Mamuju, FNN - Mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta para pihak dapat memperhatikan petani dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan upaya meningkatkan kesejahteraan.

"Nelayan Sulbar sangat membutuhkan sarana dan prasarana alat tangkap perikanan dan butuh dilakukan pemberdayaan nelayan agar bisa berproduksi tinggi," kata Ketua Mahasiswa peduli ekonomi kerakyatan (Maper) STIE Muhammadiyah Mamuju, Awaluddin di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, istri nelayan butuh diberikan bantuan modal usaha mengembangkan kesejahteraannya disektor perikanan.

"Maper dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 mendesak pemerintah membangun sektor perikanan karena itu adalah penopang ekonimi bangsa," katanya.

Ia menyampaikan, Sumpah Pemuda adalah perjuangan pahlawan bangsa untuk membangun negara ini, sehingga pemerintah juga harus berjuang membangun negara ini dengan memajukan sektor perikanan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan biarkan nelayan kesulitan BBM, kapal dan rompong untuk meningkatkan sumber pendapatan para nelayan yang ada di Sulbar, dan huruh pelabuhan sebagai tepat sandar kapal bagi para nelayan yang layak bagi seluruh nelayan di Sulbar," katanya.

Hal sama dikatakan Ketua Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar) Universitas Tomakaka (Unika) Kabupaten Mamuju, Irfan.

Ia mengatakan, momentum hari sumpah pemuda 28 oktober 2021 adalah sejarah pemuda dan sejarah mempersatukan bangsa ini.

"Momentum sumpah pemuda, adalah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, hendaknya pemerintah saat ini membangun rakyat Indonesia disektor pertanian dan perikanan," katanya.

Ia mengatakan, bencana wabah COVID-19 membuat pendidikan terpuruk ditambah lagi masih banyaknya sekolah yang tidak layak bagi siswa sebagai sarana belajar.

Ia berharap sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar dibangun pemerintah untuk kemajuan pendidikan, jangan hanya menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis mengeruk keuntungan namun bangsa ini tidak cerdas.

"Sarana dan pra sarana pendidikan di Sulbar masih banyak yang tidak layak sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang Undang, pemerintah harus memajukan pendidikan Sulbar," katanya. (mth)