EKONOMI
Core: Kinerja Manufaktur Peluang Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen
Jakarta, FNN- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah untuk mendorong kinerja industri manufaktur dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. “Strategi mencapai pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh di atas 5 persen perlu dijalankan pemerintah. Mendorong kinerja industri manufaktur menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis. Yusuf menyatakan beberapa upaya dapat dilakukan agar kinerja industri manufaktur mencetak tren positif seperti melakukan reformasi struktural untuk sektor ini. Kemudian menyiapkan kebijakan industri dari hulu sampai hilir, memberi dukungan investasi dan pembiayaan, hingga membentuk kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor ini. Tak hanya itu, ia menuturkan pemerintah juga harus merencanakan upaya jangka panjang yakni menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mengingat Indonesia memiliki bonus demografi. “Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia saat ini perlu di selaraskan dengan upaya penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Menurutnya, peningkatan skill dan kapasitas SDM tersebut juga sekaligus mendorong Indonesia untuk bisa kembali menjadi upper middle income country bahkan high income country di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan mengingat Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022 menunjukkan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita di Indonesia. Pendapatan per kapita turun dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS pada 2020 sehingga membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. “Paling penting tentu mengembalikan track pertumbuhan ekonomi setidaknya seperti sebelum terjadinya pandemi,” tegas Yusuf. (mth)
Rupiah Rabu Pagi Melemah Seiring Potensi Kebijakan Ketat The Fed
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi melemah seiring investor yang mencermati potensi dilakukannya kebijakan moneter ketat oleh The Fed ke depan. Rupiah dibuka melemah 15 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.485 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.470 per dolar AS. Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan, rupiah mungkin berbalik melemah pada Rabu ini karena pelaku pasar mengantisipasi rilis notulen rapat kebijakan moneter bank sentral AS The Fed dini hari nanti. "Notulen ini bisa memberikan indikasi potensi kebijakan moneter bank sentral AS akan lebih ketat ke depannya yang bisa mendorong penguatan dolar AS," ujar Ariston. Sementara dari dalam negeri, kasus baru harian COVID-19 yang terus naik dan memecahkan rekor, masih menjadi kekhawatiran pasar yang bisa menekan rupiah. "Bila terus naik, dikhawatirkan PPKM darurat akan berlangsung lebih lama dan ini akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ariston. Pada Selasa (6/7), jumlah kasus baru COVID-19 mencapai 31.189 kasus, rekor baru kasus harian di Tanah Air, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 2.345.018 kasus. Pagi ini, lanjut Ariston, pasar juga menunggu data cadangan devisa Bank Indonesia. "Data yang menunjukkan cadangan devisa masih bertahan di level tinggi, bisa menahan pelemahan rupiah," ujar Ariston. Ariston mengatakan rupiah pada Rabu ini berpotensi bergerak melemah ke arah Rp14.520 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp14.450 per dolar AS. Pada Selasa (6/7), rupiah ditutup menguat 7 poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.470 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.477 per dolar AS. Yuan Melemah Yuan merosot 149 basis poin menjadi 6,4762 terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu, berbalik melemah dari kenaikan dua hari berturut-turut masing-masing 82 basis poin dan 17 basis poin, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS). Di pasar spot valuta asing China, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja. (mth)
RI Raih Potensi Transaksi 500 ribu Dolar AS di Pameran Teh AS
Jakarta, FNN - Indonesia meraih potensi transaksi 500 ribu dolar AS selama tiga hari penyelenggaraan ajang World Tea Expo 2021 pada 28—30 Juni 2021 di Las Vegas, Amerika Serikat, di mana AS mulai memasuki masa pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. “Para pelaku usaha dari Indonesia menampilkan produknya secara faktual dan didampingi secara virtual oleh pemilik merek. Tak kurang 700 pengunjung baik perorangan maupun perusahaan mengunjungi Paviliun Indonesia,” ungkap Kepala ITPC Los Angeles Bayu Nugroho lewat keterangannya diterima di Jakarta, Senin. Pada pameran itu, Paviliun Indonesia menampilkan tiga perusahaan teh, yaitu Mustika Ratu, Sila Tea House, dan Tong Tji serta satu perusahaan penghasil grape-based spirits yaitu Sababay Winery Bali. Perusahaan-perusahaan tersebut membawa berbagai produk khas Indonesia mulai dari teh hijau, teh jasmine, teh kefir lime, juga teh herbal kunyit. Tak ketinggalan, dipromosikan pula berbagai teh artisan berupa komoditas rempah Indonesia berkualitas tinggi. Sebut saja seperti bunga telang, secang, pandan, bunga mawar, biji cokelat, dan aroma bunga lainnya. Pameran kali ini juga menghadirkan minuman spirit dengan bahan dasar anggur, bunga pala, serta kemukus. Bayu mengatakan melihat tren yang berlangsung di pasar AS saat ini, diperkirakan jumlah konsumsi teh akan terus meningkat. “Hal tersebut ditambah pula dengan banyaknya kegiatan olahraga di AS yang menjadi ajang promosi tepat untuk minuman siap saji asal Indonesia,” pungkasnya. Total perdagangan Indonesia-AS pada periode Januari-April 2021 tercatat sebesar 10,87 miliar dolar AS atau meningkat 21,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke AS sebesar 7,63 miliar dolar AS. Sedangkan, impor Indonesia dari AS sebesar 3,23 miliar dolar AS. (mth)
Bank Jago Rangkul Bibit Integrasikan Layanan Bank dan Investasi
Jakarta, FNN - Bank berbasis teknologi PT Bank Jago Tbk menjalin kemitraan strategis dengan agen penjual reksa dana (APERD) digital PT Bibit Tumbuh Bersama atau Bibit mengintegrasikan layanan bank dan juga investasi yang dapat diakses oleh nasabah secara mudah dan cepat. Direktur Utama Bank Jago Kharim Indra Gupta Siregar mengatakan, dengan terintegrasinya dua aplikasi tersebut, konsumen dapat membuka rekening Jago melalui platform Bibit. Pembukaan rekening tetap melalui proses Know Your Customer atau KYC standar bank yang dilakukan secara digital (e-KYC). "Integrasi bank digital dengan aplikasi layanan investasi online ini merupakan wujud nyata Jago sebagai bank berbasis teknologi yang mampu tertanam di berbagai digital ekosistem. Melalui kolaborasi ini kami ingin memberikan pengalaman baru bagi nasabah dalam mengakses layanan bank sekaligus berinvestasi," ujar Kharim saat jumpa pers di Jakarta, Senin. Selain bisa membuka rekening Jago melalui aplikasi Bibit dan menggunakan fasilitas autodebet rekening Jago untuk belanja reksa dana, lanjut Kharim, konsumen juga dapat mengoptimalkan fitur lainnya untuk mendapatkan pengalaman berinvestasi yang lebih praktis,” kata Kharim. Sementara itu, CEO Bibit, Sigit Kouwagam menilai, integrasi aplikasi bank dan APERD digital akan memberikan banyak nilai tambah bagi konsumen. Setidaknya, konsumen tidak perlu top up saldo lagi setiap ingin membeli reksa dana di Bibit karena transaksi dilakukan dengan cara mendebet rekening Bank Jago secara otomatis. "Inovasi Jago dan Bibit ini bukan hanya membuat investasi menjadi lebih mudah, murah, dan praktis. Lebih dari itu, kolaborasi ini juga akan membentuk budaya baru, yakni konsumen menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan berinvestasi secara rutin melalui satu aplikasi. Kami sangat antusias memulai perjalanan baru ini untuk membawa pelayanan nasabah ke level lebih tinggi," ujar Sigit. Sigit optimistis terobosan ini sangat relevan dengan kebutuhan pengguna Bibit yang didominasi nasabah milenial dan melek digital (digital savvy). Nasabah dari generasi tersebut umumnya mendambakan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan aman. Mudah dan cepat itu terefleksi dari kemampuan menyelesaikan transaksi tanpa harus keluar dari aplikasi. Apalagi jika transaksi bisa dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Nasabah juga tidak dikenakan biaya transaksi untuk melakukan pembelian reksa dana di Bibit menggunakan Jago. "Karena kedua aplikasi terhubung, pengguna akan menerima notifikasi setiap kali dana penjualan reksa dana masuk ke rekening Jago. Untuk bisa menggunakan fitur ini, pengguna hanya perlu meng-update versi terbaru aplikasi Bibit," kata Sigit. Bagi Bank Jago, integrasi aplikasi tersebut dapat meningkatkan jumlah basis nasabah secara cepat, mengingat pengguna Bibit saat ini telah mencapai lebih dari satu juta nasabah. "Berkat adopsi teknologi dan kemampuan tertanam dalam ekosistem, Jago dapat tumbuh secara anorganik. Integrasi ini memampukan kami untuk menjangkau nasabah lebih luas lagi," kata Kharim. Pangsa pasar reksa dana di Indonesia masih sangat besar. Saat ini, dari jumlah total penduduk Indonesia usia produktif, hanya 2 persen penduduk yang mengakses produk investasi di pasar modal. Angka itu masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di Asia. "Sejak awal, Bibit memiliki aspirasi untuk mendemokratiskan pasar modal. Kami ingin investasi itu bersifat inklusif sehingga semua kalangan bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Kolaborasi bersama Jago akan mempercepat pencapaian aspirasi besar kami ini," ujar Sigit. Ke depannya, Jago dan Bibit akan terus melengkapi fitur-fitur lain yang terintegrasi untuk menghadirkan kenyamanan bagi konsumen dan mengatasi persoalan sehari-hari yang sering dihadapi nasabah bank serta investor ritel di Indonesia. "Ini baru tahap awal dari kolaborasi Jago dan Bibit. Berbagai layanan dan fitur inovatif lainnya akan tersedia dalam waktu dekat. Hal ini merupakan komitmen kami untuk terus memberikan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu kami akan bekerja sama dengan pemain-pemain ekosistem digital lain untuk memperluas akses keuangan sekaligus mewujudkan aspirasi Jago," ujar Kharim. (mth)
BUMN-Lembaga di Bawah Kemenkeu Setorkan Dividen Rp3,1 Triliun
Jakarta, FNN - BUMN/lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2016 sampai 2020 telah menyetorkan dividen sebesar Rp3,1 triliun kepada pemerintah. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur menyatakan BUMN/Lembaga tersebut juga telah membayar pajak Rp7,3 triliun dalam periode yang sama. “Ini angka dividen yang sudah disetorkan oleh BUMN dan lembaga di bawah Kementerian Keuangan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Meirijal merinci untuk dividen dengan total Rp3,1 triliun meliputi Rp444 miliar pada 2016, Rp476,08 miliar pada 2017, Rp587,63 miliar pada 2018, Rp716,1 miliar pada 2019, dan Rp887,18 miliar pada 2020. Sementara untuk setoran pajak sebesar Rp7,3 triliun terdiri dari Rp1,32 triliun pada 2016, Rp1,39 triliun pada 2017, Rp1,38 triliun pada 2018, Rp1,66 triliun pada 2019, dan Rp1,52 triliun pada 2020. Meirijal menuturkan pemerintah ingin dividen dari BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu ini dapat meningkat terus setiap tahun dan untuk 2021 diharapkan dapat mencapai Rp1 triliun. “Kalau harapan kita sih inginnya 2021 bisa mencapai Rp1 triliun, tapi kami katakan dividen bukan target utama,” ujarnya. Meirijal menegaskan prestasi BUMN/lembaga tidak hanya diukur dari besaran dividen atau pajak yang disetor melainkan juga dampak-dampak yang dirasakan masyarakat sehingga memberikan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi BUMN/lembaga sebagai agent of development sehingga merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembangunan-pembangunan bagi negara. “Pemerintah dalam mengelola BUMN ini tidak hanya melihat seberapa besar dividen yang disetorkan tapi juga seberapa besar dampak aktivitas BUMN terhadap perekonomian,” tegasnya. Sementara itu pemerintah sendiri telah melakukan investasi jangka panjang permanen kepada sejumlah BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga lainnya. Hingga 2020 investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp3.031 triliun termasuk di dalamnya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu sebesar Rp82,1 triliun. (mth)
Arsjad Rasjid Ditetapkan Sebagai Ketua Kadin 2021-2026
Kendari, FNN - Direktur Utama PT Indika Energy Tbk, Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Induatri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menggantikan Rosan Perkasa Roeslani. "Alhamdulillah kita baru saja melewati proses persidangan dalam acara Munas Kadin Indonesia pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian telah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026," kata Arsjad di hadapan peserta Munas ke VIII Kadin di Kendari, Kamis. Meski demikian, Arsjad menyampaikan bahwa Kadin mempunyai tantangan ke depan yakni bagaimana bersinergi bersama pemerintah dalam menangani COVID-19 dan membantu pemerintah meningkatkan perekonomian. "Yang ingin saya katakan tantangan kita ke depan sangatlah berat apa yang telah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pada saat ini kita masih mempunyai tantangan yang namanya COVID-19, ini adalah suatu tantangan bagaimana kita bisa mengatasinya," ujar dia. Arsjad menyampaikan, saat ini Kadin Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi gotong royong yang sudah dimulai oleh kepengurusan Kadin sebelumnya periode 2015-2021 dan program itu akan dilanjutkan oleh pihaknya. "Namun lebih lanjut lagi ke depannya kita juga bersama-sama harus melaksanakan bersama-sama program apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi ekonomi Indonesia ke depan. Bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah contohnya bagian perdagangan, industri dan investasi," kata Arsjad. Arsjad berkomitmen akan menciptakan pengusaha baru karena pengusaha akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga ke daerah-daerah termasuk akan mendorong investor agar masuk ke daerah-daerah. "Bagaimana setiap investasi itu bisa diupayakan untuk setiap UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah supaya bisa bersama-sama membangun dan juga mendapatkan investasi agar yang namanya roda ekonomi ini bisa berjalan," katanya. Ia juga mengajak semua pengurus Kadin untuk bersama-sama memajukan Kadin ke depannya. "Kepada pengurus-pengurus Kadin Indonesia yang telah berbakti 2015-2021 saya juga akan mengajak dan melihat siapa yang bisa berpartisipasi bersama untuk bisa mengurus Kadin Indonesia karena disini tidaklah bisa kita bekerja sendiri," katanya. (sws)
OJK Beberkan Alasan Moratorium Pendaftaran Pinjaman Daring Baru
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan melakukan moratorium atau tidak menerima pendaftaran fintech pinjaman daring (peer to peer lending) baru selama lebih dari setahun terakhir. "Selain untuk memastikan status izin dari platform peer to peer lending, moratorium ini kami gunakan untuk melihat dan menelaah kembali, melakukan scrutinize pada platform-platform yang belum comply pada regulasi, maupun tidak memliki kapasitas SDM dan operasional yang memadai untuk menjalankan bisnis," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi dalam sebuah seminar daring di Jakarta, Rabu. Pada Februari 2020 saat dimulainya moratorium pendaftaran fintech Peer to Peer (P2P) lending, terdapat 165 perusahaan yang terdaftar dan berizin di OJK, namun sekarang tinggal 125 perusahaan dengan rincian 60 fintech P2P lending yang statusnya terdaftar, serta 65 yang telah memiliki status berizin. "Saat ini kami sedang menyelesaikan status 60 perusahaan yang terdaftar tersebut menjadi berizin," ujar Riswinandi . Ia mengatakan fintech P2P lending memiliki banyak sekali manfaat untuk membantu memberikan akses keuangan kepada mereka yang unbankable". Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat terutama UMKM tentu memerlukan akses kepada pendanaan meskipun dalam kondisi belum atau tidak adanya kolateral yang memadai. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan P2P lending juga terlihat dari sisi perkembangan P2P yang memperlihatkan tren yang yang positif. Meskipun pada saat awal pandemi, minat publik dalam menggunakan jasa P2P tersebut cenderung turun. Data per Mei 2021 total outstanding penyaluran pembiayaan adalah sebesar Rp21,75 triliun, meningkat sebesar 69,6 persen (yoy). Akumulasi penyaluran juga telah mencapai Rp207,07 triliun dengan kualitas yang terjaga dimana tingkat keberhasilan 90 hari berada pada angka sebesar 98,46 persen. Hal itu mengindikasikan tingkat pembiayaan yang bermasalah relatif masih rendah. Tentu dibalik semua kemudahan tersebut, lanjut Riswinandi, banyak hal yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama terkait pemahaman mengenai platform yang terdaftar dan berizin di OJK. Dengan segala kemudahan meminjam dana secara daring, masyarakat tentunya harus berhati-hati jika tidak ingin terjebak fintech ilegal yang merugikan masyarakat sendiri. Status ilegal tersebut untuk membedakan operasionalnya dengan platform yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. "Di lapangan kami melihat bahwa kondisi masyarakat ada yang memang sedang membutuhkan dana dan juga melihat peluang kemudahan yang ditawarkan oleh platform ilegal. Tanpa disadari secara sistem, platform ilegal ini dapat mengambil data-data pribadi seperti nomer telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen," ujar Riswinandi. Akses pada hal-hal yang sebetulnya dilarang tersebut akhirnya menjadi ramai di publik, terutama pada proses penagihan. Hal itu tentu saja sangat berbeda dengan fintech legal yang hanya bisa melakukan akses terhadap tiga hal saja yakni kamera, mikrofon, dan lokasi. OJK juga secara periodik menampilkan daftar fintech P2P lending apa saja yang yang terdaftar dan berizin di OJK melalui website resmi OJK. Selain itu, kanal media sosial OJK juga digunakan untuk diseminasi informasi tersebut kepada publik. Oleh karena itu masyarakat yang hendak menggunakan jasa P2P, agar terlebih dahulu melakukan pengecekan ke website OJK. (mth)
Kemenkeu: Pemilik Rumah Bisa Ikuti Program Tapera
Jakarta, FNN - Direktur Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan Ludiro menyatakan bahwa tidak harus yang belum memiliki rumah yang boleh ikut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang sudah memiliki rumah pun dapat memanfaatkan program ini sebagai alat untuk menabung. "Selain itu (bagi yang sudah punya rumah) juga turut bergotong royong membantu pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ludiro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Bidang Pemupukan Dana, Gatut Subadio, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk menghimpun dan menyediakan pendanaan yang terjangkau dan bersifat jangka panjang serta berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Secara kelembagaan, keberadaan BP Tapera juga merupakan kelanjutan dari program serupa yang ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu Bapertarum-PNS. Tapi meski demikian, peserta juga bisa berasal dari TNI/POLRI maupun swasta/umum,” ujarnya Sementara itu Ludiro menambahkan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung kerja BP Tapera di antaranya adalah memberikan modal awal sebesar Rp2,5 triliun dengan komposisi Rp2 triliun untuk operational expenditure dan Rp0,5 triliun untuk capital expenditure. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pengalihan dana kelolaan Bapertarum menjadi bagian dari pengelolaan BP Tapera. Dia menyebutkan beberapa tantangan yang perlu dikelola BP Tapera, yakni menjadi lembaga yang berkelanjutan, mampu mengatasi backlog perumahan, memobilisasi dana jangka panjang dari investor, sinergi dengan lembaga lain, menjadi program yang melembaga dengan keanggotaan luas (universal) dan mampu mengelola kepesertaan melalui dukungan sistem informasi dan big data perumahan agar dapat terlaksana dengan baik. Kepala Divisi Riset di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang juga ekonom, Poltak Hotradero, menyebut perlu penetrasi strategi investasi yang baik dalam mengembangkan sektor perumahan di Indonesia. “Ketika rakyat dibantu mengakses sektor perumahan itu berarti terdapat ruang perbaikan konsumsi bagi rakyat itu sendiri. Pada titik ini, dana yang seharusnya digunakan untuk perumahan bisa dialihkan ke pendidikan atau ke sektor produktif lainnya. Secara bersamaan, langkah itu juga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia," katanya. Poltak menambahkan bahwa bagi kelas menengah ke atas, kepemilikan rumah boleh dikatakan bukan sebagai persoalan serius. Namun, hal tersebut tidak berlaku dengan masyarakat kelas bawah. Itulah sebabnya, orang Indonesia perlu dipaksa menabung secara sistemik demi memenuhi kebutuhan perumahan. “Ini yang perlu dikomunikasikan kepada khalayak umum. Para pekerja di kantor, terutama yang sudah memiliki rumah, tidak jarang, misalnya, mempertanyakan potongan pendapatan untuk Tapera. BP Tapera perlu menjelaskan arti penting menabung sebagai bentuk dari pendisiplinan diri. Dengan begitu, budaya menabung bisa tercipta di tengah masyarakat kita. Kalau sudah pensiun, dana itu juga diperlukan oleh mereka. Apalagi, menabung sistemik itu bagus untuk pengelolaan keuangan kita," jelasnya. Poltak menyebutkan bahwa dirinya sangat mendukung penggalangan dana dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat karena hal itu bisa mendorong ekonomi, mendisiplinkan rakyat berinvestasi, dan mewujudkan keinginan orang-orang kelas menengah ke bawah untuk memiliki rumah yang layak dan aman. "Pada akhirnya adalah daya ungkit bagi perekonomian kita," ujarnya. (mth)
Mendag Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Idul Adha
Medan, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan berbagai harga pangan atau barang kebutuhan pokok stabil dan ketersediaan pasokan aman menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. "Ya, ini kan salah satu perayaan hari besar nasional. Kita kan wajib menjaga. Insya Allah, stoknya ada dan terjamin," terang Lutfi yang ditemui saat mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN, Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara, Sabtu. Meski perayaan bagi umat muslim itu tidak sampai sebulan lagi, lanjut Menteri, namun pihaknya tetap melakukan pemantauan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pokok agar harga tetap stabil di pasaran. Ia mengaku, dengan adanya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan lancarnya pasokan dari sentra produksi, maka bisa meredam gejolak harga bila kemungkinan terjadi walau di tengah pandemi COVID-19. "Insya Allah, karena stok terjamin, maka harga terjangkau. Kita tidak ada impor dan semuanya biasa. Seperti beras, kita panen tahun ini bagus sekali. Jadi, saya tidak menghitung adanya impor," tegas dia. Sedangkan untuk komoditas, di antaranya gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan lain sebagainya dipastikan tetap terjaga pasokannya. "Karena menurut perhitungan (produksi) gula pasir kita pada tahun ini, tidak lebih buruk dari tahun sebelumnya. Jadi, mestinya semuanya aman," kata Menteri Lutfi. (mth)
Aspekpir Perkuat Kemitraan Pekebun dengan Pabrik Kelapa Sawit
Jakarta, FNN - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menyiapkan program untuk memperkuat kemitraan antara pekebun atau petani dengan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) guna meningkatkan kesejahteraan petani. Direktur Eksekutif Aspekpir Indonesia Hendra J Purba di Jakarta, Sabtu mengatakan kelapa sawit seperti halnya tebu dan teh merupakan komoditas perkebunan yang harus terintegrasi dengan unit pengolahannya. "TBS (tandan buah segar) harus segera masuk ke PKS untuk menjaga mutu CPO. Pada masa lalu, ketika awal keberadaan petani lewat PIR mekanismenya sudah sangat bagus sekali," ujarnya melalui keterangan tertulis. Menurut dia, kemitraan harus kembali disambung antara perusahaan dan pekebun apalagi saat ini banyak petani kelapa sawit yang tidak mengerti tentang bibit ilegitim dan kesulitan mendapatkan pupuk, selain itu petani juga harus melembaga. Di sini lah peran perusahaan bisa masuk, lanjutnya, mata rantai yang panjang yang selama ini dipangkas harus diperpendek kembali. Hendra menyatakan hubungan pekebun dengan PKS tidak lagi hanya sekadar jual beli tetapi harus kemitraan dengan petani mendapat pembinaan panen yang baik sehingga tidak perlu grading lagi di pabrik. "Salah satu program Aspekpir adalah meningkatkan kemitraan yang sedang berjalan dan mengikat kembali kemitraan yang sudah terputus, terutama pada kelembagaan yang menurun kinerjanya setelah lepas kemitraan. Sedang petani swadaya kalau mau bermitra Aspekpir juga siap membantu," katanya. Dia menegaskan petani juga kalau sudah kemitraan harus berkomitmen untuk menjual TBS sawitnya pada pabrik yang membina karena banyak kejadian petani yang sudah menjalin kemitraan malah menjual pada pihak lain yang berani membeli dengan harga tinggi. Hal itu, tambahnya, harus dihindari karena kemitraan harus bermotif bisnis yang saling menguntungkan dan sejajar yang mana kedua belah pihak harus punya komitmen. "Kalau semuanya untung pasti kemitraan akan terus berjalan. Saat ini koperasi-koperasi petani sawit yang maju sebagian besar adalah koperasi yang bermitra dengan perusahaan," kata Hendra. Perusahaan juga diminta serius dalam pembinaan sehingga petani bisa menerapkan GAP dan TBS yang dihasilkan mutunya sesuai spesifikasi pabrik sehingga kerja PKS menjadi lebih ringan karena tidak perlu grading lagi dan dari keuntungan PKS sebaiknya ada insentif bagi petani selain harga sesuai kesepakatan. Ditambahkanya perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan pada petani yang mampu memberikan TBS berkualitas sehingga dengan cara ini kemitraan akan semakin langgeng. Sesuai UU Perkebunan, tambahnya, maka ke depan tidak ada lagi pemasok TBS dalam bentuk CV atau PT tetapi koperasi petani atau kelembagaan ekonomi petani lainnya. Hendra menyatakan rencana Pemprov Jambi yang akan menyusun zonasi pasokan TBS petani ke PKS dan harus bermitra patut didukung. Pemprov Jambi, menurut Kadisbun Agurrizal, sudah ada perda yang mengatur supaya PKS tidak boleh membeli TBS yang kebunnya jauh dari lokasi pabrik. Pemprov sedang menghitung kapasitas pabrik dan luasan kebun yang diperlukan yang mana nanti lewat pergub langsung dimitrakan antara PKS dengan petani di zona itu. (mth)
POPULER
