk pada pertanyaan normatif, apa ada keharusan bagi pasien untuk memberi tahu hasil tes swabnya kepada Kepala Daerahnya? Ada-ada saja prilaku aneh Walikota Bima Arya. Jangan panik gitu dong Pak Walikota. Kalau bernasip baik, ya masuk kabinet. Kalau belom reziki ya sabat sajalah.

Kalau Habib Rizieq di rumah pribadi, ada interaksi dan berkerumun bersama warga yang lain, maka Walikota punya kewenangan untuk meminta yang bersangkutan melakukan a, b, c, dan seterusnya. Ini memang tugas Walikota sebagai pamong

Tetapi, kalau Habib Rizieq berada di dalam sebuah Rumah Sakit, dimana Habib dalam pengawasan dokter, maka mau dites suhu, mau di-USG, mau di-CT Scan, mau di-Swab, itu semua urusan dokter dan tim medis di Rumah Sakit. Nggak ada urusannya dengan Walikota Pak Bima Arya. Keputusan medis itu urusan dokter. Bukan urusannya Walikota.

Keputusan medis yang menjadi urusan dokter rumah sakit itu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain-lain. Nah, pemeriksaan pasien itu keputusan medis, bukan keputusan politis Pak Bima Arya.

Walikota, Camat, Gubernur dan jajaran pemerintahan yang lain tidak punya kewenangan mencampuri urusan medis dan hasil pemeriksaan dokter. Tidak boleh ikut-ikutan dalam keputusan medis ini dan itu. Itu dengan otoritas urusannya rumah sakit. Masa Pak Bima Arya nggak ngerti juga?

Perlu Bima Arya harap tahu, kalau yang ini adalah pemahaman amat dasar soal otoritas. Mosok nggak paham juga sih. Payah amat sih Pak Bima Arya.

Apa yang dilakukan Bima Arya sebagai Walikota Bogor dianggap melampaui batas otoritasnya. Over laping. Walikota Bogor perlu belajar lagi tentang etika kedokteran, kata MER-C. Wajar jika publik bertanya, ada maksud apa dibalik upaya Bima Arya memburu hasil swab Habib Rizieq?

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.