Jakarta, FNN - Penggerebekan kantor pinjol (pinjaman online) oleh polisi tengah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Perintah Presiden lalu ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintahkan jajarannya untuk bertindak.

"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, minggu lalu.

Dari hasil opearsi di Jogjakarta polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan 23 aplikasi pinjaman online ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu.

Bahaya pinjol yang lebih besar akan mengancam rakyat Indonesia, yakni pinjol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Secara diam-diam akan berlangunsg di dalam proyek keret api cepat. Ini juga pinjol yang karena ketidakmampuan, kemudian di-backup negara,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official jaringan FNN, Minggu (17/10/2021).

Ketidakmampuan bayar oleh perusahaan besar, kata Rocky pernah dialami oleh Inggris dan Perancis, karena skala ekonomi tidak dihitung. “Concord salah hitung,” paparnya.

Dalam kasus KCB, lanjut Rocky, Indonesia tak hanya salah hitung, tetapi dipaksakan. Bahkan kemudian dipaksaan melalui APBN. Semua terbaca dengan jelas, sejak awal jaman Menteri BUMN Rini Soemarno, proyek ini sudah ditolak. Bahkan konsultan internasiona Boston Consulting waktu itu disewa oleh pemerintah sudah menyarakan agar proyek ini tidak diteruskan.

Tak hanya itu, seluruh ekonom Indonesia juga sudah bersepakat bahwa proyek ini tidak layak diteruskan. Pertanyaannya, kalau ternyata diteruskan, itu hasil rekomendasi dari mana. Rocky mempertanyakan, kalau secara hitungan ekonomi tidak memungkinkan, berarti ada kalkulasi lain, yakni arogansi dan ambisis presiden Jokowi. Itu dasarnya. Atau memang Presiden Jokowi dibisiki oleh dukun-dukun supaya proyek itu tetap diteruskan, karena itu nanti akan menjadi pamer keberhasilan dia.

Rocky juga menyayangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak bersuara atas proyek janggal ini. “Di sini seharusnya Menteri Keuangan memberikan komentar, karena dia kan kasir yang mengeluarkan uang negara. Dia sebetulnya tahu tidak layak secara ekonomis, tetapi kayaknya Sri Mulyani kena sihir dukun juga. Ia mengiyakan saja, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk membiayai proyek –proyek yang bakal mengalami Concord failed ini,” tegas Rocky.

Rocky menduga, dukun-dukun itu sudah beroperasi di lima titik singgah dari Jakarta-Bandung. Ada dukun yang menunggu di Walini, Meikarta, dan lain-lain pokoknya ada 5 titik lokasi. Mereka akan bikin sodetan untuk mampir di lokasi dukun-dukun itu. Ada perdukunan properti, perdukunan resort dan lainnya.

Rocky menegaskan talangan APBN untuk proyek ambisius kereta cepat Jakarta Bandung itu semacam fallacy of fallacy. “Nanti akan ada olok-olok lagi Jokowi The King of Fallacy. Saat ini kita sebetulnya sedang menyaksikan satu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang dan dunia intetrnasional tahu bahwa ini adalah main-main,” katanya geram.

Kenapa buruk, sebab sejarahnya sejak awal sudah terbaca. “Awalnya dari Jepang lalu karena ada lobi politik lalu pindah ke Cina. Lalu ada yang bilang Jepang pelit untuk transfer teknologi. Padahal itu teknologi gampang. Mungkin dalam empat tahun ke depan teknologi itu sudah usang karena invoasi selalu berkembang. Jadi, tidak ada alasan keculai dukun-dukun itu memang ingin merampok jalur transportasi itu,” tegasnya.

Yang jelas, lanjut Rocky proyek ini harus dibatalkan, tidak ada alasana lain untuk dilanjutkan. “Tidak ada suatu rasionale atau pembenaran terhadap proyek itu kecuali ambisi atau sudah dikoletktif terlebih dulu oleh oligarki. Untungnya sudah diambil duluan di depan. Oleh karena itu harus ditaruh orang yang mengerti perdukunan cash back. Yang ahli dan tahu seluk beluk cash back ya Pak Luhut,” katanya.

Dalam kasus Kereta Cepat, kata Rocky Pak Luhut tidak main-main. Ia serius mengurus kereta cepat. “Kita tidak tahu apakah penyelesainnya menunjuk Concord Fallacy atau bagaimana,” paparnya.

Ekonomi daru Inversitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Menurutnya, sampai kapanpun proyek ini tidak balik modal.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021).

Diketahui, pemerintah telah memutuskan penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung pasca Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Perpres yang diteken pada 6 Oktober 2021 ini menyebutkan pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

Persoalan lain yang patut ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah terkait membangkaknya dana investasi yang tadinya Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. (sws)

Lihat videonya:

https://www.youtube.com/watch?v=mOiLNBfNXxc