Oleh : Nasrudin Joha

Jakarta, FNN - Sekilas, tanpa sengaja saya memutar tivi dan terlihat siaran langsung pidato kenegaraan Presiden terpilih periode 2019-2024. Sebelum akhirnya chanel TV dipindah oleh anak untuk khusuk menonton SpongeBob Squarepant, karena suasana bathin juga tak nyaman berlama-lama mendengar pidato Presiden.

Namun, sekilas penulis menangkap ada dua kutipan substansi penting pidato presiden terlantik yang menarik untuk dikomentari :

Pertama, saya tercengang (hampir saja jatuh dari kursi), ketika Jokowi selaku Presiden terlantik dengan bangga menyebut pendapatan per kapita rakyat negeri ini sebesar 324 juta per tahun. Awalnya Saya fikir Jokowi salah kutip.

Namun pada pidato selanjutnya, Jokowi mempertegas pendapatan per kapita itu jumlahnya 27 juta per bulan. Satu jumlah yang tentu saja jika benar sangat membanggakan.

Pendapatan ini sangat fantastis, karena dengan pendapatan ini rakyat sebenarnya tidak perlu ngeluh dengan kenaikan iuran BPJS yang menurut dirut BPJS hanya naik 5000 perak/hari. Angka pendapatan, yang seharusnya membuat rakyat di negeri ini bisa plesir ke Singapura setahun sekali, atau minimal ke Bali lah.

Walau sudah yakin ini pasti ngibul, tetapi penulis perlu meyakinkan diri ini. Perlu memastikan bahwa apa yang barusan didengar dari Presiden yang baru dilantik adalah hoax.

Setelah beberapa detik Googling, penulis mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia memang meningkat. Namun, angkanya hanya US$ 3.927 atau sekitar Rp 56 juta per kapita per tahun di 2018. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2017 Rp 51,9 juta dan 2016 Rp 47,9 juta.

"PDB 2018 Rp 56 juta disetarakan US$ 3.927 per kapita, lebih tinggi dibandingkan 2016 dan 2017," begitu kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Saya tidak tahu apakah ada data terbaru setelah per 6 Februari 2019. Tapi, mustahil angka 56 juta per tahun ini bisa meledak menjadi 324 juta per tahun. Sulit juga nalar ini membenarkan bahwa pendapatan per kapita rakyat saat ini 27 juta per bulan. Itu fantastis ! Fantastis ngibulnya.

Semoga pada pidato lanjutannya ada keterangan yang merevisi, karena chenel tivi memang sudah dipindah ke film kartun SpongeBob.

Kedua, penulis sempat juga menangkap pidato Presiden terpilih yang berjanji akan memastikan program pemerintahan, program birokrasi itu terdeliveri. Bukan sekedar dikirim.

Bahkan, untuk kualitas pidato bahasa Inggris Jokowi yang ala kadarnya, Jokowi sempat mengunggah satu istilah 'making delivery'. Sontak saja pidato ini dihadiahi riuh tepuk tangan para hadirin.

Tidak cukup itu, Presiden terlantik juga mengungkapkan yang dibutuhkan itu hasilnya bukan prosesnya. Prosesmya, programnya menurut Presiden terlantik sudah dilakukan. Namun dampaknya, hasilnya belum atau tidak dirasakan masyarakat.

Mungkin maksud Presiden terlantik, Kedepan dirinya akan mengubah gaya kepemimpinan yang sebelumnya berorientasi pada proses, orientasi pada program, diubah pada gaya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada rakyat.

Namun kita semua paham, problemnya bukan pada orientasi kepemimpinan, bukan pada program atau target kegiatan, problemnya ada pada kapasitas dan kapabilitas. Kekuasan saat ini diselenggarakan oleh otoritas yang tidak cakap, tidak qualifite.

Ibaratnya, urusan kecamatan yang ditangani oleh ketua RT. Wajar saja dahulu JK menyebut jika Jokowi jadi Presiden bisa Ancur bangsa ini. Nampaknya, inilah yang sedang terjadi.

Kembali ke materi sambutan Presiden terlantik Jokowi, seharusnya Presiden bicara tentang narasi bangsa yang fokus pada visi, bukan langsung menerjemahkan pada misi apalagi yang sifatnya teknis. Proses mendelivery tugas pemerintahan itu teknis saja.

Justru desain besarnya, itu bagaimana membangun narasi besar -melalui pidato Presiden terlantik- agar seluruh komponen anak bangsa bisa bersinergi mengeksekusi visi besar bangsa Indonesia. Lebih penting, adalah bagaimana Jokowi membuat jembatan penghubung melalui visi bersama yang diterima para pihak, agar keterbelahan bangsa ini segera diakhiri.

Lagi-lagi, saya tidak bisa memaksa. Ini bukan terkait pidato biasa atau lomba deklamasi tingkat RT. Ini terkait kapasitas dan kapabilitas. Asyari Usman pernah menulis soal ini.

Pidato Jokowi lebih mirip pidato kampanye Pilpres ketimbang pidato kenegaraan seorang Presiden yang baru saja dilantik. Apa yang disampaikan substansinya tidak jauh beda denga apa yang pernah diterima publik saat kampanye Pilpres beberapa waktu lalu.

Saya harus memaklumi, realitasnya kapasitas dan kapabilitas Jokowi memang cuma segitu. Mau diapakan lagi ? [].