EKONOMI
Mendorong UMKM Naik Kelas dengan Pemanfaatan Aplikasi Digital
Jakarta, FNN - Sebuah riset menunjukkan di tengah pandemi ternyata hanya mereka yang telah “on boarding” ke dunia digital yang mampu bertahan bahkan meningkatkan skala usahanya. Solusi ini sejatinya merupakan salah satu cara bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan di masa pendemi. Tercatat sebagaimana riset Google, Temasek, Bain pada 2020, selama pandemi, ada 38 persen pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online perharinya 4,3-4,7 jam/orang. Bahkan, World Bank menyebutkan, 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Indonesia terus mendorong UMKM Go-Digital dengan berbagai pendekatan, di antaranya melalui peningkatan literasi digital, kapasitas, dan kualitas usaha. Dengan begitu digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan kawasan/kluster terpadu UMKM. Selain itu juga melalui perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Hingga kini untuk onboarding UMKM, telah bertambah 5 juta UMKM atau total 13,7 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital atau sekitar 21 persen total populasi UMKM. Para pelaku UMKM ini juga selalu didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi digital agar mampu mendongkrak pendapatan dan meningkatkan kelas bisnisnya. Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo misalnya berupaya memfasilitasi 26.000 UMKM di 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia dengan dukungan pendampingan oleh fasilitator, Training Center, bantuan paket data, aplikasi aggregator marketplace, aplikasi kasir (POS - Point of Sales), dan aplikasi pembelajaran online selama enam bulan agar UMKM lebih piawai dalam berbisnis menggunakan platform digital. Pendampingan yang dilaksanakan di 10 destinasi wisata prioritas ini dimaksudkan untuk mencapai “active-selling” dari 26.000 UMKM kategori produsen sektor pengolahan. Dari “Active Selling” tersebut, UMKM diharapkan mampu menghidupkan toko online mereka yang ada di marketplace dengan mengunggah foto dan deskripsi produk, berinteraksi dengan calon konsumen, dan juga melakukan transaksi di marketplace. Target kegiatan ini merupakan kelanjutan dari target yang telah dicapai tahun sebelumnya, yakni on-boarding (memiliki atau membuka toko online) dari 20.000 UMKM di pasar-pasar tradisional di sepuluh kota yang telah ditentukan. Kegiatan ini sebelumnya pernah dilakukan tahun lalu yakni on-boarding yang menyasar pedagang-pedagang pasar tradisional. Tahun ini Pemerintah melakukan “active-selling” agar para pelaku UKM lebih gencar berdagang di pasar online dan dapat memaksimalkan aplikasi-aplikasi digital untuk meningkatkan akses pemasaran, permodalan, dan bisnis yang relatif lebih efektif dan efisien. Sub Koordinator Kajian dan Survei Dampak UMKM Kemenkominfo Puti Adella Elvina mengatakan, selama enam bulan, sebanyak 26.000 UMKM tersebut didampingi dalam proses “active-selling”, mendapatkan materi-materi pelatihan dengan topik Pemanfaatan Media Sosial, E-Commerce, Teknologi Keuangan, Aplikasi POS (Point of Sales), dan Teknologi 4.0. Harapannya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan usahanya. Selain itu 26.000 UMKM juga akan mendapatkan fasilitas aplikasi aggregator marketplace, untuk memudahkan proses monitoring terhadap aktivitas toko-toko online di beberapa marketplace. UMKM juga dipandu untuk menerapkan aplikasi POS (Point of Sales) agar proses transaksi mereka terbukukan dengan baik. Dua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis selama enam bulan bagi UMKM yang mengikuti kegiatan ini. Untuk mengakses platform digital tersebut UMKM dibekali dengan fasilitas paket data. Para fasilitator yang diterjunkan siap mendampingi para UMKM baik secara online maupun offline. Pendampingan secara offline dapat dilaksanakan di Training Center yang disediakan di setiap daerah lengkap dengan fasilitas wifi dan laptop. Namun, jika ada kendala untuk hadir ke Training Center, maka fasilitator akan datang ke lokasi usaha atau domisili dari para pelaku UMKM. Akses internet khusus di berbagai titik daerah juga disediakan bagi UMKM yang lokasi usahanya jauh dari Training Center. Siap Mendampingi Mendorong UMKM untuk menggunakan aplikasi digital bukan pekerjaan mudah, oleh karena itu disiagakan para fasilitator yang siap mendampingi pelaku UMKM go digital. Koordinator Adopsi Teknologi Digital UMKM Kemenkominfo Sumarno mengatakan para fasilitator yang telah mendapatkan training siap mendampingi UMKM baik online atau pun offline. Pendampingan bisa dilakukan di mana saja termasuk di Training Center atau di tempat usaha. Pendampingan dan fasilitas ini diberikan untuk 26.000 UMKM selama enam bulan. Ia berpendapat pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital harus terus digaungkan agar para pelaku UMKM di berbagai industri, level, dan daerah, dapat merasakan manfaat teknologi digital untuk menunjang bisnis mereka. Program ini juga didukung oleh kegiatan publikasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui radio-radio lokal di sepuluh target wilayah yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, yang mengajak para pelaku UMKM untuk memaksimalkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital. “Awareness” ini juga ditujukan kepada stakeholders terkait, agar dapat bersinergi dalam mendorong perkembangan UMKM di daerahnya. Bersamaan dengan pendampingan, pemerintah juga melaksanakan survei terhadap 37.000 UMKM khususnya produsen dan pengolahan di target lokasi yang sama secara online dan offline. Survei ini bertujuan untuk memperbaharui data terkait adopsi teknologi digital oleh UMKM, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Tercatat ada tiga agenda besar bagi UMKM di Tanah Air dari Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo yaitu “on-boarding”, “active-selling”, dan “scale-up”. Tiga agenda tersebut bertujuan agar para UMKM berkembang lebih besar dan menjadi yang terdepan dalam ekonomi kerakyatan. Melalui tiga langkah untuk UMKM Plt. Direktur Ekonomi Digital, Kemenkominfo, I Nyoman Adhiarna, mengharapkan para pelaku UMKM bisa segera naik kelas menjadi pebisnis besar. Dari yang semula menggunakan lapak biasa kemudian didorong untuk memiliki toko online (“on-boarding”). Lalu mereka difasilitasi agar meningkatkan aktivitas bisnis mereka di berbagai platform digital (“active-selling”). Dan ke depan mereka akan didampingi agar bisa melebarkan sayap dan mengembangkan bisnis dengan program “scale-up”. (mth)
BEI Masukkan 17 Emiten dalam Daftar Pemantauan Khusus
Jakarta, FNN - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan sebanyak 17 perusahaan tercatat atau emiten masuk ke dalam daftar efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan dalam pemantauan khusus atau watchlist yang mulai diimplementasikan pada Senin ini. "Pada pengumuman pertama yang telah kami keluarkan ini, ternyata terdapat 17 perusahaan tercatat yang masuk ke dalam daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus," kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi saat jumpa pers daring di Jakarta, Senin. Merujuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan likuiditas perusahaan tercatat, bursa menetapkan daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus yang berlaku efektif pada 19 Juli 2021. Adapun 17 emiten tersebut antara lain PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Marga Abhinaya Abadi (MABA), PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Pan Brothers Tbk (PBRX), dan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN). Selanjutnya yaitu PT Intraco Penta Tbk (INTA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Leyand International Tbk (LAPD), PT Onix Capital Tbk (OCAP), PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA), dan PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO). Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy mengatakan jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar pemantauan khusus tersebut bisa berkurang atau bertambah. Apabila penyebab emiten masuk ke dalam daftar tersebut sudah terselesaikan, emiten pun akan dikeluarkan dalam daftar tersebut. "Jadi salah satu tujuannya lebih kepada pada investor bahwa kami memberikan informasi material yang bisa memengaruhi keputusan investasi. tapi dengan cara yang lebih mudah. Jadi gak perlu cari berita atau pengumuman yang mungkin banyak sekali keluhan bahwa website kita rumit, cari pengumuman susah, nah ini informasi material ini kami sampaikan dalam bentuk informasi, terutama untuk nasabah-nasabah dari online trading," ujar Irvan. Untuk penerapan awal pada Juli 2021, terdapat tujuh dari 11 kriteria yang akan digunakan untuk menyeleksi saham yang masuk dalam daftar efek bersifat ekuitas pemantauan khusus, sesuai dengan Peraturan Nomor II-S tersebut. Kriteria pertama, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau opini disclaimer. Kedua, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Ketiga, untuk perusahaan mineral dan batubara (minerba) atau merupakan induk perusahaan yang memiliki perusahaan terkendali yang bergerak di bidang minerba namun belum sampai tahapan penjualan, pada akhir tahun buku ke-4 sejak tercatat di bursa belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama. Keempat, dalam kondisi dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dimohonkan pailit. Kelima, memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pailit. Keenam, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Ketujuh, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriteria lainnya pada Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus akan diberlakukan mulai semester II 2022. Kriteria tersebut diantaranya adalah harga rata-rata saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51 dan memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Lalu, perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Utama atau di Papan Pengembangan, dan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Akselerasi. Berikutnya, perusahaan memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler. (mth)
Kemenkeu Sebut Realisasi Anggaran PEN Capai 37,9 Persen
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyebutkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi 37,9 persen dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “Realisasi program pemulihan ekonomi telah terserap 37,9 persen dari pagu yang dianggarkan Rp699,43 triliun,” katanya dalam Webinar Pengelolaan Dana Haji 2021 di Jakarta, Senin. Prima menyatakan realisasi tersebut terbagi dalam beberapa fokus di antaranya diarahkan untuk sektor kesehatan seperti therapeutic dan perawatan bagi 252.000 pasien. Kemudian perlindungan sosial yang meliputi Program Kartu Sembako bagi 15,93 juta keluarga dan kuota internet bagi 32,1 juta penerima. Selain itu, realisasi anggaran PEN turut diarahkan untuk dukungan UMKM dan korporasi yaitu kepada 9,8 juta pelaku UMKM. Selanjutnya juga untuk program prioritas padat karya bagi 795.000 tenaga kerja dan insentif usaha seperti berupa PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) bagi 129 ribu usaha. Prima menegaskan pemerintah terus memantau dinamika yang terjadi akibat pandemi kemudian melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran untuk memaksimalkan peran APBN sebagai instrumen fiskal. Menurutnya, upaya tersebut sebagai langkah menyelamatkan masyarakat dan menjaga ketahanan serta menyeimbangkan maupun memulihkan aktivitas perekonomian. Meski demikian ia mengingatkan APBN yang merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan countercyclical terhadap dampak pandemi juga memiliki keterbatasan sehingga harus kembali disehatkan. Ia menjelaskan penyehatan APBN dilakukan melalui langkah konsolidasi fiskal yaitu dengan berbagai reformasi baik dalam penganggaran, perpajakan dan PNBP, Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. “Melalui reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten akan menciptakan momentum baru bagi percepatan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor,” ujarnya. (mth)
Ekonom Beberkan Dampak ke Ekonomi Jika PPKM Darurat Berlanjut
Jakarta, FNN - Senior Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline) jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari periode awal 3-20 Juli 2021. "Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021. Josua mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk. "Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," ujar dia. Ketika PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi. Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar. Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan tersebut antara lain adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara. Namun demikian, dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19. "Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian COVID-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," katanya. Josua mengharapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergersan (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako. "Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," ujar Josua. {MD}.
Faisal Basri: Peningkatan Utang Luar Negeri Bukan Hal Krusial
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia di tengah COVID-19 bukanlah hal yang krusial. "ULN ke depannya masih akan naik dan saya tidak melihat ada yang krusial," ujar Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Menurut dia, peningkatan ULN tidak terlalu menjadi masalah karena bentuknya mayoritas mendekati hibah yang berasal dari kerja sama bilateral, seperti dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, tingkat bunga yang harus dibayarkan saat mengembalikan pinjaman luar negeri cenderung lebih rendah, apalagi mengingat Indonesia kembali turun kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. "Ini menjadi salah satu hikmah dari penurunan kelas tersebut," kata Faisal. Maka dari itu, Faisal berpendapat bahwa menarik pinjaman justru lebih baik dilakukan pemerintah saat ini dibanding menerbitkan surat utang yang memiliki bunga lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat risiko kemungkinan penjualan kembali surat utang yang dimiliki asing ke pasar jika prospek pemulihan ekonomi Indonesia tidak menentu atau kemungkinan pulih lebih lama dari pandemi. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 sebesar 415 miliar dolar AS, turun 0,6 persen dibanding utang luar negeri periode April 2020 sebesar 417,6 miliar dolar AS, yang terutama didorong turunnya posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Mei 2021 meningkat sebesar 3,1 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen.Namun, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen. (sws)
IHSG Awal Pekan Menguat Ikuti Kenaikan Bursa Global
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan menguat mengikuti kenaikan bursa saham global. IHSG dibuka menguat 20,21 poin atau 0,33 persen ke posisi 6.060,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 5,17 poin atau 0,62 persen ke posisi 845,51. "Investor masih mencermati perkembangan keberhasilan kebijakan PPKM Darurat dan program vaksinasi nasional dalam menekan laju infeksi COVID-19," tulis Tim Riset Lotus Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin. Sementara peningkatan kasus baru COVID-19 varian delta secara global dan munculnya varian baru Lambda di dalam negeri, memicu kekhawatiran terhambatnya pemulihan ekonomi. Bank Indonesia melaporkan Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat di posisi 202,3 untuk periode Juni 2021, melambat dibandingkan Mei 227,5. Adapun pekan ini, fokus tertuju pada rilis data neraca perdagangan Juni yang diperkirakan surplus 4,7 miliar dolar AS. IHSG pada awal pekan ini masih berpeluang bergerak beragam pada rentang 6.022-6.080. Dari eksternal, bursa ekuitas AS reli menuju rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Jumat (9/7) lalu. Pelaku pasar menanti rilis data Indeks Harga Konsuman (IHK) AS pada Juni 2021 pada pekan ini, yang diperkirakan tumbuh 4,9 persen (yoy). Fokus investor juga beralih kepada ekspektasi pertumbuhan kinerja keuangan kuartal II 2021 emiten dibandingkan penurunan signifikan pada kuartal II 2020. Dari Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) menetapkan target inflasi baru sebesar dua persen dalam hasil tinjauan 18 bulan, menyiratkan periode kebijakan longgar yang lebih lama. Adapun, sebagian besar emiten bursa Eropa diperkirakan akan memulai periode laporan keuangan mulai pekan ini. Di Asia, Pemerintah Jepang mengumumkan larangan penonton di Olimpiade Tokyo seiring keadaan darurat virus COVID-19. Sementara, Korea Selatan mengumumkan penerapan pembatasan sosial level 4 untuk kawasan Seoul pada Jumat (9/7) lalu. Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei menguat 583,06 poin atau 2,09 persen ke 28.523,48, Indeks Hang Seng naik 93,54 poin atau 0,34 persen ke 27.438,08, dan Indeks Straits Times meningkat 13,6 poin atau 0,43 persen ke 3.145. (mth)
Harga CPO di Jambi Naik Rp860 per Kilogram
Jambi, FNN - Harga crude palm oil (CPO) di Jambi pada periode 9-15 Juli 2021, mengalami kenaikkan signifikan sebesar Rp860 kilogram atau dari Rp8.882 per kilogram menjadi Rp9.742 per kilogram, begitu juga dengan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya dan inti sawit. Hasil yang ditetapkan tim perumus harga TBS dan inti sawit juga naik yakni inti sawit di periode kali naik Rp198 per kilogram atau dari Rp5.694 per kilogram menjadi Rp5.792 per kilogram sedangkan TBS naik Rp119/Kg dari Rp1.622 menjadi Rp1.741 per kilogram, kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu. Untuk harga CPO, inti sawit dan TBS sawit beberapa peridode terakhir ini terus mengalami kenaikan pada beberapa waktu periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.741 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.848 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp1.934 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.015 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.066 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.109 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.151 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.216 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.147 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.046 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur. (mth)
Saham China Tergelincir Setelah Data Inflasi
Shanghai, FNN - Saham China melemah pada hari Jumat setelah data menunjukkan inflasi harga pokok produk pabrik tahunan negara itu tetap tidak tinggi dan menunjukkan meningkatnya tekanan pada ekonomi. Indeks utama hampir tidak bergerak selama minggu ini karena petunjuk mengejutkan Beijing terhadap pelonggaran moneter pada awal pekan ini gagal memberikan dukungan dan meningkatkan kekhawatiran atas pemulihan ekonomi negara itu. Indeks saham unggulan CSI300 turun 0,4 persen menjadi 5.069,44, sedangkan indeks Shanghai Composite berakhir datar di 3.524,09. Indeks CSI300 turun 0,2 persen untuk minggu ini, sementara indeks Shanghai naik 0,2 persen. Inflasi harga pokok produk pabrik China turun pada bulan Juni, tetapi secara tahunan tetap tinggi. Tekanan inflasi yang bertahan tinggi di sektor industri mendorong kabinet China minggu ini untuk memulai langkah-langkah pelonggaran kebijakan yang potensial. Kabinet China mengatakan pada hari Rabu akan menerapkan pemotongan menurut waktu atas rasio cadangan minimum (RRR) perbankan untuk mendukung ekonomi riil, terutama perusahaan kecil. Namun, para analis mengatakan petunjuk itu tidak menunjukkan perubahan haluan dalam kebijakan moneter dan menambahkan bahwa hal itu akan meningkatkan kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi lebih lemah dari yang diharapkan. Investor harus memperhatikan risiko potensial karena pasar sekarang menghadapi perubahan, termasuk risiko dari beberapa utang real estat China dan kemungkinan pengurangan pembelian obligasi oleh bank sentral AS Federal Reserve, Huaan Securities mengatakan dalam sebuah catatan. Pialang merekomendasikan sektor-sektor dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat di paruh pertama, termasuk semikonduktor, perusahaan terkait kendaraan energi baru, dan sektor dengan valuasi saham yang rendah. Saham teknologi bersinar minggu ini, dengan indeks STAR50 Shanghai membukukan kenaikan minggu ke-sembilan. Enam kementerian China, termasuk Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, berjanji selama akhir pekan untuk mendukung perkembangan perusahaan manufaktur dan membantu perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. (mth)
Christian Kartawijaya Diangkat Jadi Dirut Indocement Kembali
Bogor, FNN - Pemegang saham menyetujui untuk mengangkat kembali Christian Kartawijaya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (HeidelbergCement Group) "Persetujuan itu diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk untuk tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada Kamis (8/7) 2021," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Indocement Oey Marcos dalam pernyataan yang diterima di Citeurup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat. Ia menjelaskan pemegang saham juga menyetujui untuk mengangkat kembali Tedy Djuhar dan Simon Subrata sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen perseroan, mengangkat kembali Dr Lorenz Nӓger dan Dr Albert Scheuer sebagai Komisaris Perseroan serta mengangkat Franciscus Welirang sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Juan Francisco Defalque sebagai Komisaris Perseroan. Selain itu, perseroan juga mengangkat kembali Hasan Imer, Ramakanta Bhattacharjee, Troy D. Soputro, dan Oey Marcos sebagai Direktur Perseroan serta mengangkat Benny S.Santoso menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan. Disebutkannya bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan rapat sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Kecuali, kata dia, untuk Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan RUPST Perseroan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan RUPST Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Pada RUPST itu pemegang saham juga telah menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp1.806.337 juta atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp862.556 juta atau sebesar 4,75 persen dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan. Sehingga besarnya total final dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp725, di mana sebesar Rp225 per saham telah didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim tunai pada bulan Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp500 per saham akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham pada bulan Agustus 2021. Dengan memerhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Jumat (16/7)2021, dan ex-dividen-nya adalah hari Senin (19/7) 2021. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu (21/7) dan ex-dividen-nya adalah Kamis (22/7). Pembayaran dividen dilakukan sejak Rabu (11/7) 2021. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan menyetujui untuk melakukan pengubahan dan penambahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Kegiatan usaha utama dan penambahan kegiatan usaha penunjang yang telah dilakukan dalam operasional Perseroan serta penyesuaian dengan Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik. Indocement adalah salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Saat ini Indocement dan entitas anaknya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap-pakai, serta tambang agregat dan trass, dengan jumlah karyawan sekitar 5.000 orang. Indocement mempunyai 13 pabrik dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen, yakni 10 pabrik berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dua pabrik di Kompleks Pabrik Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan satu pabrik di Kompleks Pabrik Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan, demikian Oey Marcos. (mth)
Kemenkeu Prediksikan PPKM Darurat Tahan Laju Ekonomi Kuartal III
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memprediksikan kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19 akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021. “Melalui PPKM Darurat ini jelas akan berdampak dan nanti dampaknya akan terlihat sesignifikan apa di kuartal III,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat. Febrio menjelaskan hal itu berpotensi terjadi mengingat konsumsi masyarakat terdampak signifikan, terutama pada kelompok pengeluaran terkait transportasi, pakaian, dan rekreasi. Di sisi lain ia menuturkan dampak terhadap investasi relatif moderat karena lebih dari 70 persen investasi Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan sehingga proyek-proyek pembangunan konstruksi masih berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian dampak terhadap dunia usaha relatif mix yakni sektor yang sensitif terhadap mobilitas diperkirakan tertahan, namun sektor yang berorientasi ekspor tetap resilient. “Kita tahu akan terkoreksi namun kita berharap PPKM Darurat ini menyelamatkan masyarakat dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap ekonomi bisa relatif terkontrol,” jelasnya. Oleh sebab itu ia memastikan pemerintah terus mengakselerasi program vaksinasi yang hingga 8 Juli 2021 telah mencapai 49,48 juta dosis meliputi 34,86 juta dosis vaksinasi pertama dan 14,62 juta dosis vaksinasi kedua. Tak hanya itu ia juga menegaskan pemerintah turut menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang adaptif dan responsif dalam membantu masyarakat rentan dan dunia usaha. Febrio mengatakan upaya ini dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun sebesar 3,7 persen sampai 4,5 persen. “Ini kita tinggal dua kuartal lagi itu satu semester. Kita berharap bisa 3,7 persen sampai 4,5 persen,” ujarnya. (mth)
POPULER
