Jakarta, FNN - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyarankan agar berbagai BUMN bidang perikanan perlu lebih meningkatkan kolaborasi dengan kalangan nelayan lokal dalam mengangkat harkat kesejahteraan mereka.

"BUMN Perikanan bisa berkolaborasi dengan organisasi nelayan dalam rangka membeli hasil tangkapan nelayan," kata Abdul Halim di Jakarta, Selasa.

Halim mengemukakan, pembelian hasil tangkapan nelayan tersebut kemudian bisa diolah oleh BUMN perikanan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan perikanan.

Kemudian, lanjutnya, bila kebutuhan pangan perikanan bagi konsumen lokal sudah terpenuhi, maka komoditas yang berlebih dapat diekspor ke berbagai negara di luar negeri.

Selain itu, ujar dia, BUMN juga perlu untuk memastikan saranan layanan dasar kebutuhan produksi nelayan dipenuhi, di antaranya adalah ketersediaan SPDN dengan layanan reguler.

SPDN adalah Solar Pack Dealer Nelayan, untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi solar kepada kalangan nelayan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan BUMN untuk membantu nelayan agar naik kelas.

"Kami akan memikirkan ada Pertashop di daerah Nambangan. Tentunya selain melayani BBM untuk kendaraan, kita akan diskusikan bagaimana solarnya untuk nelayan. Mengenai pemodalan, saya akan bicarakan dengan bank Himbara serta PNM agar bisa terlibat lebih jauh. Sedangkan soal distribusi, beri saya waktu karena bicara industri perikanan akan terkait Kementerian lain. Insya Allah, kami pasti bantu agar nelayan kita bisa naik kelas," ujar Erick Thohir saat mengunjungi kampung nelayan di Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Minggu (15/8).

Demi membangun ketahanan pangan, terutama di industri perikanan Indonesia, lanjut dia, BUMN harus memberikan dukungan maksimal agar berbagai nelayan naik kelas. Persoalan bahan bakar yang mahal, pemodalan, serta dukungan distribusi hasil tangkapan harus dicarikan jalan keluar agar kehidupan dan kesejahteraan nelayan meningkat.

Warga nelayan Nambangan saat ini mengeluhkan biaya solar yang mahal karena tidak punya akses membeli di SPBU sehingga harus dengan eceran. Mereka membelinya dengan harga tinggi Rp8.000/liter dengan kualitas solar yang kotor. Harga resmi solar di SPBU Rp5.150/liter. Selain itu mereka memerlukan terbukanya akses yang luas untuk pemodalan dan jalur distribusi hasil tangkapan.

"Mengenai pemasaran, saya juga meminta agar para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, terutama nelayan milenial dan melek teknologi untuk memanfaatkan pemasaran digital," kata Erick Thohir. (mth)